Pileg Qatar: Hanya Publikasi atau Langkah Menuju Demokrasi?

Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengumumkan pemilihan umum pertama majelis konsultatif Qatar akan berlangsung pada 2 Oktober 2021. Hingga Kamis (02/09), setiap warga yang berusia minimal 30 tahun dapat mendaftarkan diri sebagai calon dewan penasihat yang disebut Dewan Syura.

Syura terdiri dari 45 anggota, dengan 30 di antaranya akan diisi oleh warga yang mendaftar dan 15 sisanya ditunjuk oleh emir. Sampai saat ini, emir berkuasa memilih dan melantik 45 anggota Syura, yang dilakukan setiap empat tahun.

Perdana Menteri Sheikh Khalid bin Khalifa Bin Abdulaziz Al Thani telah meminta warga "untuk berpartisipasi secara positif dalam pemilihan pertama yang diadakan dalam sejarah Negara Qatar untuk membentuk Dewan Syura terpilih," lapor Kantor Berita Qatar yang dikelola negara.

Langkah ini mengimplementasikan - dengan penundaan hampir 18 tahun - konstitusi baru Qatar, yang disetujui dalam referendum 2003. Selama ini warga hanya bisa memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan kepala daerah dan referendum amandemen konstitusi.

"Pemilihan Dewan Syura jelas merupakan pengalaman baru. Sekalipun hasilnya bukan parlemen yang benar-benar demokratis, melainkan sebuah badan penasihat, itu masih merupakan langkah menuju demokrasi,” Ahmed Yousef al-Mlifi, seorang analis politik di Kuwait, kepada DW Arab.

Di sisi lain, Ahmed juga melihat keterbatasan wewenang dewan. "Anggota dewan hanya dapat mempertanyakan kebijakan perdana menteri dan meminta mosi percaya jika dua pertiga anggota setuju. Namun, ini hampir tidak mungkin mengingat tingginya jumlah anggota yang ditunjuk oleh emir," katanya.

Dr. Cinzia Bianco, peneliti di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, melihat pemilihan Syura Qatar lebih dalam konteks geopolitik dan bukan sebagai dorongan menuju demokrasi. "Bahrain dan Oman memiliki badan konsultatif yang serupa dan Kuwait bahkan memiliki majelis yang dipilih sepenuhnya, jadi saya lebih suka mengatakan bahwa Qatar mengejar ketertinggalan dengan tetangga di satu sisi dan di sisi lain, keputusan itu dapat dilihat sebagai pengembangan organik dari kehidupan politik institusional di Qatar," kata Bianco kepada DW melalui telepon.

Tidak semua orang bisa memilih

Sejauh ini tidak semua orang di negara dengan populasi 2,94 juta ini berhak memilih atau dipilih. Sekitar 90% populasi dikecualikan karena mereka merupakan orang asing. Dari jumlah tersebut, hanya kurang dari 30 ribu warga negara Qatar yang cukup umur yang dapat menggunakan hak pilih.

Kelompok ini termasuk keturunan dari mereka yang tinggal di wilayah Qatar sebelum tahun 1930 dan tidak pindah lagi sejak itu. Seseorang bisa dianggap sebagai warga negara Qatar ketika dapat membuktikan bahwa mereka adalah keturunan dari keluarga Qatar. Namun, mereka yang tidak tinggal terus-menerus di Qatar sejak didirikan pada tahun 1971, dikecualikan. Hal ini berlaku untuk beberapa anggota suku Qatar — terutama suku nomaden al-Murra.

Hubungan antara suku al-Murra dan keluarga penguasa Qatar telah berulang kali bersitegang, terakhir pada tahun 2017 ketika beberapa anggota memihak Arab Saudi pada awal boikot 3,5 tahun yang dijuluki krisis Qatar. Perselisihan itu baru diselesaikan pada awal 2021.

Akibatnya, berita bahwa anggota suku al-Murra secara eksplisit dikeluarkan dari hak pemungutan suara telah memicu kecaman di antara kelompok tersebut. Di Doha, tujuh orang dirujuk ke Kantor Penuntutan Umum dengan tuduhan "menghasut perselisihan rasial dan suku" setelah mereka mengkritik persyaratan pemilihan untuk pemilihan Syura yang akan datang.

Di media sosial, terutama di YouTube dan Twitter, video pengunjuk rasa di Doha dibagikan secara luas. Namun, para ahli telah menunjukkan bahwa – misalnya, di bawah tagar bahasa Arab #BoycottQatarElections – yang diduga dilakukan oleh bot Saudi tampaknya telah memperbesar cakupannya. Video protes pada awalnya diposting oleh satu akun saja, tetapi diikuti oleh serangkaian berita palsu. Marc Owen Jones, seorang peneliti di Qatari Hamad bin Khalifa University di Doha bahkan percaya bahwa sebagian besar cuitan pengunjuk rasa dimanipulasi:

Jika asumsi Jones benar, seruan ini bisa menunjukkan kegelisahan negara-negara tetangga dalam menghadapi reformasi Qatar.

"Namun, saya tidak percaya bahwa negara-negara besar di Semenanjung Arab secara khusus mengkhawatirkan undang-undang pemilihan Qatar," Eckart Woertz, Direktur Institut GIGA untuk Studi Timur Tengah di Hamburg, mengatakan kepada DW.

Dia merasa bahwa gagasan demokratisasi di Qatar tidak mungkin mengecewakan tetangganya, karena di semua negara di jazirah Arab, hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu ditangani dengan sangat ketat. "Secara keseluruhan, itu kemungkinan akan tetap terjadi di Qatar juga," katanya.

Kudeta publikasi untuk audiens global?

Cinzia Bianco tidak yakin jika emir menindaklanjuti pemilu karena alasan publikasi. "Para pemimpin Qatar telah berbicara tentang pemilihan Syura sejak 2009 dan mereka telah menunggu sampai sekarang untuk menerapkannya, meskipun di masa lalu, mereka juga memiliki alasan yang baik untuk melakukan aksi PR: misalnya, di awal pemilu. Krisis Qatar, ketika ada perhatian media yang kuat dan negatif terfokus pada dukungan mereka untuk kelompok-kelompok Islam," kata Bianco kepada DW.

Namun, liputan media yang positif tentu juga tidak diinginkan saat ini. Misalnya, Qatar adalah rumah bagi kader Ikhwanul Muslimin Mesir serta orang-orang dari Taliban Afganistan, yang baru saja merebut kekuasaan di Kabul.

Namun, emirat pada saat yang sama terlibat aktif dalam mengevakuasi warga Afganistan dan internasional melalui Doha ke negara lain. Piala Dunia Sepak Bola yang akan datang pada tahun 2022 mungkin juga berfungsi sebagai penyambutan untuk citra yang lebih demokratis.

Satu hal yang pasti, tingkat partisipasi pemilih pada 2 Oktober 2021 diperkirakan akan sangat tinggi. Pada tahun 2003, sekitar 85% dari populasi yang memenuhi syarat memberikan suara dalam referendum dan ada indikasi bahwa persentase yang sama akan memberikan suaranya pada tahun 2021. (ha/pkp)