Siapa Naftali Bennett, Perdana Menteri Baru Israel? | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 15.06.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Israel

Siapa Naftali Bennett, Perdana Menteri Baru Israel?

Naftali Bennett resmi menggeser Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel. Bagaimana seorang ultranasionalis yang mendukung pemukiman Yahudi akan memerintah dalam koalisi bersama partai Arab dan kelompok kiri?

Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett

Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett

Pada akhirnya, dibutuhkan konsensi lintas ideologi demi menjatuhkan Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel yang sudah memerintah sejak 12 tahun. Dia digantikan oleh Naftali Bennett, seorang pengusaha yang dulu mengabdi kepada Netanyahu, dan balik mendongkelnya demi mendapat giliran berkuasa selama dua tahun, sebelum digantikan oleh bekas pemimpin oposisi, Yair Lapid.

Dalam koalisi baru itu, Bennett yang seorang ultranasionalis kanan, akan bersanding bahu dengan partai-partai kiri dan partai Ra'am yang mewakili minoritas Arab. Padahal partainya, Yamina, hanya mengumpulkan tujuh dari 120 kursi di parlemen. Belum pernah ada sebelumnya, seorang kepala negara terpilih dengan hanya enam persen suara, tulis jurnalis senior Israel, Akiva Eldar, dalam sebuah editorial di Aljazeera.

Benett akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang rajin mengenakan kippa, sebuah peci khas kaum Yahudi. Selama hidupnya, dia rajin bertukar tempat antara Israel dan Amerika Serikat, antara militer, sekolah hukum atau bisnis. Bennett dianggap mewakili figur politik yang modern, relijius, dan nasionalis.

Setelah menuntaskan masa dinasnya di satuan elit militer Israel, Sayeret Matkal, dia menjalani sekolah hukum di Hebrew University. Pada 1999, Bennett mengembangkan piranti lunak anti-penipuan yang dijual seharga USD 145 juta ke sebuah perusahaan keamanan AS enam tahun kemudian.

Sang perdana menteri mewakili generasi ketiga politisi Israel, pasca generasi pendiri dan generasi Netanyahu yang tumbuh di masa penuh gejolak di awal berdirinya Israel. Benett mengaku pengalaman pahit melawan Hizbullah dalam perang tahun 2006 menggerakkannya untuk memasuki arena politik.

"Dia adalah Israel 3.0," kata Anshel Pfeffer, seorang kolumnis di harian Haaretz. "Seorang Yahudi nasionalis, tapi tidak dogmatis. Sedikit relijius, tapi tidak taat. Seorang perwira militer yang menyukai kenyamanan kehidupan urban dan bisnis di bidang teknologi. Dia adalah pendukung Israel Besar, tapi bukan pemukiman."

Sesuai perjanjian koalisi, Bennett akan menyerahkan kursi perdana menteri kepada mantan tokoh oposisi, Yair Lapid, setelah dua tahun

Sesuai perjanjian koalisi, Bennett akan menyerahkan kursi perdana menteri kepada mantan tokoh oposisi, Yair Lapid, setelah dua tahun

Menunggu Bennett di Area C

Bennett pernah berujar dirinya berpandangan "lebih kanan" ketimbang Netanyahu, dan meyakini pendirian negara Palestina merupakan lonceng kematian bagi Israel. Dia juga pernah menyerukan pendudukan total Tepi Barat Yordan.

Sebagai perdana menteri, dia diyakini akan menahan diri untuk tidak menggelorakan pemukiman Yahudi dan lebih fokus menjalankan reformasi di dalam negeri.

Namun begitu, dalam pidatonya di hadapan Knesset, Minggu (13/06), Bennett kembali menegaskan dukungannya untuk "menjamin kepentingan nasional di Area C" di Tepi Barat Yordan. Area C adalah nama yang diberikan Israel terhadap seitar 60 persen wilayah Tepi Barat Yordan yang didudukinya.

Sejak lama Bennett mendesak nasionalisasi Area C. Kini, dia berjanji akan melanjutan pembangunan pemukiman Yahudi, serta menghancurkan pemukiman Palestina yang dianggap ilegal. Niatnya adalah "memperkuat pemukiman di seluruh wilayah Israel," kata Bennett kepada parlemen.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina menepis klaim "angin baru" yang dibawa pemerintahan Bennett. "Apa posisi pemerintahan baru Israel terkait hak dan kedaulatan Palestina, serta pendirian negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota?"

Adapun Hamas mengatakan bakal tetap melawan pendudukan, terlepas dari terpilihnya pemerintahan baru. "Kami tidak memperkirakan adanya perubahan dalam rejim pendudukan, karena mereka bersatu-padu dalam kebijakan untuk membunuh warga Palestina, dan memberangus hak-hak dasar warga Palestina," kata Sami Abu Zuhri, seorang pejabat senior Hamas.

rzn/ha (ap, afp, rtr)

Laporan Pilihan