1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Perebutan Kekuasaan di Mesir Makin Memanas

Perebutan kekuasaan di Mesir semakin marak dan mencapai tahap yuridis. Mahkamah Konstitusi Mesir menyatakan, dekrit presiden yang mengaktifkan kembali parlemen, secara resmi tidak berlaku.

epa03302779 A handout picture released by the Egyptian Presidency shows (L-R) Egyptian Prime Minister Kamal Ganzoury, head of the military council Field Marshal Hussein Tantawi, President Mohamed Morsi, and armed forces Chief of Staff Sami Anan during a graduation ceremony from the Air Force Academy, in Sharqiya, 140 km north east Cairo, Egypt, 10 July 2012. Egypt_s Islamist-led parliament convened on 10 July 2012, after President Mohammed Morsi on 08 July issued a decree reinstating parliament, which was dissolved by the military last month based on a court ruling. EPA/FADY FARES/EGYPTIAN PRESIDENCY HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Presiden Mesir, Mohammed Mursi dan tokoh militer

Sebelumnya, parlemen Mesir dibubarkan oleh pemerintahan Dewan Militer. Namun kemudian presiden Mohammed Mursi, sesaat setelah dilantik, menyatakan membatalkan keputusan dewan militer untuk pembubaran parlemen itu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat memperlebar jurang antara presiden baru Mesir, Mohammed Mursi dan Dewan Militer yang sangat berpengaruh itu. Hanya beberapa detik setelah para anggota legislatif memulai sidang pendeknya di Kairo, para hakim menyatakan bahwa dekret Presiden Mursi tersebut tidak berlaku.

Sebelumnya, Mursi memanggil anggota parlemen untuk bersidang kembali hari Selasa (10/07), dan dengan begitu secara terbuka melawan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Militer.

In this photo released by the Egyptian Presidency, Egyptian President Mohammed Morsi, left, stands with Field Marshal Hussein Tantawi, center, and Chief of Staff Sami Anan, right, at a ceremony at an Air Force base in in Cairo, Egypt, Tuesday, July 10, 2012. Egypt's Islamist-dominated parliament opened a new front in the country's leadership showdowns Tuesday by meeting in defiance of orders that disbanded the chamber and brought President Mohammed Morsi in conflict with both the powerful military and the highest court.(Foto:Fady Faras, Egyptian Presidency/AP/dapd)

Presiden Mohammed Mursi, Hussein Tantawi dan Sami Anan

Pertarungan kekuasaan berlanjut

Mahkamah Konstitusi juga menetapkan bahwa keputusan pengadilan terkait keabsahan pemilu parlemen harus dilaksanakan. Akhir Juni lalu para hakim memutuskan bahwa pemilu itu tidak berlaku, karena anggota partai mencalonkan diri untuk mandat langsung yang sebenarnya sudah disediakan khusus bagi kandidat bebas.

Setelah itu Dewan Militer membubarkan parlemen yang mayoritasnya terdiri dari anggota Ikhwanul Muslimin. Hingga penunjukannya sebagai presiden, Mursi tercatat sebagai anggota Ikhwanul Muslimin.

Terkait dengan pertarungan politik tersebut, Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle memperingatkan bisa terjadinya kemunduran bagi demokrasi di Mesir. Pemerintah Jerman memang tidak ingin mengintervensi sebagai mediator dalam konflik antarlembaga Mesir, ujar Westerwelle dalam lawatannya di Kairo. "Namun untuk kami adalah penting bahwa penyelesaian yang baik dapat ditemukan dalam waktu dekat ini dan tidak ada kekosongan bagi demokrasi."

Christa Saloh-Foerster(dpa,afp rtr)

Editor : Agus Setiawan

Laporan Pilihan