Pemimpin Junta Myanmar Rencana Hadiri KTT ASEAN di Jakarta | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 17.04.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Myanmar

Pemimpin Junta Myanmar Rencana Hadiri KTT ASEAN di Jakarta

Jika jadi datang, kunjungan ke Jakarta ini akan menjadi perjalanan ke luar negeri pertama yang diketahui bagi pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing setelah kudeta pada Februari lalu.

Aksi menentang kudeta militer di Myanmar

Myanmar dilanda protes berkepanjangan menentang aksi kudeta militer sejak Februari 2021.

Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, akan menghadiri KTT ASEAN di Jakarta pada 24 April mendatang, demikian menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand pada Sabtu (17/04). Ini adalah perjalanan luar negeri pertamanya yang diketahui sejak melancarkan kudeta 1 Februari lalu.

Myanmar berada dalam pergolakan sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Sejak itu, sedikitnya 728 orang telah tewas di tangan petugas keamanan dalam upaya membungkam protes, menurut penghitungan kelompok aktivis.

Negara tetangga Myanmar telah mencoba untuk mendorong pembicaraan antara pihak yang bertikai guna menyelesaikan krisis ini. Tetapi pihak militer hanya menunjukkan sedikit kesediaan untuk berdialog.

Beberapa pemimpin ASEAN telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada pertemuan di ibu kota Jakarta, termasuk Min Aung Hlaing, ujar juru bicara Thailand, Tanee Sangrat.

Juru bicara junta Myanmar tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar mengenai hal ini. Pemerintah Myanmar yang digulingkan kemungkinan akan mengecam partisipasi pemimpin junta dalam pertemuan itu. 

Jenderal Min Aung Hlaing, memimpin junta militer di Myanmar

Jenderal Min Aung Hlaing, memimpin junta militer di Myanmar

Sejumlah politisi pendukung demokrasi, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, pada hari Jumat (16/04) telah mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG). Bergabung dalam pemerintahan ini termasuk Suu Kyi dan para pemimpin protes antikudeta dan etnis minoritas.

NUG mengklaim bahwa mereka adalah otoritas politik yang sah. Mereka juga telah menyerukan pengakuan internasional dan ASEAN untuk menolak partisipasi Min Aung Hlaing dalam pertemuan tersebut. Perwakilan dari NUG juga tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Puluhan ribu tahanan dibebaskan

Sebelumnya pada hari Sabtu (17/04), junta membebaskan lebih dari 23.000 tahanan dari penjara di seluruh negeri di bawah amnesti untuk Tahun Baru, kata seorang juru bicara Departemen Penjara Myanmar. Meski demikian, diduga hanya sedikit dari para tahanan yang dibebaskan itu adalah aktivis demokrasi yang ditangkap sejak kudeta.

Suu Kyi termasuk di antara 3.141 orang yang ditangkap sehubungan dengan kudeta Februari lalu, menurut penghitungan oleh kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). 

Hari Sabtu bertepatan dengan hari pertama Tahun Baru tradisional di Myanmar dan hari terakhir liburan lima hari yang biasanya dirayakan dengan kunjungan ke kuil Buddha dan dirayakan di jalan-jalan. Aktivis demokrasi menyerukan pembatalan perayaan Tahun Baru kali ini dan meminta orang-orang untuk fokus pada kampanye pemulihan demokrasi.

Jalan terjal berliku Myanmar menuju demokrasi

Sementara militer membebaskan ribuan tahanan, mereka juga telah mengeluarkan surat perintah penahanan untuk 832 orang terkait aksi menentang kudeta, menurut AAPP.

Di antara mereka, 200 orang termasuk selebritas internet, aktor dan penyanyi yang menentang kudeta. Mereka dikejar dengan tuduhan mendorong perbedaan pendapat di angkatan bersenjata, dan berpotensi dijatuhi hukuman penjara hingga tiga tahun.

Dua di antaranya yaitu pasangan suami istri yakni sutradara film Christina Kyi dan aktor Zenn Kyi. Mereka telah ditahan di bandara di kota Yangon pada hari Sabtu saat mencoba meninggalkan negara itu menuju Bangkok dengan menggunakan pesawat, demikian situs berita Irrawaddy melaporkan.

Sekitar 80 dokter juga telah ditetapkan sebagai buron dengan tuduhan berusaha "merusak perdamaian dan stabilitas."

Wakil Presiden NUG, Duwal Sheila, yang juga adalah pengacara etnis Kachin, mengatakan dalam pesan Tahun Barunya bahwa jalan untuk mengganti kekuasaan militer menuju demokrasi akan terjal dan berliku.

ae/ts (Reuters, AFP)

Laporan Pilihan