1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam
Pemimpin Hong Kong Carrie LamFoto: Peter Parks/AFP/Getty Images

Pemimpin Hong Kong: Kaum Remaja Harus Diawasi

6 Juli 2021

Carrie Lam mengatakan, banyak ideologi mengancam keamanan nasional dan mendesak orang tua, guru dan pemimpin agama mengawasi perilaku remaja dan melaporkan yang melanggar hukum kepada pihak berwenang.

https://p.dw.com/p/3w535

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam pada konferensi pers mingguannya hari Selasa (6/7), menyatakan kekecewaannya pada warga yang berduka atas kematian seorang pria berusia 50 tahun yang menikam seorang polisi sebelum melakukan bunuh diri pada 1 Juli lalu, saat peringatan ulang tahun ke-100 Partai Komunis Cina.

"Untuk waktu yang lama, warga telah terpapar pada gagasan-gagasan yang salah, seperti mencapai keadilan melalui cara-cara ilegal," kata Carrie Lam kepada wartawan. Ia juga menambahkan, risiko keamanan nasional tidak hanya berasal dari tindakan publik, melainkan juga dari ideologi-ideologi asing.

Hong Kong telah terpolarisasi sejak pengunjuk rasa turun ke jalan pada 2019 menuntut demokrasi dan akuntabilitas yang lebih besar atas apa yang mereka sebut kekerasan polisi. Pihak berwenang mengatakan protes itu dipicu oleh pihak-pihak asing dan menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

Sejak undang-undang keamanan diperkenalkan, penentang pemerintah pusat di Beijing yang paling menonjol telah dipenjara atau melarikan diri ke luar negeri. Para kritikus mengatakan, undang-undang itu telah menghancurkan hak dan kebebasan warga Hong Kong yang dijamin dalam konstitusi. Sebaliknya para pendukung Beijing mengatakan undang-undang itu telah  berhasil memulihkan stabilitas.

Polisi Hong Kong memeriksa lokasi penusukan anggota kepolisian oleh pelaku yang disebut
Polisi Hong Kong memeriksa lokasi penusukan anggota kepolisian oleh pelaku yang disebut "teroris", 1 Juli 2021Foto: Miyuki Yoshioka/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Otoritas Hong Kong kecam ungkapan simpati pada "teroris"

Instansi pemerintahan tidak boleh "membiarkan ide-ide ilegal menyebar ke publik melalui pendidikan, penyiaran, seni dan budaya, memuji kekerasan dan mengaburkan hati nurani publik," kata Carrie Lam. Selanjutnya dia mengatakan: "Saya mengimbau kepada orang tua, kepala sekolah, guru, bahkan pendeta untuk mencermati ulah remaja di sekitarnya. Jika ada remaja yang kedapatan melakukan perbuatan melanggar hukum, harus dilaporkan.”

Polisi dan pejabat keamanan Hong Kong mengatakan, penikaman terhadap polisi berusia 28 tahun itu adalah "serangan teroris" yang merupakan serangan tunggal. Mereka mngajukan bukti-bukti berdasarkan materi yang katanya ditemukan di komputer penyerang, namun tidak dipublikasi.

Banyak orang hari Jumat lalu (1/7), mengunjungi lokasi kejadian dan memberi penghormatan kepada penyerang dengan meletakkan bunga. Hal ini mengundang kecaman dari pimpinan Hong Kong Carrie dan para pejabat lain.

Carrie Lam mengatakan warga tidak boleh tertipu oleh pesan yang beredar secara online yang menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. "Jangan mencari alasan atas nama kekerasan," katanya.

Aksi protes di Hong Kong menuntut pembebasan para aktivis pro-demokrasi yang ditahan, Maret 2021
Aksi protes di Hong Kong menuntut pembebasan para aktivis pro-demokrasi yang ditahan, Maret 2021Foto: Isaac Lawrence/AFP/Getty Images

Perusahaan teknologi internet keluhkan UU privasi yang baru

Carrie Lam hari Selasa juga menepis peringatan oleh perusahaan teknologi besar termasuk Google, Facebook dan Twitter bahwa mereka dapat keluar dari pusat keuangan jika pihak berwenang memberlakukan dengan undang-undang perlindungan privasi yang baru. Otoritas Hong Kong merencanakan undang-undang baru yang menargetkan "doxxing" - tindakan mempublikasikan detail pribadi seseorang secara online sehingga mereka dapat dilecehkan oleh orang lain.

Namun banyak pihak mengeritik, teks undang-undang yang diusulkan punya cakupan sangat luas. Perusahaan-perusahaan teknologi besar khawatir mereka dapat dimintai pertanggungjawaban dan karyawan mereka dituntut karena konten yang dibuat pengguna. Dalam sebuah surat yang dikirim ke pemerintah Hong Kong oleh Koalisi Internet Asia, yang mencakup raksasa teknologi seperti Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Apple, mereka mengemukakan keprihatinannya.

"Satu-satunya cara untuk menghindari sanksi ini bagi perusahaan teknologi adalah dengan menahan diri dari berinvestasi dan menawarkan layanan di Hong Kong, sehingga akan merampas bisnis dan konsumen Hong Kong, sementara juga menciptakan hambatan baru untuk perdagangan," tulis surat yang bertanggal 25 Juni itu.

Carrie Lam mengatakan, komisi perlindungan privasi akan dengan senang hati bertemu dengan perwakilan industri teknologi untuk mengatasi kecemasan yang mungkin mereka miliki. Tetapi dia menegaskan bahwa pemerintahnya bertekad untuk terus maju dengan mempercepat penerapan undang-undang yang baru.

hp/as  (rtr, afp)

 

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait
Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait

Topik terkait