Bagaimana Doktrin Monroe Jadi 'Donroe' di Bawah Trump

Setiap kali hendak membenarkan politik kekuasaannya, Amerika Serikat kerap merujuk pada Doktrin Monroe. Arah kebijakan luar negeri Washington hari ini pun masih bertumpu pada pidato lebih dari dua abad lalu yang disampaikan James Monroe, presiden kelima Amerika Serikat dan tokoh terakhir dari generasi para pendiri bangsa. Dalam Perang Kemerdekaan Amerika (1775–1783), Monroe pernah bertempur melawan pasukan kolonial Inggris.

Ketika Monroe menyampaikan pidatonya pada 2 Desember 1823, Amerika Serikat masih merupakan negara yang relatif muda. Momen itu menjadi tonggak lahirnya Doktrin Monroe. Saat itu, kemerdekaan baru diproklamasikan pada 1776. Monroe menaruh perhatian besar pada kedaulatan negara. Dia memperingatkan kekuatan-kekuatan Eropa agar tidak lagi memperluas pengaruh di Benua Amerika dan menghentikan segala bentuk kolonialisasi.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Di utara, Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada yang saat itu masih menjadi koloni Inggris. Di selatan, terdapat Meksiko, yang dua tahun sebelumnya masih berada di bawah kekuasaan Spanyol. Di barat laut, wilayah yang kini dikenal sebagai Alaska masih dikuasai Rusia. Sementara itu, di Amerika Selatan, sejumlah negara telah memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol dan Portugal, sementara negara lain masih berjuang melepaskan diri.

Jika monarki-monarki Eropa berupaya merebut kembali wilayah-wilayah tersebut dan menekan gerakan republik, Amerika Serikat bisa terisolasi — bahkan terancam invasi. Itulah kekhawatiran menteri luar negeri AS saat itu, John Quincy Adams, yang kelak menggantikan Monroe sebagai presiden.

Ekspansi kilat bangsa baru

Amerika Serikat memiliki alasan untuk tampil percaya diri. Pada 1803, mereka membeli koloni Prancis Louisiana dari Napoleon Bonaparte seharga USD15 juta atau sekitar USD340 juta jika merujuk pada nilai saat ini. Duit tersebut dibutuhkan Prancis untuk membiayai perang di Eropa. Transaksi itu menggandakan wilayah Amerika Serikat dan meletakkan dasar bagi ekspansi ke barat. Pada 1819, Amerika Serikat juga mencapai kesepakatan dengan Spanyol untuk mengambil alih Florida.

Kepercayaan diri itu diperkuat oleh perang melawan Inggris pada 1812. Ketegangan meningkat akibat penyitaan kapal dagang Amerika oleh armada Inggris, blokade laut, pembatasan perdagangan, serta penculikan ribuan pelaut Amerika yang dipaksa masuk dinas Angkatan Laut Kerajaan Inggris.

Inggris juga mempertahankan pos-pos militer di wilayah Appalachia, menghambat ekspansi Amerika ke wilayah masyarakat adat. Sengketa wilayah Kanada turut memperkeruh hubungan. Perang yang oleh Presiden James Madison disebut sebagai Perang Kemerdekaan Kedua itu berakhir pada 24 Desember 1814. Sejak saat itu, Amerika Serikat merasa diakui sebagai kekuatan merdeka di tingkat internasional.

Nonintervensi dengan Eropa

Dalam pidatonya pada 1823, Monroe menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak pernah dan tidak berniat mencampuri konflik Eropa. Sebagai timbal balik, dia menuntut agar Eropa tidak mengganggu kawasan Amerika. Jika hak Amerika Serikat diserang atau terancam, kata Monroe, negaranya akan bersiap mempertahankan diri.

Dia secara eksplisit memasukkan Karibia dan Amerika Latin dalam pernyataan itu. Campur tangan Eropa di kawasan tersebut akan dianggap sebagai sikap bermusuhan terhadap Amerika Serikat. Sebaliknya, Washington menyatakan akan menghormati koloni-koloni Eropa yang masih tersisa.

Pada awalnya, pidato Monroe dipandang sebagai pernyataan solidaritas. Negara-negara di Amerika Utara dan Selatan perlahan mengukuhkan diri sebagai negara merdeka. Pada 1867, Rusia pun menarik diri dengan menjual Alaska kepada Amerika Serikat.

Lahirnya 'imperialisme' AS

Makna Doktrin Monroe berubah pada awal abad ke-20, ketika Amerika Serikat menjelma menjadi kekuatan dunia. Pada 1904, Presiden Theodore Roosevelt menambahkan Roosevelt Corollary, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berhak melakukan intervensi di Amerika Latin guna mencegah apa yang disebutnya sebagai "ketidakstabilan kronis”. Sejak saat itu, Amerika Serikat kerap dipandang sebagai polisi kawasan, sementara Amerika Latin diperlakukan sebagai "halaman belakang” Washington.

Perluasan berikutnya terjadi pada 1954, di tengah Perang Dingin. Presiden Dwight D. Eisenhower mengemukakan Teori Domino, yang bertujuan mencegah meluasnya pengaruh komunisme. Atas dasar inilah Amerika Serikat membenarkan perang di Vietnam Utara serta berbagai intervensi dan operasi rahasia di Nicaragua, Kuba, Republik Dominika, Haiti, Guatemala, Chile, Grenada, hingga Venezuela.

Lahir kembali di bawah Trump

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Doktrin Monroe sempat meredup. Namun Donald Trump menghidupkannya kembali. Pada masa jabatan pertamanya, ia menolak keras kehadiran Cina di "halaman belakang” Amerika Serikat. Dalam Strategi Keamanan Nasional 2025, pemerintahannya menyatakan akan kembali menegakkan Doktrin Monroe demi memulihkan dominasi Amerika di Belahan Barat.

Setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika, Trump menyebut doktrin itu telah melampaui bentuk aslinya. "Sekarang disebut Donroe Doctrine,” ujarnya. Istilah itu pertama kali dipopulerkan New York Post. Menurut ilmuwan politik Bernd Greiner, istilah tersebut mengingatkan pada Don Corleone. "Trump menjalankan politik dengan intimidasi dan ketidakpastian,” katanya.

Trump justru menyukai sebutan itu. Setelah Venezuela, dia melontarkan ancaman terhadap Kolombia, menuding pemerintahnya terlibat narkotika. Meksiko pun masuk radar, meski dia mengaku menghormati presidennya. Bahkan Greenland disebutnya sebagai kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat — dan jika perlu, kata Trump, akan diambil dengan cara keras.

Dua abad setelah pertama kali diucapkan, Doktrin Monroe tetap hidup —b erubah dari pernyataan perlindungan kedaulatan menjadi alat pembenaran politik kekuasaan global Amerika Serikat.

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid