Militer Untuk Pemilu Bangladesh | dunia | DW | 18.12.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

Militer Untuk Pemilu Bangladesh

Senin (18/12) ini mungkin akan menjadi hari yang menentukan dalam kebekuan politik di Bangladesh.

Keputusan Presiden Ahmed mengundang kritik

Keputusan Presiden Ahmed mengundang kritik

Liga Awami yang merupakan gabungan dari 14 partai tampaknya akan mengumumkan untuk mengambil bagian dalam pemilu yang direncanakan tanggal 23 Januari mendatang atau melanjutkan protes terhadap pemilu.

Namun yang paling kontroversial dalam ketidak-menentuan ini adalah keputusan Presiden Ahmed agar angkatan bersenjata membantu pelaksanaan administrasi sipil. Hari Minggu (11/12) lalu dalam pidato televisi yang ditujukan ke seluruh masyarakat Presiden Ahmed menjelaskan keputusannya

„Tatanan hukum dan ketertiban adalah prasyarat untuk melaksanakan pemilu yang bebas dan adil, karena itu militer akan berada di sana untuk membantu tugas polisi dan aparat keamanan lainnya. Dua atau tiga pemilu terakhir jelas menunjukkan peranan angkatan bersenjata.“

Bagaimanapun keputusan untuk menurunkan tentara ke jalan berdampak pengunduran diri 4 penasihat di badan pengawasan administrasi. Mereka menuduh keputusan presiden itu bersifat sepihak. Seperti dikatakan salah satu penasihat yang mengundurkan diri Shafi Sami, dalam sebuah konferensi pers

Keputusan bersama dari keseluruhan 10 penasihat adalah tidak perlunya campur tangan militer dalam pemilu. Kami mencoba menciptakan ruang gerak yang fair tapi seseorang telah mengubah target sasaran.”

Sementara pendapat Sultana Kamal, penasihat lainnya yang mengundurkan diri

“Pada saat yang sama, demi kepentingannya sendiri presiden mengambil keputusan sebagai kepala negara, sementara yang lain sebagai kepala pemerintahan sementara. Situasi ini terlalu membingungkan bagi saya sebagai bagian proses pembuat keputusan.”

Ketua dari aliansi 14 partai Shaikh Hasina dengan tegas menentang pertunjukan tunggal seperti itu. Ia telah mempersiapkan partai aliansinya, baik untuk partisipasi dalam pemilu maupun untuk memboikotnya. Kritiknya terhadap presiden

“Bagaimana kita dapat mempercayainya jika penasihatnya sendiri saja tidak percaya?”

Sementara itu wakil dari partai BNP telah meminta agar pemilu diselenggarakan sesuai jadwal tanggal 23 Januari mendatang. Menurut Sekretaris Jenderal BNP Abdul Mannan Bhuiyan:

„Kebanyakan permintaan dari aliansi 14 partai telah dipenuhi. Sehingga tidak perlu perubahan jadwal pemilu. Ini adalah saat untuk melakukannya.“

Wakil Liga Awami telah meminta penundaan pemilu sedikitnya selama satu setengah bulan. Alasan mereka secara konstitusional penetapan waktu dapat diubah lewat mahkamah agung. Diungkapkan Sekretaris jendral aliansi Abdul Jalil

„Kami ingin presiden diganti dan ditempatkan seorang pengawas pemerintahan yang netral. Setelah mengoreksi daftar calon yang diperdebatkan jadwal pemilu harus diubah. Hanya dengan begitu masyarakat memperoleh haknya untuk pemilu yang fair dan bebas.“

Masih belum jelas bagaimana kelanjutan kekalutan politik di Bangladesh itu.

Iklan