Sekolah di Area Bencana Sumatera Kembali Buka Awal Januari

Sekolah-sekolah di 3 provinsi lokasi bencana banjir Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat) sudah bisa beroperasi 85 persen. Sekolah diharapkan mulai 5 Januari 2026.

Data ini dibacakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam jumpa pers di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jl Pramuka, Utan Kayu Utara, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).

Sekolah Rusak

Jumlah total sekolah rusak 4.149, dengan rincian:

• Aceh 2.756 sekolah, 2.226 atau 81% di antaranya sudah bisa beroperasi
• Sumbar 443 sekolah, 380 atau 86% di antaranya sudah bisa beroperasi
• Sumut 950 sekolah, 902 atau 95% di antaranya sudah bisa beroperasi

"Total sekolah yang bisa beroperasi 85 persen. Masih ada 54 yang memang belum bisa kita gunakan karena kerusakan sangat serius ada sekolah rusak total sehingga belajar di tenda," kata Mu'ti.

Kemendikdasmen membantu 54 tenda buat sekolah dengan rincian:

• Aceh 14 tenda
• Sumbar 21 tenda
• Sumut 19 tenda

Kemendikdasmen juga melakukan pembersihan sekolah dengan rincian:

• Aceh 516 sekolah
• Sumbar 42 sekolah
• Sumut 29 sekolah

"Total pembersihan 587 sekolah. Proses pembersihan terus kami lakukan. Tingkat kerusakan dampak banjir sangat berat prosesnya membutuhkan waktu lebih lama," jelas Mu'ti.

Selama proses pembersihan sekolah, beberapa kegiatan belajar mengajar bisa dimulai pada 5 Januari 2026.

Selengkapnya, "85% Sekolah di 3 Provinsi Bencana Sumatera Bisa Beroperasi, Masuk Mulai 5 Januari"

Rekonstruksi bulan Februari

Sementara itu, Kendikdasmen pada pertengahan Desember silam mengatakan belum bisa segera memulai pembangunan kembali infrastruktur pendidikan.

"Beberapa keguiatan dimulai pada 5 Januari yang akan datang. Kondisi berbeda-beda, mereka tak harus belajar sebagaimana yang normal, boleh tak pakai seragam, boleh tak pakai sepatu, kurikulum dilakukan secara khusus," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti

Pembangunan sekolah rusak akibat bencana banjir bandang di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) akan diupayakan mulai Februari 2026.  "Mudah-mudahan di Februari 2026 itu sudah kami mulai pembangunan sekolah-sekolah yang rusak," tuturnya dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin (15/12/2025).

Pembelajaran darurat lewat tiga skema

Meski banyak gedung sekolah yang rusak, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran darurat sejak 8 Desember 2025 lalu. Ada tiga skenario yang ditetapkan, yaitu:

• Pembelajaran Darurat 0-3 bulan

Pembelajaran darurat 0-3 bulan ditujukan bagi sekolah yang terdampak, tetapi masih memiliki ruang kelas yang layak pakai. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar masih bisa diselenggarakan.

Mendikdasmen menyebut sekolah yang menerapkan skenario pembelajaran darurat ini akan memberlakukan sistem belajar bergantian (shift). Proses belajar mengajar dijalankan sekaligus pemerintah memperbaiki kerusakan pada sekolah tersebut.

Pada tiga bulan pertama ini, fokus pembelajaran diarahkan pada penyederhanaan kurikulum, ketersediaan bahan belajar darurat, pembelajaran adaptif di ruang terbatas, dukungan psikososial, hingga asesmen sederhana yang menekankan keamanan dan keterlibatan murid.

• Pembelajaran Darurat 3-12 bulan

Pada masa ini, kebijakan diarahkan pada pemulihan kemampuan dasar murid melalui kurikulum adaptif berbasis krisis. Pemerintah akan menyediakan program remedial intensif, pembelajaran fleksibel, serta asesmen transisi berbasis portofolio dan perkembangan sosial-emosional.

• Pembelajaran Darurat hingga 3 Tahun

Skenario pembelajaran darurat terakhir memiliki jangka waktu hingga 3 tahun bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat bahkan roboh total. Mendikdasmen menilai, ada sebagian sekolah yang memang harus direlokasi dan memerlukan waktu untuk pencarian tanahnya.

"Karena kalau di sekolah yang sudah memang roboh total, bangun baru itu kan perlu waktu yang lama tentunya. Bahkan sebagian ada yang memang harus relokasi. Artinya, bangun baru di lokasi yang baru, nah mencari tanahnya itu kan perlu waktu juga," ujarnya.

Secara kurikulum, fokus kebijakan pada skenario ini berkaitan dengan penguatan kembali kualitas pembelajaran, integritas permanen pendidikan kebencanaan, penguatan pembelajaran inklusif, hingga monitoring dan evaluasi jangka panjang terhadap literasi, numerasi, kehadiran, dan kesejahteraan psikososial murid.

Selengkapnya, "Mendikdasmen: Pembangunan Sekolah Rusak karena Banjir Sumatera Dimulai Februari 2026"
 

Baca, Detiknews