Politik Dagang AS Terhadap Cina Makin Keras | dunia | DW | 13.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Politik Dagang AS Terhadap Cina Makin Keras

AS sudah menggugat subsidi industri Cina dan pembajakan produk pada WTO.

Menkeu AS Henry Paulson muncul di TV ketika melakukan konsultasi di Beijing tahun lalu

Menkeu AS Henry Paulson muncul di TV ketika melakukan konsultasi di Beijing tahun lalu

Kementrian perdagangan AS juga memberlakukan denda beacukai bagi produk kertas Cina. Apakah akan terjadi perang dagang antara dua negara besar itu?

Untuk pertama kalinya AS memberlakukan denda beacukai terhadap produk-produk Cina. Atas gugatan sebuah perusahaan kertas di Ohio, berbagai produk kertas Cina dikenakan bea impor antara 11 sampai 20 persen. Sanksi itu memang tidak sampai satu persen dari keseluruhan impor AS dari Cina, tetapi dapat dicontoh.

"Dapat saja cabang industri lainnya di AS mengajukan gugatan serupa. Misalnya subsidi bagi sukubunga bank yang membuat murah peminjaman uang pada bank telah menjadikan produk-produk Cina di pasaran dunia murah harganya dari pada produk AS sehingga dapat dikatakan sebagai persaingan yang tidak sehat. Ini bisa terjadi." Demikian dikatakan Margot Schüller, pakar mengenai Cina pada Institut Ilmu Asia di Hamburg.

Tetapi menurut penilaiannya tidak ada pertanda akan terjadinya perang dagang antara kedua negara besar itu. Keduanya terjalin erat, sehingga sanksi dalam volume besar hanya akan merugikan kedua pihak. Selain itu setelah lima tahun menjadi anggota WTO, perekonomian dan politik dagang Cina menjadi sedemikian kuat sehingga tenggang waktu bagi Cina sudah dapat dikatakan berakhir. Konflik perdagangan serupa itu menurut Margot Schüller lebih menunjukkan adanya normalisasi hubungan antara AS dan Cina:

"Artinya kalau Cina tidak punya status istimewa lagi, dan masa penyesuaian diri dianggap sudah berakhir, tentunya akan diperlakukan seperti anggota lainnya. Jadi harus pula menerima peraturan dagang dunia. Kalau dilakukan subsidi industri, maka negara yang merasa dirugikan, boleh menentangnya. Sebenarnya ini adalah normalisasi yang sangat positif."

Penyebab lain pemberlakuan sanksi itu adalah akan dilakukannya putaran kedua dialog ekonomi antara Cina dan AS. Bulan Mei wakil PM Cina, Wu Yi akan berkunjung ke AS untuk bertemu dengan menteri keuangan AS Henry Paulson. Menjelang pertemuan itu pihak yang berkepentingan sering merasa harus unjuk gigi demi memiliki posisi yang lebih kuat untuk mencapai kompromi.

Topik utama pertemuan itu adalah perlindungan hak cipta. Kepolisian federal Amerika FBI memperkirakan kerugian yang diderita perekonomian AS akibat pembajakan bisa mencapai 250 milyar dollar. Sebagian besarnya dilakukan oleh Cina. Setelah AS mengajukan gugatan pada WTO, kedua pihak punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan sengketa itu.

Uni Eropa (UE) juga terkena pembajakan hak cipta oleh Cina, tetapi tidak akan maju sampai ke WTO, hanya mempertajam suara. Komisaris perdagangan UE, Peter Mandelson menyebut pembajakan produk itu sebagai penghisapan darah dalam persaingan di Eropa. Margot Schüller dari Institut Ilmu Asia menanggapi:

"UE adalah mitra teknologi Cina yang terpenting. Perlindungan hak cipta tentunya diutamakan oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Saya dapat membayangkan bahwa kerjasama erat antara UE dan AS mungkin dan harus dilakukan untuk meningkatkan tekanan atas pemerintah Cina agar benar-benar memberlakukan peraturan mengenainya. Sebenarnya ada peraturan yang baik, tetapi di tingkat lokal, pihak yang berwenang setempat sering mengambil keputusan yang berbeda dengan pedoman yang digariskan oleh pemerintah pusat dan UU yang berlaku."

Iklan