Di Bawah Joe Biden, Bisakah Kebijakan AS di Timur Tengah Dibatalkan? | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 20.01.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Timur Tengah

Di Bawah Joe Biden, Bisakah Kebijakan AS di Timur Tengah Dibatalkan?

Kebijakan Trump di Yaman, Irak, dan Afrika Utara di ujung masa jabatannya menuai banyak kritik. Saat Biden mengambil alih, apakah kebijakan tersebut bisa dibatalkan?

Seorang anak laki-laki Yaman menerima bantuan kemanusiaan dari Program Pangan Dunia (WFP)

Akibat perang selama bertahun-tahun, sekitar 80% orang Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan

Selama dua minggu terakhir, pemerintahan Donald Trump telah memperkuat serangkaian rencana kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) menetapkan Houthi, sekutu Iran di Yaman, sebagai organisasi teroris dan menjatuhkan sanksi pada seorang pejabat militer Irak serta beberapa organisasi Iran. Pada akhir tahun lalu, AS mengakui kedaulatan penuh Kerajaan atas seluruh wilayah Sahara Barat.

Semua keputusan Trump ini bertujuan untuk mengasingkan Iran dan meningkatkan kuasa Israel di wilayah tersebut. Namun langkah ini juga menuai banyak kritik.

'Konsekuensi yang sangat mengganggu'

"Sebelum masa pemerintahan habis, segala kebijakan (Trump) memiliki konsekuensi yang sangat mengganggu," tulis analis di kelompok pemikir kebijakan Crisis Group yang berbasis di Brussels.

Memasukkan Houthi sebagai organisasi teroris berpotensi menghambat badan kemanusiaan di Yaman, yang kini masih dilanda perang, kata mereka. Keputusan tersebut bisa menimbulkan "kelaparan skala besar yang belum pernah terjadi selama hampir 40 tahun," kata seorang pejabat PBB.

Sementara itu, kantor luar negeri Irak menggambarkan sanksi AS yang diberikan kepada pejabat Irak, Faleh al-Fayyad, pekan lalu sebagai langkah yang "tidak dapat diterima dan mengejutkan."

Al-Fayyad adalah kepala paramiliter lokal yang dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer. Sanksi seperti ini "memancing reaksi dari sistem politik Irak, mungkin memaksa pasukan asing [AS] keluar dari Irak," analis Sajad Jiyad memperingatkan sebelumnya dalam ringkasan kebijakan Juli 2020.

'Trump memainkan politik dalam negeri dengan kebijakan luar negeri'

Pengakuan AS atas kedaulatan Maroko atas Sahara Barat pada bulan Desember lalu merupakan salah satu sengketa teritorial terpanjang di dunia, dengan banyak negara menyatakan tidak ketidaksetujuannya.

Kebijakan Trump ini dicurigai sebagai ucapan 'terima kasih' Amerika kepada Maroko karena secara resmi membangun kembali hubungan dengan Israel.

Mantan penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, John Bolton, menyebutnya sebagai "sikap hormat yang serampangan" dan "pendekatan transaksional yang telanjang" dalam sebuah artikel untuk majalah Kebijakan Luar Negeri pada pertengahan Desember.

Julian Barnes-Dacey, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri

Pemerintahan Trump 'mencoba mengunci AS ke arah tertentu': Julian Barnes-Dacey

"Ini adalah upaya Trump memainkan politik dalam negeri dengan kebijakan luar negeri sampai akhir (masa jabatan) yang pahit," kata Julian Barnes-Dacey, Driektur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.

"Saat waktu terus berlalu, ada upaya untuk memberi energi pada basis politik mereka dan mungkin memperkuat semacam warisan. Mereka mencoba untuk mengunci AS ke arah tertentu, untuk mencegah Biden membalikkan keputusan," jelasnya.

Tetapi apakah pemerintahan Biden yang baru akan membalikkan langkah-langkah ini? Dan bahkan jika mereka mau, berapa lama, dan seberapa rumit proses itu?

Hanya perlu satu hari untuk melakukan perubahan

"Secara teori, beberapa perubahan bisa jadi sangat mudah," kata Marina Henke, Profesor Hubungan Internasional di Hertie School, sebuah institut yang mengajarkan kebijakan publik di Berlin. "Secara teknis, banyak yang bisa dilakukan dalam sehari."

Misalnya, keputusan tentang Maroko dan Sahara Barat berupa proklamasi yang dibuat oleh Trump. Ini tidak memiliki kekuatan hukum kecuali Kongres AS mengizinkannya, dan dapat dengan mudah dibatalkan dengan proklamasi lain dari presiden baru.

Pengungsi di kamp pengungsi Smara di Sahara Barat

Pengungsi di kamp pengungsi Smara di Sahara Barat memprotes kemerdekaan mereka

Perintah eksekutif dan memorandum presiden bekerja dengan cara yang sama. Mereka dapat dibatalkan dengan perintah eksekutif atau memorandum lain dari presiden yang akan datang, Joe Biden.

Joe Biden dan Anthony Blinken

Joe Biden menunjuk veteran politik Antony Klinken sebagai Menteri Luar Negeri AS

"Ini tentang kemauan politik," kata Arie Perliger, profesor studi keamanan di Universitas Massachusetts Lowell di AS. "Perintah eksekutif dapat dengan cepat mendorong ke arah tertentu dan mereka dapat bekerja cukup cepat. Kongres tidak harus terlibat. Namun, jika Anda berbicara tentang aktor negara - seperti Iran atau Suriah, atau beberapa aktor di Irak - itu akan jauh lebih sulit."

Iran tidak punya banyak waktu

"Dalam pandangan saya, masalah kuncinya adalah kembali ke kesepakatan Iran," kata Ian Black, seorang rekan senior di Pusat Timur Tengah Sekolah Ekonomi London. "Tekanan untuk itu sangat tinggi, meskipun pemerintahan Trump telah bekerja sangat keras untuk bersekutu dengan negara-negara Teluk dengan Israel, melawan Iran."

Lapisan sanksi yang kompleks terhadap organisasi dan individu Iran, lebih banyak lagi ditambahkan sebelum dan setelah Presiden Trump menarik AS dari kesepakatan pada Mei 2018, kemungkinan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan.

"Bisa memakan waktu setidaknya satu tahun," kata Perliger. "Ada juga banyak masalah domestik di sini dan jika ada orang di Eropa atau Timur Tengah yang mengharapkan segala sesuatunya berjalan cepat di sana, mereka akan kecewa." (ha/hp)

Laporan Pilihan