Parlemen Jerman Setujui UU Baru untuk Kendalikan Pandemi COVID-19 | JERMAN: Berita dan laporan dari Berlin dan sekitarnya | DW | 19.11.2021

Kunjungi situs baru DW

Silakan kunjungi versi beta situs DW. Feedback Anda akan membantu kami untuk terus memperbaiki situs DW versi baru ini.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Wabah Corona

Parlemen Jerman Setujui UU Baru untuk Kendalikan Pandemi COVID-19

Di tengah meningkatnya angka infeksi di Jerman, Angela Merkel akan bertemu dengan para pemimpin negara bagian untuk membicarakan tindakan yang perlu dilakukan demi kendalikan pandemi COVID-19.

Gedung Bundestag di Jerman

Gedung Bundestag di Jerman

Parlemen Jerman, Bundestag, pada Kamis (18/11), melakukan voting untuk memutuskan serangkaian protokol corona yang diusulkan oleh sejumlah partai yang kemungkinan akan membentuk pemerintah federal berikutnya.

Parlemen memilih untuk tidak tak memperpanjang "situasi epidemi yang menjadi keprihatinan nasional" yang akan berakhir pada 25 November mendatang. Status ini diberlakukan pada Maret 2020 sebagai dasar hukum bagi pemerintah federal Jerman untuk mengambil tindakan nasional seperti memberlakukan pembatasan perjalanan.

Partai-partai yang kemungkinan akan membentuk pemerintahan berikutnya telah mengusulkan seperangkat peraturan baru yang masih perlu disetujui oleh Bundesrat, majelis tinggi parlemen. Rencana tersebut mencakup tes harian wajib bagi karyawan dan pengunjung panti jompo, terlepas dari apakah mereka telah divaksinasi atau tidak.

Di dalamnya, juga akan termasuk aturan 3G (divaksinasi, pulih, dites) yang mengharuskan orang untuk menunjukkan bukti vaksinasi atau bukti telah sembuh atau tes negatif COVID-19 yang valid untuk bisa kembali ke tempat kerja dan menggunakan transportasi umum. Aturan bekerja dari rumah juga akan diberlakukan kembali. 

Seluruh negara bagian Jerman akan dapat mempertahankan dan memberlakukan langkah-langkah perlindungan tersebut. Ini termasuk kebijakan untuk membatasi atau melarang acara rekreasi, budaya, dan olahraga. Juga mencakup pelarangan masuk ke fasilitas kesehatan, penjualan dan konsumsi alkohol untuk umum, dan penutupan universitas.

Namun tindakan tidak akan mencakup penutupan sekolah, pembatasan perjalanan menyeluruh, atau vaksinasi wajib. Undang-undang baru ini juga akan memberlakukan hukuman hingga lima tahun penjara bagi pemalsu dokumen dan sertifikat terkait virus corona. Pemalsuan sertifikat atau paspor vaksin telah menjadi masalah serius di Jerman, polisi mengatakan dokumen palsu tersebut dijual hingga seharga €400 atau sekitar Rp6,5 juta.

Ujian pertama bagi pemerintahan baru

Pemungutan suara tersebut dianggap sebagai ujian besar pertama bagi koalisi kiri-tengah yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau, dan partai yang ramah bisnis FDP. Koalisi partai-partai ini diyakini akan menggantikan pemerintahan koalisi besar pendukung Angela Merkel yakni Partai CDU/CSU dan SPD.

Pengesahan undang-undang ini pun diperumit oleh fakta bahwa pembicaraan koalisi sedang berlangsung dan pemerintah lama secara teknis tetap berkuasa meski dalam kapasitas sebagai penjaga.

Dalam perdebatan sengit di Bundestag, Sabine Dittmar dari SPD menyalahkan pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh CDU, karena dinilai gagal bertindak untuk mengekang infeksi dengan mempromosikan vaksinasi secara efektif. Tetapi CDU telah melipir ke arah oposisi dan menuntut agar ketentuan darurat pandemi COVID-19 di Jerman diperpanjang.

Sementara Marco Buschmann dari FDP berkeras bahwa memperpanjang peraturan khusus hanya akan masuk akal jika pemerintah ingin menerapkan penutupan atau penguncian bisnis, termasuk penutupan sekolah. Dan menurut Buschmann, ini adalah hal yang ditentang keras oleh FDP. Ini khususnya akan menjadi sangat sulit bagi daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya rendah dan tingkat infeksi tinggi seperti di negara bagian Sachsen dan Bayern, kata Buschmann.

Ketua partai populis Jerman AfD, Tino Chrupalla, menyatakan skeptis tentang efektivitas vaksin dalam membendung pandemi. Sejumlah besar pemilih AfD adalah orang-orang yang menolak vaksin dan penyangkal virus corona.

Sejumlah anggota parlemen AfD saat ini tidak dapat duduk di aula pleno utama Bundestag karena menolak untuk mengikuti aturan 3G. Mereka menolak untuk menunjukkan dokumentasi vaksinasi atau dokumen telah sembuh dari COVID-19 dan tidak mau dites.

Para pemimpin negara bagian bertemu

Pada Kamis sore, 16 pemimpin negara bagian Jerman bertemu untuk mencari pendekatan terpadu terhadap aturan dan pembatasan virus corona. Mereka akan memperdebatkan berbagai isu termasuk aturan tentang siapa saja yang dapat mengakses layanan publik, ambang batas kapasitas rumah sakit, dan bagaimana meningkatkan kuota vaksinasi Jerman yang saat ini hanya di seputaran 68%. 

Kanselir Angela Merkel dikenal sebagai pendukung langkah-langkah yang lebih ketat untuk mengekang pandemi. Menjelang pertemuan itu, Merkel menggambarkan situasi pandemi saat ini dengan kata "dramatis".

"Gelombang keempat menghantam negara kita dengan kekuatan penuh," tambahnya.

Dalam pertemuan itu juga hadir Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz dari SPD, yang kemungkinan akan mengambil alih posisi Merkel sebagai kanselir.

Kasus infeksi naik dramatis

Lebih dari 65.000 infeksi baru terdaftar di seluruh Jerman dalam 24 jam terakhir. Pejabat kesehatan setempat memperingatkan bahwa jumlah ini kemungkinan akan meningkat dua kali lipat. Berikut tautan ke otoritas kesehatan Jerman, Robert Koch Institut, yang menunjukkan angka infeksi COVID-19 di Jerman.

Jerman memakai beberapa istilah untuk menjelaskan pembatasan akses masuk ke area publik seperti perayaan Karnaval, ke pasar natal, layanan gereja, atau panti jompo. Istilah 3G berarti pulih, divaksinasi, dites. Ini berarti tempat tertentu hanya dapat diakses oleh mereka yang telah pulih, divaksinasi, atau mereka yang hasil tesnya negatif COVID-19.

Istilah 3G+ memungkinkan mereka yang dites untuk bisa masuk, tapi hanya hasil tes PCR yang berlaku dan bukan tes antigen cepat. Sementara istilah 2G berarti tidak ada akses buat mereka yang tidak divaksin, dan 2G+ berarti akses hanya untuk yang sembuh dan yang divaksinasi yang juga hasil tesnya negatif. (ae/yf)

Laporan Pilihan