Untuk Kedua Kalinya, DPR AS Sepakat Memakzulkan Presiden Donald Trump | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 14.01.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Pemakzulan Trump

Untuk Kedua Kalinya, DPR AS Sepakat Memakzulkan Presiden Donald Trump

Donald Trump telah menjadi presiden AS pertama dalam sejarah yang dimakzulkan dua kali. Anggota parlemen menuduh Trump "menghasut pemberontakan" atas kerusuhan Gedung Capitol.

Presiden AS Donald J. Trump

Presiden AS Donald J. Trump

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Rabu (13/01) memilih untuk memakzulkan Presiden AS Donald Trump karena "menghasut pemberontakan." Anggota parlemen yang mendukung pemakzulan mengatakan Trump bertanggung jawab atas kerusuhan massa pendukungnya yang menyerbu Gedung Capitol, Rabu (06/01) pekan lalu.

Kesepakatan tercapai setelah hasil pemungutan suara yang mendukung pemakzulan Trump unggul 232 melawan 197. Sepuluh anggota Republik bergabung dengan 222 anggota Demokrat dalam pemungutan suara tersebut. Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali.

Demokrat bergegas maju untuk melaksanakan pemungutan suara pemakzulan dengan hanya tujuh hari tersisa dalam masa jabatan Trump. Wakil Presiden Mike Pence sebelumnya menolak tuntutan untuk mencopot Trump di bawah amandemen ke-25.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi

Ketua DPR AS Nancy Pelosi saat memimpin pemungutan suara DPR AS tentang pemakzulan Presiden AS Donald Trump pada 13 Januari 2021. DPR AS sepakat Trump dimakzulkan.

Kapan Trump akan disidang?

Keputusan pemakzulan akan diberikan ke Senat AS yang masih dikendalikan oleh Partai Republik. Selanjutnya Senat akan melakukan persidangan atas dakwaan tersebut. Mayoritas dua pertiga suara Senat diperlukan untuk menghukum Trump atas tuduhan tersebut.

Senat yang masih dalam masa reses baru akan berkumpul kembali pada 19 Januari - satu hari sebelum pelantikan Presiden terpilih Joe Biden. Bisa dipastikan persidangan pemakzulan akan berlangsung hanya setelah Trump meninggalkan jabatannya.

Trump termasuk di antara tiga presiden AS yang telah dimakzulkan, tetapi dia mungkin menjadi yang pertama diadili oleh Senat setelah meninggalkan jabatannya.

Pemimpin mayoritas Senat Republik Mitch McConnell mengesampingkan diadakannya rapat darurat yang diminta oleh pemimpin minoritas Demokrat Chuck Schumer.

"Mengingat aturan, prosedur, dan preseden Senat yang mengatur persidangan pemakzulan presiden, tidak ada kemungkinan bahwa persidangan yang adil atau serius dapat diselesaikan sebelum Presiden terpilih Biden dilantik minggu depan," kata McConnell dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah keputusan pemakzulan tersebut.

"Bahkan jika proses Senat akan dimulai minggu ini dan bergerak segera, tidak ada keputusan akhir yang akan dicapai sampai Presiden Trump meninggalkan jabatannya," tambahnya.

Jika persidangan dimulai setelah 20 Januari, Partai Republik tidak lagi memegang mayoritas di Senat, dan Schumer akan menjadi pemimpin mayoritas. Tapi McConnell kemungkinan akan memiliki pengaruh signifikan atas kubu Republik.

Demokrat akan hukum Trump

Chuck Schumer, dalam sebuah pernyataan menyambut keputusan pemakzulan Trump oleh DPR AS. "Donald Trump pantas menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika yang menanggung noda pemakzulan dua kali," kata Schumer. "Senat diminta untuk bertindak dan akan melanjutkan persidangannya dan mengadakan pemungutan suara atas hukumannya."

Dia mengatakan Senat tidak hanya akan memberikan suara untuk menghukum Trump atas "kejahatan tinggi dan perbuatan tak menyenangkan" tetapi juga akan mengadakan pemungutan suara yang dapat melarangnya mencalonkan diri untuk jabatan federal lagi.

