1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Demonstrasi antiperang di Berlin, Jerman
Seruan demonstran agar Puting menghentikan invasi terhadap UkrainaFoto: Marius Schwarz/imago images

Rusia, Propaganda, dan Dukungan Publik terhadap Putin

18 Maret 2022

Romantisme memori kolektif kemesraan hubungan Indonesia - Uni Soviet saat Perang Dingin dan idealisasi Vladimir Putin termasuk pendorong banyaknya warga internet berpihak ke Rusia.

https://www.dw.com/id/propaganda-rusia-dan-dukungan-publik-terhadap-putin/a-61165121

Presiden Rusia Vladimir Putin memulai operasi militer terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda invasi tersebut akan selesai dalam waktu dekat.

Invasi yang dilancarkan di negara di Eropa timur tersebut berpengaruh signifikan terhadap publik dunia, termasuk Indonesia. Walaupun wilayah perang berada nun jauh di Ukraina, arus informasi yang begitu cepat juga menjangkau di Indonesia, negara di kawasan Asia Tenggara yang 86% populasinya menganut agama Islam.

Dalam perang Rusia-Ukraina ini, tidak sedikit netizen Indonesia yang mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Aknolt Kristian Pakpahan, dosen Ilmu Hubungan Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Katolik Parahyangan di Bandung menjelaskan kepada DW Indonesia mengenai kelihaian Rusia dalam menjalankan strategi yang dikenal dengan nama DIME.

Apa itu DIME?

DIME atau Diplomacy, Information, Military, and Economy adalah strategi untuk menghindari kegiatan yang kontraproduktif dan bertentangan selama operasi taktis dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara terkoordinasi selama perencanaan dan pelaksanaan misi.

"DIME dimainkan untuk mempengaruhi persepsi orang. Hal inilah yang tidak dimainkan oleh Ukraina maupun orang orang yang pro-Ukraina," ujar Aknolt kepada DW Indonesia melalui sambungan telepon, Kamis (17/03). "Rusia menampilkan citra negara yang berusaha mengatasi permasalahan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di tiga wilayah Ukraina, yaitu Crimea, Donetsk, dan Luhansk," kata Aknolt.

Aknolt menyoroti bagaimana negeri beruang merah ini sanggup mengolah arus informasi sehingga bisa mendapatkan dukungan publik di Indonesia yang dijumpai di berbagai platform media sosial. Di satu sisi, informasi yang dibagikan oleh pemerintah Indonesia lebih menekankan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI), alih-alih menyoroti serangan militer atau invasi Rusia. 

Prajurit Milisi Rakyat berjalan melewati sebuah tank di kota Volnovakha yang dikendalikan oleh Donetsk People's Republic, DPR
Ketegangan mulai memanas di Donbass di wilayah Donetsk pada 17 Februari 2022. Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan keputusannya untuk meluncurkan operasi militer khusus ke Ukraina.Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS/IMAGO

Selain itu, Rusia memberi persepsi sebagai negara yang erat dengan unsur Islam, imbuh Aknolt. Banyak masjid mudah ditemui di negara terbesar di dunia tersebut. "Rusia juga memiliki atlet juara Ultimate Fighting Championship (UFC) namanya Khabib Nurmagomedov," kata Aknolt sekaligus menambahkan sentimen keagamaan juga berperanan penting dalam memengaruhi persepsi publik Indonesia. Di Indonesia nama Khabib Nurmagomedov juga amat terkenal di kalangan pengguna media sosial.

AS dinilai selalu salah

Di lain pihak, sebagian masyarakat Indonesia mempersepsikan Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang selalu berseberangan dengan Rusia. Negeri Paman Sam ini pernah ikut berkonflik di Timur Tengah, Afghanistan, bahkan isu Palestina. Hal ini semakin menguatkan sikap anti-Barat atau AS di Indonesia, kata Aknolt lebih lanjut.

"Pokoknya apa saja yang dilakukan AS selalu salah. Tapi lawannya AS pasti didukung," ucap dosen FISIP Unpar itu.

"Masyarakat kita yang mengakses informasi, umumnya melihat hal ini sebagai perang ideologi antara Rusia dan AS," kata Aknolt. Padahal faktanya, Aknolt melanjutkan, AS tidak melihat Ukraina sebagai sekutu mereka.

"Sebagian orang Indonesia minim literasi mengenai Ukraina. Orang Indonesia tahunya sepak bola dan gandum bila membahas Ukraina," papar Aknolt. Malah, tidak banyak orang Indonesia yang paham bahwa Ukraina belum menjadi bagian dari Uni Eropa (UE) dan North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Putin dipandang 'ideal'

Selain itu, Aknolt menuturkan bahwa sosok Presiden Rusia Vladimir Putin juga berkontribusi dalam pembentukan persepsi masyarakat Indonesia. Putin yang berusia 69 tahun digambarkan sebagai sosok ideal seorang pemimpin.

Aknolt menarik sedikit ke belakang saat gelaran pemilihan presiden pada 2019 silam. Sosok Putin dinilai mirip Prabowo Soebianto yang terkesan kuat dan tegas. "Ada ketegasan yang dipandang (dari sosok Putin). Atau tipikal Putin ini juga mirip dengan Soekarno," ucap dosen Hubungan Internasional itu.

