1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PM Australia Scott Morrison
Foto: dpa

Izinkan Putin Hadiri G20 Satu Langkah Terlalu Jauh

24 Maret 2022

Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebutkan keputusan Indonesia untuk mengizinkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri KTT G20 sebagai "langkah yang terlalu jauh”.

https://www.dw.com/id/pm-australia-morrison-izinkan-putin-hadiri-g20-satu-langkah-terlalu-jauh/a-61243571

Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada hari Kamis (24/03) menyebutkan keputusan Indonesia untuk mengizinkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk duduk bersama para pemimpin dunia lainnya pada KTT G20 tahun ini akan menjadi "langkah yang terlalu jauh”.

Morrison mengatakan dia telah melakukan "kontak langsung" dengan Presiden Joko Widodo, dan salah satunya membahas kehadiran Putin di G20. PM Australia itu mengaku keberatan dengan kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT G20 yang akan digelar di Bali.

PM Morisson mengatakan alasna atas keberatannya ini adalah perang Rusia di Ukraina. "Rusia telah menginvasi Ukraina. Ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional," kata Morrison saat konferensi pers di Melbourne, Australia.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva pada Rabu (23/03) menyebutkan bahwa Putin berniat memenuhi undangan Indonesia untuk hadir pada KTT G20 bulan November mendatang. Sebelumnya, Cina menyebut Rusia sebagai "anggota penting" G20 dan mengatakan, tidak ada anggota yang berhak untuk mengusir negara lain. Pernyataan ini disampaikan setelah Washington membuka peluang untuk mendepak Moskow. KTT G20 adalah pertemuan yang menyatukan negara dengan ekonomi top dunia, termasuk Amerika Serikat, Cina, Jepang dan beberapa negara Eropa.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu, Australia telah melarang semua ekspor alumina dan bauksit ke Rusia serta menjanjikan lebih banyak senjata dan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Selain itu, pemerintah Australia juga elah menjatuhkan 476 sanksi terhadap individu dan institusi Rusia. ts/yp (AFP)