Skandal Senjata Ilegal Indonesia - AS | Fokus | DW | 17.04.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Skandal Senjata Ilegal Indonesia - AS

Indonesia mengaku, yang ditangkap itu memang rekanan TNI. Tapi membantah terlibat dalam upaya pembelian senjata gelap itu.

Tentara Indonesia

Tentara Indonesia

Pemerintah dan tentara nasional Indonesia TNI kebakaran jenggot. Lima orang penjual senjata ditangkap dan ditahan di Amerika Serikat, dengan tuduhan melakukan jual beli senjata secara ilegal. Masalahnya, kelima pengusaha itu adalah rekanan Tentara Nasional Indonesia TNI dari PT Ataru Indonesia. Tiga di antaranya warga Indonesia: Hadianto Djoko Djuliarso dan istrinya serta Ignatius Ferdinandus Soeharli. Selain itu, ada seorang warga negara Singapura, Ibrahim bin Amran (46), dan eorang lagi, bernama David Beecroft, tidak disebutkan kewarganegaraannya.

Penangkapan itu dilakukan oleh aparat Amerika Serikat yang menyamar sebagai pengusaha. Mereka tertangkap basah berusaha membeli ratusan jenis senjata secara gelap. Di antaranya peluru kendali sidewinder, dan radar pesawat terbang. Para pengusaha itu mengaku semua persenjatan itu dimaksudkan untuk memasok TNI.

Departemen Pertahanan dan TNI mengaku, memang keempatnya adalah rekanan TNI. Namun hubungan Departemen Pertahanan dengan keempat orang itu terbatas pada pengadaan suku cadang radar dan pesawat F5, yang prosesnya sah. Namun para pengusaha menyalahgunakannya untuk agenda mereka sendiri.

Menurut Djoko Suyanto, sesudah mengurus pesanan sah TNI, keempat pengusaha itu melakukan pertemuan lain dengan pengusaha persenjatan Amerika, untuk keperluan mereka sendiri. Ternyata itu merupakan upaya membeli persenjatan lain secara ilegal. Celakanya salah satu pengusaha itu adalahj polisi yang menyamar.

Juru bicara TNI, Syafri Syamsudin memberi keterangan lebih terinci:

Menteri pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan, pemerintah Indonesia memberikan kerja sama penuh kepada aparat amerika untuk membongkar perkara ini. Menhan menyatakan, secara logika tidak ada perlunya membeli persenjatan-persenjatan itu di pasar gelap. Karena kenyataannya, sebagian senjata yang hendak dibeli parta pengusaha itu, sudah diproduksi di Indonesia, oleh PT Pindad. Sementara keberadaan sejumlah perwira Indonesia di Hawai, berada dalam misi yang sah.

Skandal ini sangat mencoreng Indonesia, terutama karena baru saja Kongres Amerika Serikat memberikan kelonggaran terhadap embargo senjata yang selama ini diberlakukan terhadap Indonesia.