Raja Thailand Dituntut Kembalikan Aset Monarki Ke Negara | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 26.11.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Thailand

Raja Thailand Dituntut Kembalikan Aset Monarki Ke Negara

Kelompok pro-demokrasi kembali menuntut agar Raja Maha Vajiralongkorn melepas kuasa atas kekayaan monarki. Pengelolaan aset senilai USD 40 miliar (Rp 565 triliun) itu dialihkan ke kerajaan sejak dua tahun silam.

Ketika kepolisian Thailand memberlakukan pasal anti-penghinaan kerajaan, demonstran pro-demokrasi di Bangkok kembali menuntut agar kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn terhadap biro pengelola kekayaan kerajaan dicabut. 

Tuntutan tersebut melanggar tabu di Thailand yang melarang kritik terhadap kerajaan. Kepolisian saat ini dikabarkan telah memanggil belasan pemimpin demonstran untuk dimintai keterangan. Jika terbukti melanggar, terdakwa bisa diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun.

“Undang-undang ini kuno dan barbarik. Setiap kali digunakan, ia merusak reputasi monarki dan negara,” kata Parit “Pinguin” Chiwarak, yang terkena dakwaan penghinaan monarki. Dia mengenakan kostum berwarna kuning, menyerupai boneka bebek raksasa yang menjadi simbol aksi protes. 

Para demonstran yang berjumlah ribuan orang awalnya ingin menyambangi kantor Biro Properti Kerajaan (CPB) yang mengelola aset monarki Thailand. Lembaga ini belakangan menjadi sasaran protes karena dianggap menjadi dompet pribadi raja. 

Kekayaan monarki Thailand 

Menurut laporan majalah Fortune, Raja Maha pada 2017 menempatkan penasehat keuangannya sebagai kepala direksi CPB. Langkah itu sekaligus menggeser menteri keuangan yang biasanya menduduki posisi tersebut. 

Aparat keamanan membentengi gedung Biro Properti Kerajaan (CPB) dengan kontainer dan kawat berduri.

Aparat keamanan membentengi gedung Biro Properti Kerajaan (CPB) dengan kontainer dan kawat berduri. Para demonstran akhirnya beralih ke depan kantor pusat Siam Commercial Bank.

Di tahun yang sama, pemerintah Thailand mengesahkan amandemen UU Properti Kerajaan, yang memberikan hak atas portfolio CPB sepenuhnya kepada raja. Tidak lama kemudian biro tersebut menyatakan telah “mengembalikan” semua aset kepada raja. 

Salah satu aset tersebut adalah kepemilikan saham di salah satu bank tertua di Thailand, Siam Commercial Bank. Menurut laporan berbagai media, kerajaan menguasai 23% saham perusahaan dan merupakan investor terbesar bagi SCB. 

“Saham SCB tidak seharusnya dimiliki raja, tetapi kementerian keuangan, jadi keuntungannya bisa digunakan untuk pembangunan,” kata Boss, seorang peserta demonstrasi yang berkumpul di depan kantot pusat SCB di Bangkok. 

Aset kerajaan Thailand ditaksir berkisar antara USD 30 sampai 40 miliar (Rp 424 sampai 565 triliun) . Angka tersebut menempatkan Raja Maha sebagai penguasa monarki terkaya di dunia saat ini. Meskipun begitu, pemerintah Thailand setiap tahun menganggarkan dana hingga USD 1 miliar (Rp 14 triliun) untuk membiayai kerajaan. 

Pihak kerajaan sejauh ini menolak berkomentar terkait gelombang demonstrasi di Bangkok. Belum lama ini Raja Maha mengaku “mencintai semua warga” Thailand saat ditanya tentang aksi protes terhadapnya.  

Awal Oktober lalu, dia memerintahkan militer memindahkan dua unit pasukan ke bawah komando kerajaan. Dekrit yang turut ditandatangani PM Prayuth Chan-ocha itu mengutip pasal 172 UUD yang menjamin hak raja mengoperasikan satuan tempur jika ada ancaman terhadap kerajaan. 

rzn/pkp (ap, rtr, fortune) 


 

Laporan Pilihan