Menjelang pemungutan suara, Demokrat membuat argumen di majelis DPR untuk memakzulkan Presiden Trump. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan "kami tahu bahwa presiden Amerika Serikat menghasut pemberontakan ini, pemberontakan bersenjata ini. Dia harus pergi. Dia jelas berbahaya bagi bangsa."

Sejumlah anggota Partai Republik dukung pemakzulan

Liz Cheney, pejabat tinggi Partai Republik, termasuk yang memilih untuk memakzulkan Trump.

"Presiden Amerika Serikat mengerahkan massa ini, mengumpulkan massa, dan menyulut api serangan ini," kata Cheney dalam sebuah pernyataan yang dirilis Selasa (12/01).

"Tidak pernah ada pengkhianatan yang lebih besar oleh presiden Amerika Serikat dari kantornya dan sumpahnya kepada Konstitusi ... Saya akan memilih untuk mendakwa presiden," lanjut pernyataan itu.

Reed Galen, salah satu pendiri Lincoln Project, sebuah kelompok Republik yang menentang terpilihnya kembali Trump, mengatakan kepada DW bahwa begitu sedikit anggota parlemen Republik yang mendukung pemakzulan mengindikasikan Trump masih mempunyai pengaruh besar di partai tersebut.

"Meskipun saya senang bahwa enam anggota Republik benar-benar berpendirian, saya pikir itu adalah indikasi fakta bahwa begitu banyak (anggota) Partai Republik tidak ingin melawan Donald Trump, bahkan saat dia sedang dalam perjalanan keluar (jabatannya)," kata Galen. "Saya tidak berpikir itu pertanda baik untuk partai," ia menambahkan.

Dikutip dari New York Times, McConnell mengatakan bahwa dia mengapresiasi langkah Demokrat yang memakzulkan Trump, dan bahwa dia yakin Trump telah melakukan tindakan yang dapat dimakzulkan. Namun, McConnell mengatakan dia "belum membuat keputusan akhir" tentang bagaimana dia akan memilih, dan bahwa dia akan "mendengarkan argumen hukum ketika diajukan ke Senat."

Di sisi lain, anggota Partai Republik lainnya mendesak DPR agar tidak mendakwa Trump demi "penyembuhan negeri."

"Alih-alih bergerak maju sebagai kekuatan pemersatu, mayoritas di DPR memilih untuk memecah kami lebih jauh," kata Tom Cole anggota parlemen Partai Republik dari Oklahoma. "Mari kita melihat ke depan, bukan ke belakang. Mari kita bersatu, jangan terpisah."

Anggota Republik dari Ohio Jim Jordan menuduh Demokrat bertindak ceroboh karena kepentingan politik untuk "menjatuhkan" Trump. Mereka menyebut upaya menjatuhkan Trump sebagai "obsesi" kubu Demokrat.

Pasukan Garda Nasional AS bermalam di Gedung Capitol

Pasukan Garda Nasional AS bermalam di Gedung Capitol

Penjagaan di Capitol diperketat

Washington DC telah bersiaga tinggi sejak kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari silam.

Pihak berwenang mengatakan tengah mengantisipasi protes yang berpotensi berujung kekerasan pada hari-hari jelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari. Platform penginapan Airbnb mengatakan pada hari Rabu (13/01) bahwa mereka akan membatalkan semua reservasi di area metro Washington DC selama pekan pelantikan dan akan menghentikan reservasi baru.

Ketika anggota parlemen memperdebatkan pemakzulan, ratusan tentara Garda Nasional bersenjata ditempatkan di Gedung Capitol, dengan banyak yang bermalam di Rotunda, sebuah ruangan besar berkubah di tengah Capitol. Pagar tinggi didirikan di sekitar halaman Capitol, tempat Garda Nasional bersenjata berpatroli.

Dalam pernyataan yang dirilis selama debat hari Rabu (13/01), Presiden Trump menyerukan "tidak ada kekerasan, tidak ada pelanggaran hukum, dan tidak ada vandalisme."

rap/gtp (AFP, AP, Reuters, dpa)

Laporan Pilihan