Partai Republik Minta Sidang Pemakzulan Trump Diundur hingga Februari | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 22.01.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Pemakzulan Trump

Partai Republik Minta Sidang Pemakzulan Trump Diundur hingga Februari

Senator Republik, Mitch McConnell mengusulkan penundaan sidang pemakzulan Donald Trump untuk memberi waktu mempersiapkan kasusnya. Pekan lalu, Parlemen AS sepakat memakzulkan Trump akibat buntut kerusuhan Capitol.

Donald Trump

Kubu Republik minta sidang pemakzulan Trump diundur hingga pertengahan Februari

Senat AS dari Partai Republik ingin menunda sidang dengar pendapat pemakzulan Donald Trump hingga pertengahan Februari, kata pemimpin fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell, pada hari Kamis (21/01).

Pemimpin minoritas Senat itu setuju dengan penundaan tersebut sehingga memberikan waktu kepada Trump untuk mempersiapkan dan mempelajari kasusnya.

Partai Demokrat di DPR telah mengisyaratkan bahwa mereka ingin bergerak cepat menggelar sidang pemakzulan ini, tetapi McConnell mengatakan: "Senat Republik sangat bersatu di belakang prinsip bahwa lembaga Senat, kantor kepresidenan, dan mantan Presiden Trump sendiri, semuanya berhak mendapatkan proses yang utuh dan adil yang menghormati hak-haknya dan permasalahan serius faktual, hukum, dan konstitusional yang dipertaruhkan."

Tuduhan provokasi

McConnell menyinggung soal kecepatan proses yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS sepakat dalam memakzulkan Trump, yang dituduh menghasut peristiwa  pemberontakan 6 Januari melawan Kongres.

Beberapa saat sebelum massa pendukung Trump menyerbu Capitol, yang mengakibatkan lima orang tewas, Trump berpidato dalam pawai "Selamatkan Amerika" dekat Gedung Putih, di mana dia berkata: "Kami bejuang sekuat tenaga dan jika Anda tidak berjuang sekuat tenaga, Anda tidak akan memiliki negara lagi."

Sama halnya dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, Trump menegaskan bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilihan presiden, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaimnya.

Akibat tindakannya tersebut, kubu Demokrat ingin Trump dilarang memegang jabatan publik seumur hidup.

rap/ha (AP, Reuters, dpa)

Laporan Pilihan