Thailand: Apakah Reformasi Monarki yang Dituntut Demonstran Bisa Terwujud? | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 29.07.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Thailand

Thailand: Apakah Reformasi Monarki yang Dituntut Demonstran Bisa Terwujud?

Gerakan pro-demokrasi Thailand mendobrak tabu dengan secara terbuka mengkritik monarki yang sangat kuat dan kaya. Gerakan ini menginginkan PM Prayuth mengundurkan diri, dan mereformasi monarki. Mampukah terwujud?

Protes Thailand

Aksi protes gerakan pro-demokrasi di Thailand

Gerakan pro-demokrasi Thailand yang dipimpin oleh para pemuda telah mendobrak tabu selama ini bahwa monarki tidak bisa diguncang.

Tindakan pembangkangan terbaru mereka diserukan lewat sosial media. Saat ulang tahun raja pada Rabu (28/07) orang-orang biasanya secara tradisional mengenakan pakaian kuning. Namun, sebagai bentuk protes, demonstran mengenakan pakaian hitam.

Pada puncaknya akhir tahun lalu, ratusan ribu pengunjuk rasa gerakan pro-demokrasi Thailand menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, dan menginginkan monarki yang lebih transparan dan akuntabel.

"Protes tampaknya telah mereda untuk saat ini, tetapi saya yakin para pengunjuk rasa telah mencapai tingkat yang luar biasa dalam hal membuat masalah reformasi monarki menjadi perhatian publik," ujar Pavin Chachavalpongpun, seorang akademisi Thailand dan kritikus terkemuka monarki yang tinggal di pengasingan di Jepang , kepada DW.

Tercipta diskusi publik tentang reformasi monarki

James Buchanan, seorang peneliti politik Thailand di City University of Hong Kong, yakin bahwa terciptanya diskusi publik tentang monarki adalah "perkembangan yang sangat besar."

"Pencapaian nyata dari gerakan ini adalah mendobrak tabu tentang mengkritik institusi dan mengatasi ketakutan akan undang-undang "lese majeste" alias regulasi penghinaan monarki yang melindunginya," Buchanan lebih lanjut. 

Hukum "lese majeste" Thailand, atau Pasal 112, melindungi keluarga kerajaan dari kritik dan dapat menjerat orang dengan hukuman hingga 15 tahun penjara.

Mencabut undang-undang tersebut adalah salah satu tuntutan yang dilontarkan oleh para demonstran dalam manifesto 10 poin. Pengunjuk rasa juga menyerukan pengurangan kekuatan politik monarki, termasuk diakhirinya dukungan kerajaan atas kudeta dan pemotongan anggaran kerajaan yang sangat besar.

"Membicarakan monarki sudah sulit. Tapi mendorong reformasi seperti ini lebih sulit lagi," kata Pavin.

Monarki memegang kendali atas politik

Thailand adalah monarki konstitusional, dengan raja secara resmi berada di luar proses politik. Namun dalam kenyataannya, istana selama beberapa dekade memiliki pengaruh besar atas perkembangan di negara ini, dengan berulang kali bertujuan mengubah wacana politik dan mempertahankan kendali tertinggi.

Sejak tahun 1932 ketika monarki absolut dihapuskan, Thailand telah mengalami 13 kudeta yang berhasil, masing-masing dengan persetujuan raja.

Setelah pemilihan umum yang disengketakan pada 2019, Maha Vajiralongkorn yang duduk di puncak tahta kekuasaan di Thailand, mendukung kabinet militer mantan pemimpin kudeta Prayuth. 

Raja Maha Vajiralongkorn

Raja Maha Vajiralongkorn mengambil langkah signifikan untuk mengonsolidasikan kekuatan keuangan dan militer monarki

Sejak naik takhta setelah kematian ayahnya, Bhumibol Adulyadej yang dihormati, Vajiralongkorn telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengonsolidasikan kekuatan keuangan dan militer monarki, menguasai pundi-pundi kerajaan dan menempatkan unit-unit tentara yang berpengaruh di bawah kendali langsungnya.

Langkah-langkah ini membuat Maha Vajiralongkorn tidak populer di kalangan generasi muda di Thailand.

Pemerintah menindak perbedaan pendapat

Pemerintah Thailand telah mengintensifkan tindakan kerasnya terhadap para demonstran, menangkapi para pemimpin kunci dan menuduh mereka dengan pasal hasutan dan pencemaran nama baik kerajaan.

"Jika ternyata pemerintah mencoba membungkam kami dengan menggunakan Pasal 112, berarti jelas bahwa kami hanya bisa memuji raja di negara ini, tetapi tidak boleh mempertanyakan,” ujar Patsaravalee Tanakitvibulpon, seorang aktivis terkemuka yang menghadapi tuntutan pidana karena menyatakan perbedaan pendapat, kepada DW. 

Monarki Thailand

Hukum lese majeste Thailand melindungi keluarga kerajaan dari kritik dan dapat menjerat orang dengan hukuman hingga 15 tahun penjara

Pekan lalu, jaksa mendakwa mahasiswa teknik berusia 25 tahun dan 11 aktvis lainnya dengan tuduhan "lese majeste" dan hasutan, untuk peran utama mereka dalam rapat umum di luar Kedutaan Besar Jerman pada Oktober tahun lalu.

Seperti para terdakwa "lese majeste" lainnya yang telah dibebaskan dengan jaminan, dia dibebaskan dengan syarat, antara lain yakni tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang "menghina monarki‘‘.

Apakah reformasi monarki hanya impian semata?

Agar gerakan itu berhasil, Pavin mengatakan para pengunjuk rasa harus bekerja sama dengan partai politik untuk memastikan bahwa agenda mereka dibawa dari protes di jalanan ke parlemen.

"Kita semua tahu ini sangat sulit," kata Patsaravalee, menunjuk pada fakta bahwa insitusi kekuasaan yang didukung oleh elit negara itu masih memegang kekuasaan tertinggi dengan 250 senator yang ditunjuk junta.

Walaupun ada seruan agar Prayuth mengundurkan diri, pria berusia 25 tahun itu mengatakan, tanpa mengubah tatanan politik, mengganti perdana menteri tidak akan banyak berpengaruh.

Fakta bahwa isu-isu ini sekarang menjadi bagian dari debat publik di Thailand sangat signifikan, dan Patsaravalee yakin pihak berwenang pada akhirnya akan dipaksa untuk memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa.

Meskipun reformasi monarki tampaknya masih jauh dari realita, Patsaravalee yakin prospeknya tidak terlalu mengada-ada. "Kami tidak pernah membayangkan bahwa orang akan membahas monarki sejauh ini, tetapi itu sekarang sudah terjadi," pungkasnya. (pkp/as)

Laporan Pilihan