1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
SosialIndonesia

Skandal dan Kekayaan Pejabat Publik

Indonesien Blogger Aris Santoso
Aris Santoso
26 Maret 2022

Baru-baru ini beredar kabar tentang skandal seorang menteri, namun tidak seperti  yang sudah-sudah, kali ini respons publik terlihat sangat rendah. Tumben. Simak opini Aris Santoso.

https://www.dw.com/id/skandal-dan-kekayaan-pejabat-publik/a-61078185
Simbol keadilan
Gambar ilustrasi keadilanFoto: picture alliance

Ternyata sepi pula tanggapan dari warganet, yang biasanya cenderung berisik jika mencium skandal. Mungkinkah publik sudah mulai permisif terhadap perilaku pejabat publik. Ketidakpedulian publik  seperti itu merupakan fenomena menarik.

Selain abai terhadap skandal pejabat, dalam waktu bersamaan masyarakat juga terkesan permisif terhadap  kekayaan pejabat publik, yang jumlahnya terbilang sangat fantastis. Sebuah media nasional secara metaforis pernah menyebut kekayaan pejabat publik sebagai "rekening gendut”, untuk memberi gambaran besaran kekayaan, yang mungkin bagi orang awam, sudah tidak lagi masuk akal. 

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.
Penulis: Aris SantosoFoto: privat

Banyak orang sudah tidak lagi berminat mengikuti  berita skandal pejabat publik,  terlebih bila dihubungkan dengan tahun politik menjelang Pilpres 2024. Publik sudah semakin cerdas, bahwa berita semacam itu dianggap tak lebih dari rivalitas politik. Termasuk pula bila seorang pejabat publik ternyata benar-benar melakukan affair, yang diketahui dengan pasti tidak terkait dengan politik, publik tetap saja toleran.

Privilese selaku elite

Lemahnya respons publik juga merupakan penanda, bahwa publik semakin cerdas dalam membaca berita, bahwa berita semacam itu sekadar mencari sensasi, dan tiada habisnya bila diikuti. Terlebih publik sudah sampai pada pemahaman, adalah hal biasa bila seorang pejabat publik(termasuk pimpinan BUMN)  atau elite politik memiliki affair. Berhubungan dekat dengan wanita lain (selain istrinya) adalah bagian dari perilaku elite politik dan pejabat publik sejak dulu.

Bisa jadi ini pengaruh dari  tradisi raja atau sultan di masa lalu, yang sudah biasa melakukan praktik poligami, dengan memiliki sejumlah selir, selain ada istri utama. Para raja atau sultan bisa melakukan poligami, karena kekuatan ekonominya  juga mendukung. Singkatnya, poligami dan kekayaan adalah symbol kejayaan seorang pengusa lokal di masa lalu.

Bahkan pada level pejabat di bawahnya, seperti bupati atau wedana, sudah biasa pula melakukan poligami. Dalam pandangan masyarakat sejak dahulu, menjadi elite identik dengan kesejahteraan,  dimanifestasikan dengan kekayaan dan (kalau bisa) memiliki istri muda. Itu sebabnya banyak orang ingin menjadi pejabat, karena itu adalah akses menuju kesejahteraan.

Mirip dengan fenomena affair, publik juga sudah tidak peduli bila ada berita seorang pejabat memiliki kekayaan fantastis. Publik tidak berupaya mengajukan pertanyaan kritis terkait asal-usul kekayaannya, atau bagaimana cara mendapatkannya. Artinya kalau sekiranya harta itu diperoleh dengan cara illegal (korupsi misalnya), masyarakat juga sudah permisif. Kita jadi ingat ungkapan ringan rakyat kecil terkait kekayaan sesorang :  "kalau memang sudah rejeki, tidak akan ke mana.”

