Mengapa Qatar Menjaga Hubungan Dekat dengan Taliban? | NRS-Import | DW | 01.09.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Timur Tengah

Mengapa Qatar Menjaga Hubungan Dekat dengan Taliban?

Qatar telah memiliki hubungan lama dengan Taliban. Meski menuai kritik, ada pihak yang dapat manfaat dari kontak negara itu. Kepentingan utama Qatar adalah untuk memperkuat posisinya sebagai mediator regional.

Qatar, Doha | Mullah Baradar dan Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani

Pemimpin politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar (kanan) dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani (kiri) pada 17 Agustus 2021

Beberapa hari yang lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menghubungi Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, untuk menyampaikan terima kasih atas bantuan untukevakuasi dari Afganistan. Biden juga berterima kasih kepada Qatar karena telah memfasilitasi pembicaraan intra-Afganistan, meski mereka telah gagal bahkan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan.

Sementara itu, Jerman mengkritik Qatar setelah pemimpin politik Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, diterbangkan dari Doha ke Kandahar oleh Angkatan Udara Qatar, beberapa hari setelah militan tersebut menyapu seluruh negeri.

Kantor Taliban di Doha

Hubungan antara Qatar dan Taliban bukanlah sebuah hubungan baru. Pada tahun 2013, Qatar mengizinkan Taliban untuk membuka kantor di Doha dengan dukungan pemerintah AS di bawah kepemimpinan Barack Obama.

Pada waktu itu, Washington tengah mencari tempat netral untuk bernegosiasi dengan milisi Islam tersebut untuk mempersiapkan penarikan pasukan dari Afganistan.

"Saya rasa ide di balik Doha menginisiasi pembicaraan dengan Taliban adalah pengakuan bahwa mungkin tidak akan pernah ada kemenangan militer langsung di Afganistan, dan bahwa - [jika] tidak adanya kemenangan tersebut – mungkin perlu untuk membawa mereka sebagai bagian dari solusi politik,” kata Elham Fakhro, pakar negara-negara Teluk di International Crisis Group, kepada DW.

Elham Fakhro dari International Crisis Group

Elham Fakhro dari International Crisis Group

Sejak 2018, Mullah Abdul Ghani Baradar, yang merupakan salah satu anggota pendiri Taliban, telah menjadi perwakilan kelompok tersebut di Qatar.

Baradar saat ini merupakan pemimpin politik Taliban dan telah berperan sebagai kepala negosiator dengan Amerika Serikat dan pemerintah Afganistan yang kini telah digulingkan. Pada tahun 2020, ia menandatangani apa yang disebut kesepakatan damai dengan AS di Doha. Namun, naiknya Taliban ke tampuk kekuasaan telah membuat kesepakatan itu usang.

Namun, perlu diingat juga bahwa setidaknya tiga tahun lalu, Baradar dibebaskan – dikabarkan atas perintah Washington – dari sebuah penjara di Pakistan, di mana ia ditahan pada tahun 2010 oleh pasukan intelijen Pakistan yang bekerja sama dengan CIA.

Posisi yang "unik"

Kini, setelah jatuhnya Kabul, hubungan Doha dengan Afganistan menempatkannya dalam posisi unik. Namun, beberapa pengamat menuding Qatar membantu terorisme internasional.

"Para pengkritik hal tersebut juga telah berpendapat bahwa keterlibatan diplomatis dengan Taliban hanya memberikan mereka semacam legitimasi yang jika sebaliknya tidak akan mereka miliki,” tutur Fakhro.

Al Jazeera, stasiun televisi yang berbasis di Doha, telah memberikan Taliban sebuah platform untuk berbicara kepada publik selama bertahun-tahun. Stasiun televisi tersebut juga menyiarkan masuknya Taliban ke istana presiden di Kabul.

"Emirat tersebut tidak menunjukkan rasa takut akan kontak dengan beberapa pelaku problematis di kawasan tersebut,” kata Guido Steinberg dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan kepada DW. Contoh lainnya adalah hubungan baik Qatar dengan Iran dan juga dengan Ikhwanul Muslimim (Muslim Brotherhood), sebuah organisasi Islam Sunni transnasional yang telah ditetapkan beberapa negara sebagai sebuah organisasi teroris.

