Aturan Mandat Vaksin di Jerman Masih Jadi Perdebatan | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 18.01.2022

Kunjungi situs baru DW

Silakan kunjungi versi beta situs DW. Feedback Anda akan membantu kami untuk terus memperbaiki situs DW versi baru ini.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Wabah Corona

Aturan Mandat Vaksin di Jerman Masih Jadi Perdebatan

Kanselir Olaf Scholz mendukung aturan wajib vaksin untuk semua orang yang memenuhi syarat dan tindakan serupa lainnya yang telah diberlakukan di negara-negara Uni Eropa. Namun, persoalan hukuman masih jadi tantangan.

Orang-orang mengantri di pusat vaksinasi Berlin

Jerman sedang memperdebatkan mandat vaksin COVID-19 umum

Ketika varian Omicron mendorong tingkat jumlah kasus infeksi di seluruh Jerman, pemerintahan baru yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz mengatakan vaksinasi tetap menjadi landasan perang melawan COVID-19.

Jerman tertinggal di belakang banyak negara tetangganya, lantaran hanya 72,7% orang yang mendapat dua dosis vaksin, 47% mendapat suntikan booster, dan 17 juta orang dewasa tidak divaksinasi.

Menolak untuk mengajukan proposal

Pada Desember 2021, koalisi pemerintahan dari Sosial Demokrat (SPD) kiri-tengah Scholz, Partai Hijau, dan Demokrat Bebas Neoliberal (FDP) menyusun undang-undang yang menetapkan bahwa semua personil yang bekerja di fasilitas perawatan seperti rumah sakit, panti jompo, dan psikiatri klinik harus sepenuhnya divaksinasi pada 15 Maret 2022.

Aturan wajib itu disetujui tanpa banyak perlawanan, kecuali dari AfD dan beberapa Demokrat Kristen (CDU) kanan-tengah, yang menganggap pemerintah baru bertindak terlalu tergesa-gesa.

Sekarang, diskusi telah beralih: apakah Jerman harus mengadopsi mandat vaksin untuk semua penduduk yang memenuhi syarat, seperti yang telah diperkenalkan oleh negara tetangga Austria, atau untuk orang-orang di atas usia tertentu dan dengan kondisi medis tertentu yang mendasarinya, seperti di Italia.

Setelah sempat menentang vaksinasi wajib saat kampanye, Scholz sekarang mengatakan dia mendukung gagasan mandat vaksin universal.

"Pandangan saya adalah, kami memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi, tetapi yang tidak cukup tinggi (untuk melawan Omicron)," katanya kepada penyiar publik ARD.

Meskipun demikian, tidak ada seorang pun di pemerintahan yang mengajukan rencana untuk tindakan semacam itu, termasuk Menteri Kesehatan Karl Lauterbach (SPD), yang merupakan ahli epidemiologi dan telah menganjurkan mandat tiga dosis vaksin untuk semua orang yang memenuhi syarat.

AfD telah mempresentasikan rancangan untuk melarang mandat vaksin lebih lanjut, yang akan diperdebatkan di parlemen federal, Bundestag, pada akhir Januari. Dalam rancangan tersebut, mereka berpendapat bahwa mandat vaksin akan menyebabkan "kehilangan hak konstitusional mereka yang tidak divaksinasi ... dengan dikeluarkan dari kehidupan sosial, budaya, profesional, atletik, dan internasional."

Setidaknya 22 anggota parlemen FDP yang dipimpin oleh Wolfgang Kubicki, juga telah menyusun proposal untuk memblokir mandat vaksin yang meluas. Dalam argumennya menentang kebijakan semacam itu, Kubicki mengatakan: "Kita bisa berdiskusi berbeda jika vaksin ini memang menciptakan kekebalan total, seperti vaksin campak."

Kubicki berspekulasi bahwa "orang-orang seperti saya, di atas 60 tahun, mungkin harus divaksinasi setiap empat bulan terhadap COVID-19 untuk mempertahankan tingkat perlindungan."

Wolfgang Kubicki

Anggota parlemen FDP Kubicki mengajukan proposal untuk melarang mandat vaksin umum

Pejabat kesehatan pada umumnya menolak untuk terlibat dalam perdebatan tentang vaksinasi wajib. Christian Drosten, pakar COVID-19 paling terkemuka di negara itu, mengatakan bahwa "mandat adalah alat politik," dan bukan bidang profesional medis.

Publik Jerman mendukung mandat vaksin universal

Thomas Mertens, Ketua Komisi Vaksin Independen Jerman, STIKO, mengatakan kepada harian Stuttgarter Zeitung bahwa perdebatan itu "membagi masyarakat" dan bahwa "terlalu banyak tekanan" sedang berkembang seputar masalah ini.

Majalah berita Der Spiegel melakukan survei terhadap lebih dari 5.000 orang dan menemukan bahwa 64% dari mereka mendukung mandat vaksin umum — tetapi, angka itu adalah penurunan sembilan poin dari bulan sebelumnya.

Hambatan hukum

Meskipun beberapa orang Jerman yang divaksinasi tetap menentang gagasan untuk membuat vaksinasi wajib karena alasan pilihan pribadi, yang memperumit masalah adalah minoritas kecil, seperti kelompok yang mengusung teori konspirasi anti-vaksin.

Meskipun jumlah orang Jerman yang menyangkal bahwa COVID-19 ada di bawah 10%, menurut penyiar publik ZDF, protes terhadap pembatasan orang yang tidak divaksinasi dan prospek mandat vaksin tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

Mandat tidak mungkin diberlakukan sebelum musim gugur

Banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang seperti apa mandat vaksin yang luas di Jerman – apakah itu hanya untuk orang tua, untuk semua orang di atas 18 tahun, atau termasuk anak-anak berusia 12 tahun.

Selain itu, masih belum ada data konkret tentang berapa banyak suntikan yang diperlukan untuk setiap kelompok umur untuk mempertahankan kekebalan, dan seberapa sering mereka harus diberikan.

Meskipun Austria telah mengumumkan rencana untuk mendenda orang yang tidak divaksinasi sebesar €600 (Rp9,7 juta) setiap tiga bulan, tampaknya tidak ada kemauan politik yang jelas untuk hukuman semacam itu di Jerman saat ini.

Tidak seperti negara lain, Jerman tidak memiliki daftar semua orang yang divaksinasi. Di negara yang menekankan perlindungan data ini, bagaimana mengidentifikasi dan menghukum yang tidak divaksinasi secara sistematis akan menjadi tantangan.

Tanpa proposal mandat vaksin di depan Bundestag, masih belum ada batas waktu untuk pengenalannya. Dan mengingat reputasi Jerman untuk prosedur birokrasi yang berlarut-larut, tampaknya tidak mungkin ada mandat vaksin universal di negara itu sebelum musim gugur.

(ha/pkp)

Laporan Pilihan