140910 Reding Rüge Reax

Suasana dalam rapat dengar pendapat di parlemen Prancis, Selasa (14/09), memanas. Pemerintah Prancis mendapat tekanan besar dari dalam negeri, sebetulnya dalam soal kebebasan pers. Namun kubu sosialis juga menuntut keterangan dari pemerintah menyangkut kritik pedas dari Uni Eropa yang bermarkas di Brussel, Belgia.

Mengapa beredar perintah pengosongan kamp-kamp etnis Roma dalam memo internal Kementrian Dalam Negeri sepanjang musim panas? "Hal yang mengejutkan adalah mereka dengan mudah menjadikan kambing hitam dari masyarakat dan membuat masalah yang menyangkut seluruh Eropa menjadi perkara sederhana tentang ketertiban,“ demikian Bruno Leroux, anggota parlemen dari kubu sosialis, mengarahkan keheranannya pada perdana menteri Perancis..

Namun yang menjawab adalah Menteri Dalam Negeri Brice Hortefeux , yang juga menjawab memo kritik dari Komisaris Kehakiman Uni Eropa Viviane Reding, "Kami mengosongkan kamp ilegal Roma bukan karena itu kamp Roma tetapi karena kamp itu ilegal.“

Sama dengan hari-hari sebelumnya, Kementrian Dalam Negeri Perancis menggunakan strategi resmi pemerintah, bahwa memo itu mungkin salah pengertian, dan karena itu kini dikeluarkan perintah baru yang di dalamnya tidak tercantum lagi kata Roma. Sosialis Bruno Leroux mengutip pernyataan ketua partai konservatif UMP dari Nikolas Sarkozy, "Isi memo yang pertama bukanlah kesalahpahaman perdana menteri, tetapi, ini ditekankan ketua UMP, pelaksanaan sebuah kelalaian politis.“

Tak sampai seratus meter dari parlemen, terletak Kementrian Luar Negeri. Bukan Menteri Bernard Kouchner yang angkat suara, tapi hanya juru bicaranya, yang menerangkan,"Kami heran akan kritik dari Brussel, dan kami tidak percaya pernyataan, dengan cara itu dapat memperbaiki nasib etnis Roma."

Sementara itu, Selasa (14/09) sore, sebuah pesawat carter kembali lepas landas dari Marseille ke arah Rumania, membawa 69 penumpang etnis Roma. Semua pergi secara sukarela, kata pihak berwenang. Namun Alain Forest, ketua sebuah organisasi bantuan Perancis membantah. "Itu bohong besar. Kalau harus memilih antara penyakit pes dan kolera, apa yang Anda pilih? Etnis Roma menghadapi pilihan pulang secara paksa, mati kelaparan atau ilegalitas, setiap hari ditekan polisi atau bahkan tetangga mereka."

Perancis menghadapi kritik internasional yang semakin gencar sejak Presiden Nikolas Sarkozy bulan Agustus meningkatkan deportasi etnis Roma ke Rumania dan Bulgaria sebagai bagian dari langkah pengamanan. Komisaris Kehakiman Uni Eropa Viviane Reding, Selasa (14/09) mengatakan, ia terkejut oleh situasi yang mengesankan, orang dipindahkan dari sebuah negara anggota Uni Eropa hanya karena termasuk minoritas etnis tertentu.

Johannes Duchrow/Renata Permadi

Editor: Hendra Pasuhuk