1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Sertivikat vaksinasi COVID-19
Sejumlah negara ASEAN bergantung pada vaksin Sinovac buatan Cina di tahap pertama vaksinasi COVID-19Foto: Anton Raharjo/AA/picture alliance
KesehatanEropa

UE Akui Paspor Vaksin 3 Negara ASEAN, Bagaimana Indonesia?

David Hutt | Rahka Susanto
10 Mei 2022

Uni Eropa akui paspor vaksin COVID-19 dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pelancong dari Asia Tenggara berisiko tidak bisa lakukan perjalanan multinegara di Eropa.

https://www.dw.com/id/uni-eropa-hanya-akui-paspor-vaksin-covid-dari-tiga-negara-asean/a-61747617

Uni Eropa (UE) saat ini hanya mengakui paspor vaksin COVID-19 yang dikeluarkan oleh tiga negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Thailand, dan Singapura. Padahal dunia tengah mengalami lonjakan perjalanan keluar negeri karena sejumlah pembatasan akibat pandemi mulai dicabut.

Pada awal April ini, UE mengakui sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh Malaysia. Sebelumnya, UE juga telah mengakui sertifikat vaksinasi asal Thailand pada Desember, dan juga Singapura pada November 2021. Sejauh ini hanya Thailand dan Malaysia yang menjalin kerja sama dengan EU Digital COVID Certificate. Kerja sama ini mencakup 22 negara non-UE pada Februari 2022.

Bagaimana nasib paspor vaksin Indonesia?

Hingga berita ini diturunkan, paspor vaksin Indonesia masih menghadapi kendala untuk diterima UE. Pemerintah Indonesia melalui KBRI di Brussels, Belgia, terus berkoordinasi agar paspor dengan sertifikat vaksinasi asal Indonesia juga dapat diakui oleh UE.

"Saat ini sistem saling pengakuan antara Peduli Lindungi dengan EU sedang dalam proses finalisasi legalitas. Diharapkan selesai pada pertengahan atau akhir bulan ini," jelas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, kepada DW Indonesia.

Finalisasi legalitas sertifikat vaksinasi COVID-19 asal Indonesia di UE butuh pembahasan panjang, termasuk juga menunggu persetujuan dari 27 negara anggota Uni Eropa. Meski demikian, sejauh ini pemerintah Indonesia telah menjalin sejumlah kerja sama bilateral terpisah dengan sejumlah negara di Eropa terkait paspor vaksinasi COVID-19.

Dampaknya terhadap industri pariwisata ASEAN?

Analisis penerbangan independen dan pendiri perusahaan Sobie Aviation di Singapura, Brendan Sobie, menilai "Pengakuan vaksin ini telah menjadi masalah besar." Lebih lanjut ia mengaku kecewa dengan lambatnya kemajuan industri penerbangan global saat pelaku bisnis mulai bangkit sejak satu tahun terakhir.

Pengakuan UE atas sertifikat vaksinasi Malaysia sangat lambat. Padahal Malaysia telah mengeluarkan sertifikat vaksin digital sejak awal peluncuran vaksinasi pada 2021. Konsultan pariwisata yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia, Pear Anderson, menilai sejauh ini Malaysia telah menggunakan keamanan yang kuat terkait sistem sertifikat vaksinasinya. 

Sementara dari Indonesia. Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azahari, menyebut sikap UE yang belum mengakui paspor vaksin Indonesia berdampak besar pada bisnis pariwisata di dalam negeri. Ia menyayangkan diplomasi pemerintah Indonesia yang dinilai lemah.

"Sebelumnya juga Arab Saudi juga tidak mengakui vaksin Sinovac, tapi berkat jalur diplomasi akhirnya jemaah haji dan umrah bisa berangkat ke sana. Di tahap ini semua industri jasa perjalanan hanya bisa menanti langkah pemerintah untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa," ujar Azril Azahari kepada DW Indonesia.

Sejumlah negara seperti Filipina dan Vietnam juga menghadapi tantangan terkait pengakuan paspor vaksin COVID-19. Filipina lambat dalam memulai skema paspor vaksinnya pada 2021. Sementara Vietnam baru mengeluarkan sertifikat vaksinasi berbentuk digital pada April.

Pemulihan pariwisata di ASEAN

Dampak terbatasnya akses turis asal Asia Tenggara untuk memasuki Uni Eropa sejauh ini sulit diukur. Pada 2019, warga dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Vietnam, menghabiskan hampir 90 miliar dolar AS atau lebih dari 1.308 triliun rupiah untuk pengeluaran pariwisata internasional. Menurut lembaga penelitian bidang Asia Tenggara di Singapura, ISEAS–Yusof Ishak Institute, jumlah tersebut mendekati sepertiga dari pengeluaran warga Cina dalam berwisata.

Namun sejak pandemi, pengeluaran perjalanan internasional dari turis di 6 negara ASEAN itu merosot menjadi 24,8 miliar dolar AS pada 2020, dan kembali naik 38 miliar dolar AS pada 2021. Sejumlah analisis menilai perjalanan turis ke luar Asia Tenggara mulai membaik, namun Economist Intelligence Unit menyebut angka itu tidak akan kembali pulih seperti masa sebelum pandemi hingga 2024. 

Brendan Sobie memprediksi perjalanan internasional di ASEAN akan pulih meski harus memakan waktu lama. "Tentu saja akan memakan waktu lama bagi pasar untuk pulih sepenuhnya tetapi kecepatan pemulihan sekitar sebulan terakhir ini cukup menggembirakan dan lebih cepat dari yang diharapkan pada fase awal ini."

Peningkatan perjalanan internasional dari ASEAN dinilai juga sebagai indikasi dari perminataan yang terpendam setelah dua tahun hampir tidak ada perjalanan internasional dari dan menuju Asia Tenggara.

UE jadi salah satu tujuan wisata paling disukai

Saat ini turis asal Asia Tenggara tetap dapat memasuki sejumlah negara Eropa meskipun paspor vaksinasi mereka belum diakui oleh UE. Secara sistem, persyarakat untuk masuk ke masing-masing negara Uni Eropa cenderung lebih mudah. Bahkan para analis menyebut banyak negara yang tidak mensyaratkan paspor vaksinasi.

"Para wisatawan ini hanya melihat persyaratan masing-masing negara anggota Uni Eropa, daripada apakah Uni Eropa secara keseluruhan telah mengakui sertifikat vaksin mereka," ungkap Pearson. Meski demikian ia menambahkan bahwa kemudahan akses bagi turis untuk mengunjungi beberapa negara di Eropa dalam sebuah perjalanan menjadi tidak menarik. Hal ini tidak lepas dari rumitnya sistem birokrasi saat ini.

UE menduduki peringkat kedua sebagai destinasi wisata paling disukai oleh orang Asia Tenggara. Studi yang dirilis oleh ISEAS–Yusof Ishak Institute menemukan bahwa 22,5% responden menyukai bepergian ke Jepang, diikuti oleh 19,2% ke negara Uni Eropa dan 14% ke negara tetangga di ASEAN.

Di sisi lain, Uni Eropa terus mempercepat negosiasi dengan beberapa negara ASEAN untuk kembali memulihkan konektivitas sebelum pandemi. Duta Besar Uni Eropa untuk blok ASEAN, Igor Driesmans, menyebut Perjanjian Transportasi Udara Komprehensif Uni Eropa-ASEAN yang baru-baru ini disepakati akan mendorong peningkatan jumlah penerbangan antarkawasan.

Jenis vaksin juga berpengaruh

Paspor vaksinasi ternyata bukanlah satu-satunya persoalan. Masalah yang lebih besar adalah jenis vaksin apa yang diterima. Banyak negara Asia Tenggara bergantung pada sumbangan vaksin Sinovac buatan Cina pada tahap pertama imunisasi mereka. Sinovac menyumbang hampir sepertiga vaksin yang diberikan di Malaysia. Sementara Indonesia hingga akhir 2021 telah mengimpor 370 juta dosis vaksin Sinovac.

Hingga saat ini 10 negara UE seperti Prancis, Jerman, dan Italia tidak mengakui Sinovac. Di saat bersamaan terdapat 11 negara Eropa yang tidak mengakui Sinopharm. Keduanya adalah vaksin COVID-19 buatan Cina. Hal ini juga mengindikasikan bahwa meski Uni Eropa mengakui skema paspor vaksin suatu negara, ada potensi pengunjung yang menerima vaksin buatan Cina tidak bisa masuk suatu negara di UE.

Menteri Kesehatan Malaysia, Kahiry Jamaludin, mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiasati tantangan vaksinasi dengan memberikan vaksin booster menggunakan vaksin yang diakui Uni Eropa. Hal ini guna mempermudah warga Malaysia yang menerima vaksin Sinovac atau Sinopharm tetap dapat berpergian.

Sementara itu pemerintah Indonesia tidak melakukan langkah penyesuaian seperti Malaysia. Kepada DW Indonesia, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan "Ini memang tergantung kebijakan negara masing-masing. Sebagian negara menerapkan vaksinasi saat tiba di negara masing-masing."

Sikap sejumlah negara di Uni Eropa yang belum mau mengakui vaksin buatan Cina mempersulit akses bagi turis asal Asia Tenggara untuk dapat berwisata ke sejumlah negara seperti Jerman, Prancis ataupun Italia. Pearson menyebut kebijakan ini akan berdampak pada "potensi pariwisata dari Asia Tenggara akan terus terbatas." (rs/ae)