Krisis Misi Perdamaian Global: Dana Seret, Konflik Memanas

Misi penjaga perdamaian internasional berada dalam kondisi genting akibat kebuntuan geopolitik global, masalah pendanaan, dan berkurangnya jumlah personel, menurut laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada Senin (18/05).

Studi SIPRI juga menyoroti bahwa misi yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi yang paling terdampak.

Hingga akhir 2025, jumlah personel yang dikerahkan dalam misi penjaga perdamaian internasional tercatat kurang dari 79.000 orang, angka terendah dalam 25 tahun terakhir dan turun 49% dibandingkan tahun 2016.

Misi perdamaian terjepit badai geopolitik

"Jika situasi ini terus berlanjut, kita bisa melihat pelemahan drastis dalam pengelolaan konflik secara multilateral dan hampir tersisihnya lembaga seperti PBB,” kata Direktur Program Operasi Perdamaian dan Manajemen Konflik SIPRI, Jair van der Lijn.

“Akibatnya kemungkinan akan muncul lebih banyak konflik, dan konflik-konflik tersebut bisa berdampak lebih parah terhadap warga sipil karena negara-negara mulai meninggalkan norma-norma yang telah lama dijunjung,” tambahnya.

Van der Lijn menjelaskan bahwa krisis penjaga perdamaian ini terjadi karena kombinasi faktor pendanaan, politik, dan geopolitik, yang ia sebut sebagai “badai sempurna”.

SIPRI menyatakan bahwa PBB terpaksa melakukan “pemotongan besar terhadap jumlah personel” setelah negara-negara donor utama tidak memenuhi komitmen keuangan mereka. Hal ini menyebabkan kekurangan dana sebesar 2 miliar dolar AS (sekitar Rp31 triliun).

Lembaga tersebut juga mencatat, pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat mengurangi komitmen terhadap organisasi dan lembaga internasional seperti PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Studi tersebut juga menyebutkan bahwa “tuntutan keras serta ancaman veto dari anggota tetap” Dewan Keamanan PBB telah “mempersulit pengambilan keputusan terkait perpanjangan mandat operasi.”

Sebagai contoh, disebutkan bahwa Amerika Serikat pernah menuntut penghentian Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), meskipun terjadi pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Dukungan masih ada

Laporan SIPRImencatat, berbagai tantangan operasional yang dihadapi PBB membuat respons terhadap krisis global semakin banyak dilakukan melalui “pendekatan sepihak, bilateral, atau ad hoc” yang sering kali lebih bersifat militer dan lebih dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara.

Meskipun tantangan tersebut besar, runtuhnya sistem penjaga perdamaian dan manajemen konflik internasional bukanlah sesuatu yang pasti terjadi.

Peneliti senior SIPRI, Claudia Pfeifer Cruz, menegaskan bahwa dukungan terhadap misi penjaga perdamaian PBB masih cukup luas.

“Terlihat jelas bahwa secara prinsip ada dukungan yang luas terhadap operasi penjaga perdamaian PBB,” ujarnya.

“Namun, untuk mempertahankan pengelolaan konflik secara multilateral, negara-negara harus melakukan lebih dari sekadar menyatakan dukungan, mereka perlu menyediakan pendanaan yang dapat diprediksi dan menciptakan ruang politik yang cukup agar respons multilateral bisa berjalan efektif.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Levie Wardana

Editor: Hani Anggraini