1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
EkonomiJerman

AS Kembali Jatuhkan Sanksi Terkait Pipa Nord Stream 2

23 November 2021

Sanksi terbaru tidak menargetkan perusahaan utama, tapi menyasar perusahaan pelayaran dan kapal yang terkait Rusia. AS khawatir proyek itu memperkuat pengaruh Rusia di Eropa.

https://p.dw.com/p/43MKg
Seorang pekerja melintas di jaringan pipa Nord Stream 2 di Rusia
Pipa gas bumi Nord Stream 2Foto: Maxim Shemetov/REUTERS

Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (22/11) kembali memberlakukan sanksi baru terhadap perusahaan yang terlibat dalam proyek pipa gas Nord Stream 2 yang menjadi proyek kontroversial Rusia dan Jerman.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan sanksi terbaru ini akan diarahkan pada perusahaan pelayaran bernama Transadria Ltd dan kapalnya, Merlin. Ini berarti delapan orang atau entitas dan 17 kapal kini terkena sanksi.

Seperti apa sanksi tersebut?

Terlepas dari tekanan Partai Republik, pemerintahan Biden belum menjatuhkan sanksi kepada perusahaan utama yang mengerjakan jaringan pipa gas tersebut. Biden pun bersikeras akan pentingnya menjalin kerja sama dengan sekutu utama mereka, Jerman.

Sanksi terhadap Transadria dijatuhkan sebagai bagian dari laporan yang perlu diajukan kepada Kongres untuk mengambil tindakan terhadap pipa tersebut.

Selama ini AS, Ukraina, dan beberapa negara Uni Eropa telah menyuarakan keprihatinan mereka bahwa Nord Stream 2 akan meningkatkan pengaruh Rusia dalam politik regional dan membawa risiko bagi keamanan energi Eropa.

"Bahkan ketika pemerintah terus menentang pipa Nord Stream 2, termasuk melalui sanksi, kami terus bekerja dengan Jerman dan sekutu, serta mitra lainnya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh pipa tersebut," kata Blinken dalam pernyataannya, Senin.

Ukraina khawatir royalti berkurang

Ukraina selama ini menerima royalti besar dari pengangkutan gas alam yang diproduksi di Rusia untuk dikirim ke Jerman dan Eropa Tengah melewati wilayahnya. Dengan segera beroperasinya pipa bawah laut Nord Stream 2, negara itu kini khawatir akan kehilangan pendapatan yang signifikan.

Saat Presiden Donald Trump masih berkuasa, Nord Stream 2 adalah salah satu titik sentral pertikaian antara Washington dan Berlin. Pemerintahan Trump pada akhir 2019 memberlakukan sanksi yang menangguhkan pekerjaan konstruksi pipa tersebut.

Seperti Trump, Joe Biden juga berpendapat bahwa dengan adanya jalur pipa ini, Jerman dan Eropa akan semakin bergantung pada Rusia sebagai pemasok energi. Namun pemerintahan Biden dan Jerman berhasil mencapai kesepakatan pada Juli lalu yang mencakup dukungan untuk Ukraina dan ancaman sanksi jika Rusia dianggap menggunakan pipa pengiriman bahan bakar tersebut sebagai 'senjata' untuk melancarkan agendanya.

Jerman setuju untuk melakukan investasi guna membantu transisi Ukraina ke energi bersih. Ini juga akan secara aktif memastikan Moskow dan Kiev dapat memperpanjang perjanjian transit gas.

Mengapa Nord Stream 2 belum beroperasi?

Pembangunan jaringan pipa Nord Strean dimulai pada Mei 2018. Melalui pipa yang terdiri dari dua jalur dan membentang sepanjang sekitar 1200 kilometer ini Jerman akan menerima lebih banyak gas alam dari Rusia. Namun hingga kini masih belum jelas kapan gas tersebut benar-benar dapat mengalir melalui tabung ini.

Pengerjaan jaringan pipa di bawah Laut Baltik ini telah selesai pada bulan September. Namun, regulator jaringan Jerman pada pekan lalu menangguhkan rencana untuk membuka saluran ini, setelah memutuskan bahwa operator pipa tersebut di Jerman belum mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Jerman.

Nord Stream 2 AG yang berbasis di Swiss berencana untuk membuka anak perusahaan di Jerman tetapi hanya mencakup jalur pipa Jerman.

Badan Jaringan Federal Jerman mengatakan proyek tersebut tidak akan berlanjut hingga "aset utama dan sumber daya manusia" perusahaan Swiss telah ditransfer ke anak perusahaannya yang berketentuan hukum Jerman.

Para ahli percaya bahwa penundaan administrasi lebih lanjut dapat menunda awal pengoperasian pipa ini hingga pertengahan 2022.

ae/yf (AFP, Reuters, dpa)