Begitu juga bila rahasia pejabat tersebut terbongkar, entah itu affair atau soal asal-usul kekayaannya, publik seolah juga tidak peduli, peristiwa itu lebih dianggap sebagai nasib buruk. Dalam pandangan awam, bisa jadi pejabat dimaksud kurang rapih dalam melakukan kamuflase atau menyimpan rahasianya. Artinya bukan lagi moral yang dipersoalkan, namun lebih pada "kecerdasan” pelaku. Luar biasa fenomena yang terjadi, masyarakat kita begitu "toleran”.

Keteladanan Hoegeng dan Tan Malaka

Menjadi anomali pula bila ada elite negeri ini yang masih saja mendorong agar pejabat  bisa meneladadi figur Hoegeng (mantan Kapolri), yang dikenal hidup sangat sederhana untuk ukuran seorang pejabat, dan dikenal selalu menolak keras segala bentuk gratifikasi. Tokoh lain yang dikenal sangat ekstrem dalam kesederhanaan hidup adalah Tan Malaka, salah satu bapak bangsa, yang kabarnya hanya memiliki kemeja dua helai.

Pada titik ini terjadi ironi, mengingat elite negeri yang mendorong agar pejabat meneladani figur Hoegeng, sudah dipastikan tidak mampu melakukan hidup secara sederhana. Ucapannya ibarat jauh panggang dari api, lebih baik tidak usah bicara seperti itu. Alih-alih mendorong orang lain menjalankan hidup sederhana, alangkah eloknya bila elite negeri itu segera bermetamorfosis menjadi seorang filantropis, dengan mendermakan sebagian hartanya untuk beasiswa anak-anak  di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal)

Di era serba pragmatis seperti sekarang, bisa jadi keteladanan Hoegeng atau Tan Malaka tak lagi relevan. Sebagaimana disebut sekilas di atas, orang berniat menjadi pejabat, karena memang ingin segera sejahtera. Dalam konteks ini, sosok Hoegeng sama sekali tidak bisa dijadikan rujukan. Dan lagi, menjadi pejabat eselon satu di kementerian, menjadi pimpinan BUMN, termasuk pimpinan puncak organisasi militer (termasuk polisi), kalau hidupnya terlihat sederhana, justru akan menjadi bahan tertawaan anak buah dan pegawai rendahan di lembaga masing-masing. Publik juga akan bertanya-tanya, pejabat ini sekadar memburu pencitraan, atau memang bertabiat kikir.

Itu bisa dilihat ketika pejabat di semua level, baik di Jakarta maupun daerah, ketika mengadakan perhelatan menikahkan anaknya. Kemewahan sudah terlihat sejak acara lamaran, sesi foto pre-wedding, dan puncaknya saat resepsi, semuanya diselenggarakan dalam format premium, termasuk pilihan lokasinya. Bila dilakukan secara sederhana dan mengambil lokasi abal-abal, seluruh kerabat akan protes, karena dianggap tidak instagramable.

Masyarakat kita dikenal sangat menghormati orang kaya, tanpa pernah mempersoalkan dari mana kekayaannya berasal, termasuk menutup mata pula bila pejabat tersebut diketahui memiliki istri muda. Ini berkelindan dengan mental pejabat kita, baik di Jakarta maupun di daerah yang ingin dihormati bawahan dan warga secara berkebihan. Karakter megalomania sudah menempel pada rata-rata pejabat kita, bahkan untuk urusan pribadi yang sangat ringan sekalipun, seperti ketika menuju  gerai ATM, itu pun minta dikawal dengan sirene meraung-raung.

Menghindari revolusi sosial

Gaya hidup pemborosan seperti itu, yang seolah tidak ada empati bagi rakyat kecil,  mengalir begitu derasnya seperti air bah. BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)  sebagai lembaga negara yang diklaim sebagai pembentuk karakter bangsa, sampai hari ini belum juga mengeluarkan semacam buku panduan yang mengatur etika  dan  perilaku pejabat publik.  Demikian juga dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), pada akhirnya akan kuwalahan juga dalam memonitor perilaku sekian ribu pejabat publik. Yang paling mungkin dilakukan hari ini adalah menghindari kemungkinan revolusi sosial.

