Board of Peace dan Upaya Rekonstruksi Gaza

Pada Januari 2026, Presiden AS Donald Trump menggagas pembentukan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk mengawasi proses perdamaian di Gaza. Satu bulan usai penandatanganan piagam BoP di Davos, Swiss, Trump mengundang negara anggota ke Washington, D.C. untuk menghadiri pertemuan perdana pada 19 Februari 2026. Dari total 60 negara yang diundang, 27 negara menyatakan kesediaannya hadir.

BoP lahir dari kesepakatan gencatan senjata yang dinegosiasikan Israel dan Hamas untuk mengakhiri dua tahun perang. Meski awalnya dibentuk sebagai lembaga rekonstruksi khusus Gaza, piagamnya berkembang menjadi mandat yang lebih luas dan ambigu. Para anggota wajib membayar $1 miliar untuk memperpanjang keanggotaan setelah dua tahun pertama, dan Trump mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua.

Piagam BoP menyatakan bahwa “perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan penilaian yang pragmatis, solusi yang masuk akal, dan keberanian untuk meninggalkan pendekatan serta institusi yang terlalu sering gagal.” “Piagam itu (BoP) secara terang-terangan dimaksudkan sebagai tantangan terhadap PBB dan merupakan tanda ketidakpercayaan terhadap PBB,” ujar Eliav Lieblich, pakar hukum internasional.

Terdapat komitmen pendanaan sebesar $7 miliar dari sembilan negara anggota BoP untuk paket bantuan Gaza. Mereka adalah Kazakstan, Azerbaijan, UEA, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Sementara itu Indonesia, Maroko, Kazakstan, Kosovo, dan Albania menyatakan kesediaan mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Bulgaria, Hungaria, Albania, dan Kosovo adalah negara Eropa yang bergabung sebagai anggota penuh BoP. Sementara Italia, Siprus, Yunani, dan Rumania, serta Uni Eropa (UE), memutuskan untuk bergabung sebagai pengamat, yang berarti mereka tidak akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurut seorang juru bicara, UE memiliki “sejumlah pertanyaan” mengenai beberapa bagian dari piagam BoP tersebut.

Saat menghadiri pertemuan perdana BoP di Washington, Indonesia menjadi negara pertama yang terbuka menyatakan kesediaan mengirim pasukan. Presiden Prabowo menyampaikan dukungan terhadap rekonstruksi dan stabilisasi, termasuk kelanjutan gencatan senjata. Indonesia juga disebut akan berperan sebagai komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dengan mengerahkan hingga 8.000 prajurit ke Gaza.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pasukan yang dikirim akan berada di bawah kendali Indonesia, dengan tugas kemanusiaan, bukan tempur. Kementerian Luar Negeri RI juga mengatakan pengiriman pasukan tidak boleh dianggap sebagai langkah menuju normalisasi hubungan dengan Israel. Pasukan akan ditarik dan RI akan keluar dari BoP jika misi berubah atau dewan gagal memperjuangkan hak Palestina.

Masyarakat sendiri tidak sepenuhnya setuju dengan rencana pengiriman tentara ke Gaza, jelas Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. "Di tingkat akar rumput, ada kecurigaan bahwa BoP hanya menjadi perpanjangan rencana Netanyahu melalui Presiden Trump,” ujarnya. "Ada kekhawatiran bahwa Pasukan Stabilisasi Internasional mungkin akan mencoba melucuti senjata Hamas,” tambah Hikmahanto.

Presiden Trump menjanjikan $10 miliar, tapi tidak menjelaskan ke mana dana tersebut akan dialokasikan. “Setiap dolar yang dikeluarkan adalah investasi bagi stabilitas dan harapan akan sebuah kawasan yang baru dan harmonis,” ujarnya.

FIFA juga ikut menandatangani perjanjian kemitraan BoP. Rencana kolaborasi dengan FIFA mencakup pembangunan 50 lapangan mini dekat sekolah dan area permukiman di Gaza, lima lapangan di berbagai distrik, sebuah akademi FIFA berteknologi tinggi, serta stadion nasional baru berkapasitas 20.000 kursi. Trump mengatakan bahwa FIFA akan menggalang $75 juta untuk proyek-proyek terkait sepak bola di Gaza.