Sebelum Trump Keluar Gedung Putih, Netanyahu Otorisasi Pembangunan Baru di Tepi Barat | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 18.01.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Israel

Sebelum Trump Keluar Gedung Putih, Netanyahu Otorisasi Pembangunan Baru di Tepi Barat

Israel pada hari Minggu (17/01) mengizinkan pembangunan 780 rumah baru di Tepi Barat, kata kelompok Peace Now. Keputusan itu diluncurkan hanya beberapa hari sebelum masa jabatan Presiden AS Donald Trump berakhir.

Pembangunan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat

Pembangunan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu mengarahkan pihak berwenang untuk menyetujui pembangunan ratusan unit permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump yang pro-permukiman meninggalkan jabatannya.

Semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dianggap ilegal oleh kebanyakan komunitas internasional. Tetapi pemerintahan Trump pada 2019 menyatakan bahwa Washington tidak lagi menganggap permukiman sebagai pelanggaran hukum internasional. Pemerintahan AS sebelumnya selama beberapa dekade menentang pembangunan permukiman baru di kawasan Palestina yang diduduki.

Presiden terpilih AS Joe Biden, yang akan dilantik pada hari Rabu (20/01), telah mengindikasikan bahwa pemerintahannya akan memulihkan kebijakan Washington sebelum Trump yang menentang perluasan permukiman.

Permukiman di Tepi Barat jadi isu kampanye pemilu

Kelompok masyarakat sipil Israel Peace Now mengatakan, otoritas perencanaan pembangunan Israel telah menyetujui "rencana untuk membangun 780 unit rumah di permukiman, kebanyakan dari mereka berada jauh di Tepi Barat."

"Tidak hanya aktivitas ini akan mengikis kemungkinan untuk penyelesaian konflik dengan Palestina dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek itu akan menempatkan Israel pada jalur yang bertabrakan dengan pemerintahan Biden yang akan datang," kata kelompok itu.

Seorang juru bicara Uni Eropa mengatakan, langkah itu "bertentangan dengan hukum internasional dan semakin merusak prospek solusi dua negara yang layak."

Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa meminta Israel untuk "membatalkan keputusan tentang permukiman ini dan menunjukkan kepemimpinan untuk membangun kembali kepercayaan dan saling percaya antara para pihak, yang diperlukan untuk kelanjutan perundingan Israel-Palestina yang berarti."

Para pengamat berpendapat, tidak hanya perubahan politik di Washington, namun Netanyahu juga memiliki alasan politik dalam negeri untuk mendorong perluasan pemukiman. "Perdana Menteri Netanyahu sekali lagi menempatkan kepentingan politik pribadinya di atas kepentingan negara," kata Peace Now.

 Politisi Israel Gideon Saar

Pesaing utama Netanyahu, politisi ultra kanan Gideon Saar

Ditantang tokoh ultra kanan

Israel berencana menggelar pemilu baru pada 23 Maret, setelah koalisi pemerintahan yang dipimpin Benjamin Netanyahu bubar. Netanyahu diperkirakan akan menghadapi tantangan sayap kanan yang sengit dari Gideon Saar, seorang pembelot dari Partai Likuid.

Gideon Saar, salah satu tokoh politik yang paling gencar mendukung permukiman baru, berpisah dengan Likud akhir tahun lalu untuk menantang Netanyahu, perdana menteri Israel yang paling lama menjabat.

Israel telah menduduki Tepi Barat sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Setelah bertahun-tahun perluasan permukiman, saat ini ada sekitar 450.000 orang Yahudi yang tinggal di Tepi Barat di tengah sekitar 2,8 juta warga Palestina.

Sebagian besar pemerintahan dunia melihat permukiman sebagai hambatan utama bagi solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi.

hp/rap (afp, rtr, ap)

Laporan Pilihan