Sebagaimana belajar dari sejarah bangsa, disparitas kesejahteraan seperti itu berpotensi terjadinya revolusi sosial, seperti yang terjadi pada Mei 1998. Dampak revolusi sosial memang sangat dahsyat, karena mampu mengubah tatanan masyarakat. Sebagaimana pernah terjadi di Solo dan Langkat (Sumut), dalam waktu hampir bersamaan pada medio 1946. Revolusi sosial di Solo berdampak pada hilangnya kekuasaan kesultanan dan mangkunegaran, sehingga keberadaan mereka sejak itu tak lebih sekadar warisan budaya, sementara kekuasaan politik praktis sudah hilang.

Demikian juga yang terjadi di Kesultanan Langkat, yang berlangsung secara brutal, karena terjadi penculikan dan pembunuhan atas sejumlah kerabat Sultan, termasuk sastrawan terkenal Amir Hamzah. Sungguh sebuah pengalaman teramat pahit, mungkin para pelaku di lapangan, tidak mengenal siapa itu Amir Hamzah.

Perilaku pejabat adalah cerminan sebuah bangsa. Banyak pejabat publik kita sudah layak disebut "sakit”. Bagaimana mungkin masih sempat tersenyum dan mengacungkan jempol di hadapan pers, saat baru saja terkena OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK. Hasrat besar menjadi pejabat, mungkin lebih tepat sebagai penguasa, dengan kekayaan melimpah, telah menghilangkan nalar dan rasa malu.

Kita masih bisa berharap pada generasi milenial, yang kini sedang meniti kehidupan sebagai kelas pekerja baru, sebagian lagi mungkin masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi, atau mungkin sudah ada yang merintis bisnis secara mandiri. Mereka inilah yang memimpin negeri  saat tahun emas nanti (2045), sementara generasi baby boomers yang masih mengisi lapisan pejabat publik hari ini, sudah tidak bisa diharapkan lagi, sebentar lagi  mereka juga akan punah, sesuai siklus kehidupan.

Generasi milenial tentu sudah menyaksikan sendiri bagaimana perilaku pejabat kita, dan sudah pasti itu menjadi pelajaran (pahit)  dalam mereka bertindak. Saya pribadi cukup optimis terhadap generasi milenial, mengingat mereka telah memiliki imajinasi sendiri, yang bebas dari pengaruh verbalisme pejabat publik.  Sebuah tulisan generasi mileniah di harian nasional, dibuka dengan mengutip ungkapan Tan Malaka: Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda (Kompas, 2/1/2022).

Itu salah satu penanda generasi milenial memiliki pengetahuan tentang Tan Malaka, dengan kata lain mereka juga independen dalam menentukan tokoh mana yang layak dijadikan panutan. Dan sudah barang tentu sejumlah pejabat publik, terlebih pejabat publik yang setengah norak, sama sekali di luar imajinasi mereka.

Bandingkan dengan ucapan para pejabat yang sering merujuk kesederhanaan Pak Hoegeng, sembari mengutip salah satu tekad Pak Hoegeng, yang dikatakan sanggup makan nasi hanya berlauk garam. Tentu saja ini hanya kiasan, namun ini menunjukkan empati rendah dari pejabat publik yang mendorong warga, untuk bersedia makan hanya dengan garam. Lalu dari mana asupan gizi bagi warga tersebut. Artinya kiasan itu sudah tidak memiliki nilai aktualitas, namun tetap saja dilontarkan.

Karena rendahnya empati dan wawasan, maka nasehat yang keluar terdengar absurd. Kita jadi ingat ketika ada seorang menteri (bahkan Menko) di kabinet yang lalu, agar warga mengurangi konsumsi beras, seandainya tidak memiliki dana cukup membeli sembako. Itu tanda pejabat negara yang sama sekali tidak punya konsep ketika akan kunjungan lapangan, dan tidak mau repot-repot menyiapkan skema subsidi bahan pangan bagi warga tak mampu.

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

 

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.