"Qatar telah menampilkan dirinya sebagai mediator dalam politik regional selama hampir dua dekade. Alasan utamanya adalah bahwa mereka ingin memperbaiki posisi regionalnya,” tutur Steinberg, seraya menambahkan bahwa "di masa lalu, Qatar sangat tergantung pada Arab Saudi, pada tahun 1970an dan 1980an, [Qatar] secara praktis adalah protektorat Arab Saudi.” Qatar ingin membebaskan diri dari pelukan tetangga besarnya dengan memposisikan dirinya sebagai mediator independen, kata Steinberg.

Guido Steinberg dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan

Guido Steinberg dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan

(Bukan) mediator imparsial

Terkait situasi di Afganistan, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, berkomentar beberapa hari lalu, bahwa emirat melihat dirinya sebagai mediator imparsial. Meski begitu, emirat tidak sepenuhnya imparsial, lantaran mereka mendirikan kantor untuk Taliban setidaknya demi AS.

"Qatar sangat bergantung pada perlindungan AS,” kata Steinberg. AS mempertahankan sebuah pangkalan udara besar di Al-Udeid. "Dan Qatar tidak tertarik untuk mengubahnya karena takut akan kekuasaan para tetangganya.”

Al-Udeid, pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar

Al-Udeid, pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar, sekitar 35 km barat daya Doha

Namun, Qatar tidak memuaskan negara-negara lain di kawasan tersebut dengan kebijakan luar negerinya dan hubungan-hubungannya dengan kelompok ekstremis, yang pada tahun 2017 mengakibatkan apa yang disebut sebagai "krisis Qatar”, masa di mana Qatar diblokade dan diboikot Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Pertengkaran tersebut secara resmi diselesaikan pada awal 2021, tapi para analis percaya bahwa permasalahan tersebut tidak diselesaikan, melainkan dikesampingkan.

"Dengan memainkan peran mediasi ini, Qatar dapat memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat dan pelaku Barat, Eropa lainnya,” kata Elham Fakhro.

Upaya Qatar memantapkan eksistensinya

Sementara itu, ada aspek yang masih belum jelas, yakni seberapa besar pengaruh Qatar terhadap Taliban? Di masa lalu, hubungan antara Qatar dan Taliban tidak sepenuhnya bebas konflik. Contohnya, Qatar tidak ingin Taliban mengibarkan benderanya di markas besarnya di Doha atau menyebut Gedung tersebut sebagai kantor representatif "Emirat Islam Afganistan.”

Qatar juga tidak pernah secara resmi mengakui "Keamiran Islam Afganistan” yang diproklamasikan Taliban pada 1996. Para pengamat percaya bahwa hal itu juga tidak mungkin terjadi pada masa tersebut, terutama jika AS menentangnya.

Qatar secara resmi merupakan sebuah negara Wahabi dan memiliki kontak dengan berbagai kelompok ekstremis. "Tapi Qatar jelas tidak tertarik dengan Taliban memimpin dengan paksa,” tutur Steinberg. Minatnya, kata Steinberg, adalah untuk berperan sebagai mediator dan "untuk muncul di peta politik regional dan juga politik dunia.” Dengan begini, Qatar dapat menyalurkan kepentingannya di Barat, dan mungkin juga di Cina dan Rusia, dalam keberadaannya sebagai sebuah negara merdeka.

Tidak diragukan lagi bahwa memperkuat keberadaannya adalah motif terpenting di balik kebijakan luar negeri Qatar, menurut Steinberg. "Beberapa tetangnya, seperti Arab Saudi, tidak sepenuhnya berpikir bahwa Qatar sebetulnya perlu ada.”

Namun, negara-negara Barat mengapresiasi jasa Qatar dan kontak dengan Taliban, terlepas dari kritik. Duta Besar Jerman untuk Afganistan Markus Potzel telah melakukan pembicaraan dengan Taliban di Doha. Uni Eropa juga kemungkinan akan memanfaatkan kontak Qatar dengan kelompok ekstremis tersebut untuk pembicaraan mendatang dengan Taliban.

(vv/ha)

Laporan Pilihan