Terapkan Sanksi Baru, UE Ingin Desak Junta Militer di Myanmar Berunding Akhiri Kekerasan | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 20.04.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Kudeta Myanmar

Terapkan Sanksi Baru, UE Ingin Desak Junta Militer di Myanmar Berunding Akhiri Kekerasan

Uni Eropa (UE) menjatuhkan sanksi baru kepada 10 pejabat Myanmar dan dua perusahaan sebagai respons atas tindak kekerasan di Myanmar. UE mengatakan sanksi ini untuk memaksa junta merundingkan diakhirinya kekerasan.

Protes menentang kudeta militer

Warga Myanmar terus melakukan protes nasional menentang kudeta militer yang berlangsung sejakFebruari

Uni Eropa (UE) berharap sanksi baru terhadap Myanmar akan memaksa junta militer merundingkan diakhirinya kekerasan, ujar Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada Senin (19/4).

Maas berbicara usai UE memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah baru terhadap Myanmar.

UE memberikan sanksi terhadap 10 pejabat dan dua perusahaan di Myanmar, terkait tindak kekerasan yang menyebabkan lebih dari 700 orang kehilangan nyawa di negara itu.

"Rezim militer terus melakukan kekerasan dan mengarahkan negara ke jalan buntu. Itulah mengapa kami meningkatkan tekanan untuk membawa militer ke meja perundingan," kata Maas.

Awal bulan ini, diplomat tinggi UE memperingatkan kemungkinan adanya perang saudara di Myanmar.

Dalam respons yang paling tegas terkait kudeta militer Myanmar, UEmengatakan sembilan anggota Dewan Administrasi Negara junta, yang dibentuk sehari setelah kudeta, telah ditargetkan untuk diberikan pelarangan perjalanan dan pembekuan aset.

Menteri Informasi U Chit Naing juga ditambahkan ke daftar sanksi oleh UE.

Perusahaan mana yang dikenai sanksi?

Dua perusahaan yang terkena pembekuan aset dan larangan visa oleh UE adalah Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) yang mendominasi sektor-sektor termasuk perdagangan, alkohol, rokok, dan barang-barang konsumen.

Sanksi ini melarang perusahaan dan individu UE melakukan bisnis dengan mereka. Sanksi ini bertujuan memberikan pukulan ekonomi besar bagi para penguasa Myanmar.

Bulan lalu, UE juga memberikan sanksi kepada pemimpin junta Min Aung Hlaing dan 10 pejabat senior lainnya karena kudeta militer dan penindasan berdarah terhadap protes.

Negara-negara Barat berusaha meningkatkan tekanan terhadap kepemimpinan baru Myanmar dengan menargetkan para penghasil uang utama mereka.

AS dan Inggris telah menjatuhkan sanksi pada MEC dan MEHL. AS juga memberikan sanksi kepada perusahaan permata negara Myanmar. 

Apa yang terjadi di Myanmar?

Protes massal telah berlangsung di seluruh Myanmar sejak kudeta yang terjadi pada Februari. Militer melawan demonstran dengan tindakan keras yang semakin brutal.

Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, sedikitnya 737 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta dan 3.229 orang masih ditahan.

Kudeta terjadi karena junta mengklaim telah terjadi kecurangan yang meluas selama pemilihan umum akhir tahun lalu di Myanmar. Sebelumnya, hasil pemungutan suara menyatakan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang ke tampuk kekuasaan.

Pejabat pemilu membantah klaim militer, dengan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan mereka.

pkp/hp (AFP, Reuters)

Laporan Pilihan