Utusan PBB Tuntut Militer Myanmar Akhiri Represi Terhadap Pengunjuk Rasa | SOSBUD: Laporan seputar seni, gaya hidup dan sosial | DW | 06.03.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Myanmar

Utusan PBB Tuntut Militer Myanmar Akhiri Represi Terhadap Pengunjuk Rasa

Utusan khusus PBB untuk Myanmar juga menyerukan agar Dewan Keamanan segera bertindak seiring meningkatnya korban jiwa dalam protes menentang kudeta militer di Myanmar.

Duka cita di Bangkok, Thailand, atas korban tewas di Myanmar

Duka cita di Bangkok, Thailand, atas korban tewas pada demonstrasi menentang kudeta militer di Myanmar

Meningkatnya kekerasan terhadap pengunjuk rasa dalam beberapa hari terakhir telah memberikan tekanan pada komunitas internasional untuk segera bertindak melawan junta Myanmar.

Negara itu berada dalam kekacauan sejak kudeta 1 Februari lalu yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dari kekuasaan, dan memicu pemberontakan besar-besaran dari ratusan ribu yang rakyat yang menolak kembali berada di bawah pemerintahan militer.

Christine Schraner Burgener, utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, mengatakan bahwa hari Rabu (03/03) adalah hari paling berdarah sejak kudeta dengan sedikitnya 38 orang tewas pada hari itu.

Schraner Burgener pun meminta Dewan Keamanan untuk bertindak atas permohonan putus asa dari orang-orang di negara itu. "Persatuan Anda dibutuhkan lebih daripada sebelumnya terkait Myanmar," kata Schraner Burgener dalam sebuah sesi tentang krisis. "Represi harus dihentikan," tegasnya.

Dia mencatat bahwa dalam minggu ini saja, sekitar 50 pengunjuk rasa damai telah tewas akibat tindakan keras militer.

Akankah PBB segera bertindak?

"Harapan yang mereka taruh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keanggotaannya semakin memudar dan saya telah mendengar langsung permohonan putus asa - dari para ibu, pelajar, dan orang tua," ujar Schraner Burgener, seraya menambahkan bahwa setiap harinya ia menerima hampir 2.000 pesan dari Myanmar.

"Izinkan saya untuk kembali mengatakan: komunitas internasional seharusnya tidak memberikan legitimasi atau pengakuan atas hal ini - rezim yang dipaksakan dengan kekuatan," katanya.

Schraner Burgener mendesak dorongan yang "kuat dan tepat waktu" untuk pemulihan demokrasi. "Kita harus mencela tindakan militer yang terus merusak prinsip-prinsip organisasi ini," tambahnya. 

Tampaknya, kecil kemungkinan PBB akan melakukan tindakan terkoordinasi yang signifikan terhadap situasi di Myanmar karena dua anggota tetap Dewan Keamanan yakni Cina dan Rusia mungkin akan memvetonya.

Protes terus berlanjut di Myanmar

Meskipun ada tindakan keras, protes antikudeta masih terus berlanjut di kota-kota besar di Myanmar - termasuk Mandalay dan Yangon. Ratusan ribu pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan utama di seluruh Myanmar pada hari Sabtu (06/03), termasuk di pusat perdagangan di Yangon.

Para pengunjuk rasa memblokade jalan dengan karung pasir, tetapi polisi dan pasukan keamanan bersenjata berhasil membubarkan demonstrasi pada Sabtu pagi dengan menggunakan gas air mata dan peluru karet.

"Supaya aman sewaktu protes, kami membangun barikade besar dan berat di jalan utama ini sebagai pertahanan diri," ujar Ko Ko Win, seorang pengunjuk rasa di Okkalapa Selatan, di Yangon.

"Kami memblokir jalan dengan enam lajur ini dengan batu bata, kantong pasir besar, dan barikade yang kuat. Sebelum mereka menyerang kami, kami dapat lari ke tempat yang aman," kata Myat Khine, dari Okkalapa Utara. Di daerah itu, sedikitnya 18 demonstran tewas dalam protes yang berlangsung pada awal pekan.

Sebelumnya, hari Jumat (05/03) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan telah mengambil tindakan untuk mencegah junta mengakses lebih dari 1 miliar dolar AS (sekitar Rp14,4 triliun) dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS.

ae/yp (AP, AFP, dpa)

Laporan Pilihan