1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

50 Dubes di Warsawa Minta Polandia Hormati Hak Asasi LGBT

29 September 2020

50 duta besar untuk Polandia menulis surat terbuka yang menyerukan Warsawa menempa "lingkungan non-diskriminasi, toleransi dan saling menerima". Pemicunya kekhawatiran atas perlakuan terhadap LGBT di negara itu.

https://p.dw.com/p/3j8va
Aksi anti LGBT di Warsawa
Aksi anti LGBT di WarsawaFoto: REUTERS

Duta besar dari lima puluh negara yang bertugas di Polandia, termasuk Dubes Jerman, AS, Inggris, dan India, menandatangani sebuah surat terbuka yang memberikan penghormatan kepada organisasi LGBT di Polandia yang berusaha untuk "mengakhiri diskriminasi, khususnya atas dasar orientasi seksual atau identitas gender".

"Hak asasi manusia bersifat universal dan setiap orang, termasuk kaum LGBTI, berhak atas hak penuh mereka, '' kata surat itu, menggunakan akronim untuk kaum lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks.

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan, dia setuju bahwa hak setiap orang harus dihormati, namun dia menolak klaim para duta besar bahwa kaum LGBT di Polandia ditindas.

"Kepada para duta besar terkasih, saya hanya dapat mengatakan bahwa toleransi adalah bagian dari DNA Polandia," kata Morawiecki pada konferensi pers.  "Tidak ada yang perlu mengajari kami tentang toleransi, karena kami adalah bangsa yang telah belajar toleransi selama berabad-abad, dan kami telah memberikan banyak kesaksian tentang sejarah toleransi semacam itu.''

Deklarasi simbolis "zona bebas LGBT" di Warsawa
Deklarasi simbolis "zona bebas LGBT" di WarsawaFoto: Jaap Arriens/picture-alliance/dpa

Partai yang berkuasa di Polandia menindas hak-hak LGBT

Surat terbuka yang bertanggal 27 September itu dirilis dengan latar belakang meningkatnya tekanan internasional terhadap Partai Hukum dan Keadilan PiS yang berkuasa di Polandia, terkait politiknya terhadap hak-hak kaum gay dan transgender di negara itu.

Dua minggu lalu, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyerukan kepada Uni Eropa untuk mengambil tindakan terhadap Polandia, karena menindas hak-hak LGBT dan menghapus independensi lembaga peradilan. Awal September lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam apa yang disebut sebagai "zona bebas LGBT", yang telah dideklarasikan di hampir sepertiga otoritas lokal di Polandia.

Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, Pawel Jablonski, mengatakan di Twitter dia mendukung surat terbuka para duta besar tersebut. "Setiap manusia menikmati tingkat perlindungan yang sama di bawah hukum Polandia," tulisnya dalam bahasa Inggris. "Tidak ada yang boleh didiskriminasi dalam kehidupan politik, sosial atau ekonomi - untuk alasan apapun." Namun dia menegaskan tidak ada "zona bebas LGBT" di Polandia dan menyebut laporan tentang itu sebagai "fakenews". 

Resolusi simbolis "zona bebas LGBT"

Puluhan kota di Polandia timur dan selatan sebelumnya memang mengeluarkan "resolusi simbolis" yang menyatakan kawasan mereka bebas dari "ideologi LGBT". Deklarasi itu menyebutkan bahwa kaum muda akan mengalami dekadensi moral jika LGBT dibiarkan.

Kelompok Internasional "All Out" minggu lalu menyampaikan petisi yang didukung oleh lebih dari 340.000 tanda tangan kepada Komisaris Eropa untuk Kesetaraan, Helena Dalli, yang isinya mengecam perlakuan Polandia terhadap komunitas LGBT. Matt Beard, direktur eksekutif organisasi itu, menyatakan menyambut baik surat terbuka para duta besar di Warsawa.

"Ini adalah bukti bahwa para politisi dari Partai Hukum dan Keadilan (PiS) memang telah mendorong agenda anti-LGBT melampaui batas dari apa yang bisa diterima oleh sebagian komunitas internasional," pungkasnya.

hp/as  (afp, rtr, dpa)