1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Gerilayawan Taliban berjaga-jaga di pintu perbatasan Pakistan, di Torkham, 21 Agustus 2021.
Gerilayawan Taliban berjaga-jaga di pintu perbatasan Pakistan, di Torkham, 21 Agustus 2021.Foto: Hussain Ali/imago images/Pacific Press Agency

Kenapa Invasi Taliban Bebani Hubungan AS dan Pakistan?

26 Agustus 2021

NATO meyakini Pakistan punya “tanggung jawab spesial” untuk memastikan Afganistan memenuhi komitmen internasionalnya. Tapi di Islamabad, pemerintah menolak dijadikan “kambing hitam” atas kegagalan barat.

https://p.dw.com/p/3zTRN

Jatuhnya Kabul ke tangan Taliban menyisakan pertanyaan besar di antara warga Pakistan perihal masa depan hubungan diplomatik dengan AS. Sebagian kaum garis keras sudah lebih dulu meramal datangnya tuduhan miring dari Gedung Putih terkait peran Islamabad di balik invasi kaum Islamis di Afganistan.

"Negara ini tidak akan lagi menerima dijadikan kambing hitam atas kegagalan pihak lain,” sindir Menteri Hak Asasi Manusia Pakistan, Shireen Mazari, dalam sebuah artikel, Selasa (24/8). 

Bill Emmott, bekas kepala editor mingguan The Economist, menulis dalam sebuah tajuk untuk platform editorial, Project Syndicate, betapa "kegagalan” di Afganistan dan kembalinya Taliban, diakibatkan oleh "ketidakmampuan Amerika dan Pakistan untuk bersepakat.”

Pakistan disebut sebagai donor terbesar bagi Taliban. Pada periode pertama kekuasaan Taliban antara 1996 dan 2001, Pakistan termasuk ke dalam kelompok tiga negara yang mengakui pemerintah Afganistan. 

Husain Hawwani, Direktur Asia Tengah dan Selatan Hudson Institute, sebuah wadah pemikir di Washington, mengatakan kebijakan Pakistan di Afganistan selalu menimbulkan perpecahan dengan AS. 

"Kebanyakan penduduk Amerika percaya dukungan tanpa henti dari Pakistan menyumbang peranan besar dalam keberhasilan Taliban,” katanya kepada DW. "Ada sentimen anti Pakistan terkait isu Afganistan yang mungkin tidak membantu memperbaiki hubungan Pakistan dan AS.”

Kepentingan berbalik arah

Di masa lalu, Pakistan banyak bergantung pada bantuan militer dan keuangan dari AS. Menurut sebuah estimasi, Islamabad menerima lebih dari USD 30 miliar atau lebih dari Rp 430 triliun dari Washington sejak 2001.

Pakistan juga menerima hujan bantuan dan duit sumbangan selama Perang Dingin karena beraliansi dengan Amerika.

Saat ini Haqqani mencatat, dukungan bagi Pakistan di Washington sedang menyusut, terutama "untuk melanjutkan bantuan ekonomi dan militer dalam skala besar.”

Penulis Ayesha Siddiqa, meyakini Washington telah "kehilangan ketertarikan” terhadap Pakistan. Menurutnya dukungan AS saat ini tidak lagi bisa dijadikan opsi bagi pemerintah di Islamabad.

"Hubungan kedua negara sudah memanas, Pakistan saat ini sudah dikenakan semacam sanksi karena ditempatkan di dalam daftar abu-abu keuangan,” imbuhnya kepada DW.

Faktor Cina

Kesimpulan senada diungkapkan analis pertahanan, Jendral Amjad Shoaib. Dalam sebuah wawancara, dia meyakini kedekatan Islamabad dengan Cina semakin membebani hubungan dengan AS.

Pakistan turut menopang proyek jalan sutra abad ke21, Belt and Road Initative, dengan menggandeng Cina membuka koridor ekonomi dari kawasan perbatasan di utara, menuju pelabuhan Gwadar di tepi Samudera Hindia.

Amerika masih memiliki dukungan di Afganistan, kata dia, sembari memprediksi bahwa negeri yang remuk oleh perang itu akan digunakan untuk melawan Pakistan, dengan "mengelus” pemberontak etnis Baloch yang juga membidik kepentingan Cina di Pakistan.

Menurut Haqqani, AS dan Pakistan punya kepentingan yang sama sekali berbeda, dan sebabnya harus mencari mitra baru.

"Pakistan mengambil langkah strategis dengan mendekati Cina, sementara AS sepertinya sudah memilih India sebagai mitra strategis di kawasan”, imbuhnya.

Bagi NATO, kepentingan terbesar negara barat saat ini bukan terletak siapa yang menguasai Afganistan, tetapi bahwa negara itu "tidak lagi menjadi surga bagi teroris internasional.

"Afganistan yang stabil adalah kepentingan semua negara, terutama tetangga seperti Pakistan,” kata Sektretaris Jendral NATO, Jens Stoltenberg, Jumat (20/8) silam.

rzn/pkp

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait
Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait