Pemilu AS Diwarnai Disinformasi, Twitter dan Facebook Ambil Tindakan

Twitter Inc dan Facebook Inc pada Selasa (03/11) menangguhkan beberapa akun-akun berita baru yang mengunggah informasi seputar pemungutan suara dalam Pemilu AS. Akun-akun berita yang kebanyakan condong ke sayap kanan itu dinilai melanggar kebijakan dua perusahaan teknologi besar tersebut.

Twitter mengatakan akun-akun itu telah ditangguhkan karena melanggar kebijakan terkait “koordinasi” dengan mengunggah konten yang identik, padahal tampil sebagai akun independen, atau terlibat dengan perilaku otomatis akun lain secara diam-diam.

Salah satu akun yang ditangguhkan adalah SVNewsAlerts, yang memiliki lebih dari 78.000 pengikut di Twitter. Akun ini berhasil menambahkan lebih dari 10.000 pengikut dalam sepekan terakhir.

Selain sering memperingatkan tentang kerusuhan terkait pemilu, akun tersebut juga kerap menyoroti masalah keamanan dan reliabilitas pemungutan suara. Mereka menunjukkan klaim palsu tentang kubu Demokrat dan meminta perhatian terhadap kampanye dan pidato kandidat republik, Donald Trump.

Faktanya, hanya sedikit atau bahkan tidak ada gangguan besar yang dilaporkan terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari Selasa (03/11). Kelompok kebebasan sipil dan aparat keamanan juga berjaga dalam keadaan siaga tinggi untuk gangguan apa pun terhadap pemilih.

Beberapa akun lain yang ditangguhkan oleh Twitter adalah FJNewsReporter, Crisis_Intel dan Faytuks. Beberapa akun ini di masa lalu mengajak pembacanya untuk mengikuti akun masing-masing satu sama lain.

Facebook juga menangguhkan beberapa akun yang berbasis di AS seperti SV News dan FJ News. Akun-akun tersebut dinilai melakukan perilaku tidak autentik. Halaman SV memiliki lebih dari 20.000 pengikut.

Beberapa akun jadi rujukan media Rusia

Beberapa dari akun yang ditangguhkan disebut kerap dibaca oleh media di Rusia, negara yang telah dituduh ikut campur pada pemilihan presiden 2016 lalu. Cuitan dari SVNewsAlerts maupun Faytuks, yang hanya memiliki 11.000 pengikut, telah disorot puluhan kali dalam Sputnik dan RT, media yang dikendalikan oleh negara, demikian seperti diamati oleh peneliti Chris Scott dan dikonfirmasi Reuters.

Meskipun perusahaan media sosial telah mengambil tindakan, laporan palsu atau laporan yang dibesar-besarkan tentang kecurangan dan penundaan terkait pemungutan suara masih beredar sepanjang hari.

Dalam beberapa kasus, hal ini dibantu oleh akun resmi Republik dan publikasi online.

FBI dan Jaksa Agung New York juga mengatakan tengah menyelidiki serentetan robocall misterius yang mendesak warga untuk tinggal di rumah, yang dilaporkan di beberapa ''negara bagian kunci'' di AS.

Salah satu akun resmi Republik yang dilabeli pengecekan fakta oleh Twitter adalah akun @PhillyGOP, akun ini termasuk di antara mereka yang menggunakan hashtag #StopTheSteal. Partai Republik Philadelphia itu bungkam atas permintaan Reuters untuk mengomentari label dari Twitter.

Situs berita sayap kanan, Breitbart dan The Gateway Pundit sama-sama menerbitkan artikel yang mengklaim “pencurian (suara) ada di” Pennsylvania yang kemudian dibagikan oleh ribuan pengguna di Facebook dan Twitter.

#StopTheSteal kemudian melonjak dari hanya puluhan mention menjadi lebih dari 2.000 mention selama periode 15 menit di pagi hari, demikian menurut perusahan intelijen media Zignal Labs.

“Upaya terkoordinasi”

Zignal mengatakan klaim tidak berdasar tentang TPS yang ditutup dan antrean yang sangat panjang di daerah yang condong ke Republik di Pennsylvania – salah satu negara bagian paling diperebutkan – telah menerima lebih dari 33.000 mention di Twitter.

Alex Stamos, mantan kepala teknologi Facebook yang sekarang menjabat direktur dari Stanford Internet Observatory, mengatakan kepada wartawan bahwa ada upaya terkoordinasi untuk sengaja memunculkan beberapa masalah di luar proporsi.

“Khususnya di Pennsylvania – contoh ini adalah sebuah demonstrasi tentang sesuatu yang jahat sedang terjadi, bukan hanya kesalahan acak yang bisa terjadi setiap saat,” katanya dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Kemitraan Integritas Pemilu.

Dalam satu video yang dibagikan secara luas oleh penonton konservatif, termasuk oleh kedua putra Trump, seorang pengawas pemungutan suara dari kubu Trump terlihat ditolak dari lokasi TPS. Video itu ditonton 2,5 juta kali di Twitter.

Otoritas Philadelphia lantas menyelidiki dan menyimpulkan bahwa pria itu telah secara keliru dilarang berdasarkan UU yang sudah tidak berlaku, yang mensyaratkan adanya otorisasi untuk memasuki TPS tertentu. Dia akhirnya diizinkan masuk ke TPS. 

gtp/pkp (Reuters)