SPD, Partai Hijau, FDP Tanda Tangani Perjanjian Koalisi, Kabinet Akan Dilantik Besok | JERMAN: Berita dan laporan dari Berlin dan sekitarnya | DW | 07.12.2021

Kunjungi situs baru DW

Silakan kunjungi versi beta situs DW. Feedback Anda akan membantu kami untuk terus memperbaiki situs DW versi baru ini.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Jerman

SPD, Partai Hijau, FDP Tanda Tangani Perjanjian Koalisi, Kabinet Akan Dilantik Besok

Program pemerintah koalisi tiga partai, SPD, Partai Hijau, dan FDP, resmi ditandatangani. Masalah upah minimum, sewa rumah, dan energi regeneratif termasuk poin yang jadi perhatian pemerintah baru.

Penandatanganan kesepakatan koalisi antara Partai SPD, FDP, dan Partai Hijau

Kiri ke kanan: Olaf Scholz, Christian Lindner, dan Robert Habeck memegang kesepakatan koalisi yang telah ditandatangani

Perjanjian koalisi antara Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau, dan Partai FDP yang ramah bisnis di Jerman telah resmi ditandatangani pada Selasa (07/12). Sebagai bagian dari seremonial singkat ini, masing-masing lima perwakilan dari SPD dan Partai Hijau, serta tiga orang dari FDP bertemu di Gedung Futurium, pusat pameran di Berlin yang sering menampilkan tema-tema pembentukan masa depan.

"Ini akan menjadi pagi hari saat kita beratolak..," ujar kanselir baru yang akan ilantik hari Rabu besok, Olaf Scholz.

Perjuangan menghadapi krisis akibat wabah corona masih akan membutuhkan perhatian penuh dari koalisi baru pemerintahan federal Jerman. Pemimpin Partai FDP Christian Lindner mengatakan: "Sekarang saatnya untuk bertindak."

Olaf Scholz, Ketua Partai Hijau Robert Habeck, dan Lindner kemudian menggelar konferensi pers untuk menjawab pertanyaan dari awak media. Robert Habeck tidak hanya akan menjabat sebagai Menteri Urusan Ekonomi dan Perlindungan Iklim di pemerintahan yang baru, tetapi juga sebagai Wakil Kanselir. Sementara Lindner mengambil alih posisi Menteri Keuangan.

Partai Hijau sebagai partai koalisi yang terkahir menyetujui perjanjian koalisi setebal 177 halaman pada hari Senin (06/12) dalam sebuah pemungutan suara secara digital di antara anggota partai. SPD dan FPD sebelumnya sudah menyetujui perjanjian koalisi dalam kongres istimewa masing-masing partai. Pemerintah baru, yang sering disebut dengan koalisi lampu lalu lintas karena warna partai mereka, bertekad menjadi "aliansi untuk kebebasan, keadilan dan keberlanjutan." 

Koalisi juga telah mengumumkan nama-nama menteri yang akan menjabat pada periode pemerintahan berikutnya. Scholz akan dilih secara resmi sebagai kanselir di Bundestag pada hari Rabu (08/12), lalu kabinetnya akan segera dilantik. Dengan pelantikan ini, era Angela Merkel (CDU) yang telah berlangsung selama 16 tahun pun resmi berakhir.

Upah minimum dan perlindungan iklim

Dalam kesepakatan yang telah dirundingkan selama berminggu-minggu tersebut, koalisi partai antara lain menjanjikan upaya besar dalam hal perlindungan iklim dan restrukturisasi industri. Pada saat yang sama, ada juga rencana perbaikan jaminan untuk mereka yang menerima upah rendah, penyewa rumah dan para keluarga.

Di tingkat federal, misalnya, upah minimum akan naik dari yang saat ini 9,60 euro (sekitar Rp155 ribu) per jamnya menjadi 12 euro (sekitar Rp194 ribu) per jam. Pengangguran jangka panjang direncanakan akan menerima apa yang dikenal sebagai Bürgergeld bukan lagi Hartz IV.

Koalisi ini juga menargetkan akan ada pembangunan 400.000 apartemen baru setiap tahunnya dan perpanjangan penahanan laju kenaikan harga sewa tempat tinggal untuk persewaan baru. Dalam memerangi krisis iklim, SPD, Partai Hijau, dan FDP menetapkan target bahwa sekitar 80% pasokan listrik di Jerman pada tahun 2030 akan diproduksi dari sumber energi terbarukan. Angkutan umum lokal juga akan diperkuat.

Pengurangan utang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar juga akan kembali dipatuhi mulai tahun 2023. Usia minimum untuk berpartisipasi dalam pemilihan federal akan dikurangi dari 18 menjadi 16 tahun. Selain itu, larangan kontroversial atas iklan aborsi akan dihapuskan. Para dokter nantinya diharapkan akan bisa memberikan informasi publik tentang aborsi tanpa berisiko dituntut.

ae/hp (ntv live, dpa, afp, ard)

Laporan Pilihan