Faktor kepemimpinan tersebut berseberangan dengan citra Presiden Ukraina Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy yang berlatar belakang seorang komedian. Malah, citra komedian ini terus dilekatkan kepada Presiden Zelenskyy oleh media Rusia. "Itulah pentingnya DIME berperan dalam membentuk persepsi masyarakat," ujar Aknolt kepada DW Indonesia.

Aknolt pun menyayangkan sebagian publik Indonesia yang salah mengartikan konflik di Eropa Timur sebagai pertarungan Rusia dengan barat. Orang tidak melihat sebagai konflik antara Rusia dengan Ukraina. 

"Mereka tidak menyadari bahwa Ukraina itu negara berdaulat walaupun memang battlefield-nya di Ukraina," tegas Aknolt. Kendati demikian, Aknolt pun memahami bahwa langkah Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO dinilai Rusia sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan antara AS dengan Rusia di kawasan.

Diplomasi awal Indonesia - Uni Soviet

Tidak dipungkiri bahwa faktor sejarah kedekatan Uni Soviet dengan Indonesia juga berperan dalam pembentukan persepsi sebagian publik di Indonesia. Pada era perang dingin yang dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada 1991, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet bisa dikatakan cukup mesra. Indonesia yang baru merdeka di tahun 1945 tentu belum memiliki pamor di kancah internasional kala itu.

Namun, Presiden Soekarno dengan tegas mengukuhkan politik internasional bebas aktif yang tidak mendukung salah satu blok, baik barat atau timur. Hal itu ditandai dengan deklarasi Gerakan Non-Blok (GNB) yang pertama kali diperkenalkan pada Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Setelah itu dilanjutkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok pertama yang diselenggarakan pada September 1961, di Beograd, Yugoslavia.

Kendati tidak berpihak, pemerintah Indonesia tetap menjalin hubungan mesra dengan Uni Soviet. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno mempelopori hubungan diplomatik ketika bertemu Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Kruschev, pada tahun 1956.

"Indonesia mendapat banyak bantuan untuk pembangunan, ekonomi, dan modernisasi angkatan bersenjata," kata Aknolt menambahkan.

Sebagai contoh Kapal Perang Republik Indonesia 201 didatangkan dari Uni Soviet yang bernama awal Ordzhonikidze (301) pada tahun 1961. Uni Soviet pun turut berkontribusi pada pembangunan stadion Gelora Bung Karno (GBK) jelang Asian Games pada tahun 1962.

"Kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain. Di internal kita sedang masa transisi dari merdeka menuju proses modernisasi negara. Sedangkan Uni Soviet membutuhkan kita mencegah ideologi AS yang telah masuk di kawasan Asia melalui Filipina," ujarnya.

Memori kolektif, seberapa akurat?

Sementara itu, Reynaldo De Archellie, dosen di Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, mengatakan generasi Z lebih menguasai jagat media sosial. Generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai dengan 2012 punya kecakapan lebih berselancar di dunia maya dibandingkan generasi baby boomers yang lahir di rentang tahun 1946 sampai 1964.

Generasi Z mengakses informasi dari berbagai kanal sosial media, namun tidak membaca sejarah secara utuh. Bahkan mereka tidak mengalami seperti apa situasi dunia saat Uni Soviet masih berdiri.

"Memori mereka hanya memori artifisial yang akhirnya menjadi memori kolektif," ungkap Reynaldo. Dia menambahkan, memori kolektif generasi Z tentu berbeda dengan generasi sebelum mereka. 

"Memori kolektif tidak harus dari lamanya kita hidup. Informasi mudah disebar dalam hitungan detik dengan jangkauan yang luas. Ini membentuk memori kolektif secara cepat," ujar Reynaldo.

Media internet disinyalir sebagai katalisator pergerakan arus informasi yang bisa berupa teks atau video. "Oleh karena itu, perlu dikedepankan keterampilan literasi," kata Reynaldo lebih lanjut.

Perang narasi

Reynaldo berpendapat, Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia berperan sebagai corong informasi menyampaikan kebijakan luar negerinya. Sudah menjadi fungsi diplomatik bagi kedutaan besar untuk berkomunikasi dengan publik di negara mereka bertugas. Selain diplomasi, propaganda memiliki peran penting dalam menghadapi konflik.

Terlebih saat ini Rusia bisa dikatakan tidak punya alternatif komunikasi setelah dijatuhi sanksi dari beberapa negara di dunia. Akun-akun resmi pemerintah pun rutin mendistribusikan pemberitaan atau informasi.

Baku tembak dan desingan peluru memang terjadi di Ukraina, namun di luar itu peperangan narasi pun sedang terjadi. "Cara memenangkan suatu perang bisa dilakukan dengan transmisi berita atau informasi yang dibantu teknologi," Reynaldo menambakan.

"Rusia berpengalaman dengan kemampuan propaganda dan kontra propaganda sejak perang dingin," tegas Reynaldo. Namun dia menambahkan bahwa Ukraina atau NATO pun melakukan hal yang sama untuk memenangi sebuah peperangan. (ae/as)