Kisah Buzzer Media Sosial Jelang Pemilu | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 13.03.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

media sosial

Kisah Buzzer Media Sosial Jelang Pemilu

Ratusan akun palsu dalam media sosial dimanfaatkan para buzzer untuk mendukung dan mengejek kandidat calon presiden. Pendapatan mereka bisa mencapai hingga 50 juta Rupiah per bulan.

Hampir setiap hari, "Janda", ibu rumah tangga dengan 2.000 pengikut di Twitter membagikan tips gaya hidup, mengeluh tentang kehidupan kota dan memuji bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo memperbaiki hidupnya sebagai seorang ibu muda.

Namun "Janda” sang Ibu rumah tangga tidak eksis. Pemilik akun Twitter itu sebenarnya adalah pria paruh baya yang belum menikah. Ia menawarkan layanan media sosial politik untuk mendukung terpilihnya kembali Presiden Jokowi.

Pria paruh baya tersebut adalah pemimpin dari salah satu kelompok yang disebut "buzzer". "Medan pertempuran kami adalah media sosial. Konten yang kami buat untuk pemilu mencapai setidaknya satu juta orang per minggu," kata pemilik akun Janda, yang menolak untuk menyebutkan namanya karena pekerjaannya secara hukum berada di area abu-abu.

Dalam wawancara dengan Reuters, lebih dari selusin anggota tim buzzer, konsultan media sosial dan pakar siber menjelaskan berbagai bentuk operasi media sosial yang, menurut mereka, menyebar propaganda, baik atas nama Jokowi maupun Prabowo.

Di bawah UU ITE, pembuatan dan penyebaran berita palsu adalah ilegal, tetapi memiliki akun media sosial dengan nama palsu tidak, kecuali akun tersebut meniru dan berpura-pura menjadi orang lain. Kebanyakan buzzer memegang akun dengan nama palsu.

Tiga tim buzzer yang langsung terlibat dalam kampanye saat ini menggambarkan bagaimana mereka mengoperasikan ratusan akun media sosial yang dipersonalisasi. Satu tim menolak sangkaan bahwa mereka menyebarkan berita palsu, sementara dua tim lain mengatakan mereka tidak peduli dengan keakuratan konten.

Tim kampanye dari kedua kandidat presiden membantah menggunakan buzzer atau menyebarkan berita palsu.

Ross Tapsell, seorang ahli politik dan media di Australia National University, mengatakan bahwa sudah menjadi hal yang normal untuk kandidat di Asia Tenggara menyewa ahli strategi kampanye online, yang menggerakkan sepasukan orang untuk menyebarkan konten di media sosial.

"Jadi tidak ada hubungan langsung sama sekali dengan kandidat," katanya.

Kampanye buzzer telah jauh melampaui upaya Facebook dan perusahaan media sosial lainnya untuk membatasi penciptaan akun palsu dan penyebaran berita palsu, kata pakar siber. Reuters menemukan bahwa meskipun akun robot kadang-kadang dihapus, akun palsu yang dipersonalisasi seperti "Janda" tersebar luas di platform Twitter dan Facebook, meskipun melanggar aturan perusahaan.

Diperlukan sinergi

Informasi salah yang disebarkan oleh akun asli - yang sering dikooptasi oleh tim buzzer - merajalela di Facebook, Instagram, WhatsApp dan Twitter. Perusahaan media sosial tersebut mengatakan mereka bekerja dengan pemerintah untuk memberantas konten palsu.

Perwakilan dari Twitter, Facebook, dan Whatsapp memberi tahu Reuters mereka secara teratur menghapus akun-akun palsu di Indonesia, tetapi mereka menolak untuk menyebutkan jumlah.

Seorang juru bicara Twitter mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa mereka sedang berupaya menghapus jaringan akun yang terlibat dalam penyebaran informasi yang salah.

Facebook, yang menganggap Indonesia sebagai pasar terbesar ketiga di dunia dengan perkiraan 130 juta akun, mengatakan ada pelatihan bagaimana menandai berita palsu, yang kemudian dievaluasi oleh moderator dan dihapus jika melanggar standar komunitasnya.

Bagi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, upaya itu tidak cukup. Dia mengatakan pemerintah telah meminta perusahaan media sosial untuk bekerja dengan pihak berwenang untuk membuat prosedur operasi standar yang memungkinkan berita palsu dan hoaks untuk langsung ditandai dan dihapus. Mereka belum memenuhi permintaan Kementerian.

"Kami menduga hal ini akan menjadi jauh lebih buruk ketika pemilihan umum semakin dekat," kata Harry Sufehmi, salah satu pendiri Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah). Organisasi yang memberantas berita palsu tersebut pernah mendaftarkan hampir 500 informasi hoaks di media sosial yang terkait dengan politik pada tahun 2018.

Dia adalah satu dari tiga ahli yang penelitiannya menemukan bahwa proporsi yang lebih besar dari penyebaran informasi yang salah menargetkan Jokowi, seperti misalnya informasi yang menggambarkannya sebagai anti-Islam, antek Cina atau Komunis.

Baca juga: Uni Eropa Siapkan Langkah Hadapi Serangan Fake News di Pemilu 2019

Mesin uang

Seorang pemimpin tim buzzer mengecek dua ponsel yang memiliki lebih dari 250 akun Facebook, Instagram, Whatsapp, YouTube dan Twitter, semuanya dengan persona palsu. Dia memperbarui lima akun dengan postingan memuji prestasi Jokowi atau mengejek Prabowo.

Dia membantah menyebarkan informasi yang salah, dan lebih fokus kepada konten yang menyoroti kebajikan kliennya. Tapi dia mengaku, dia memang mencari kesalahan lawan sebagai bagian dari "paket lengkap" posting dan video yang dia jual seharga 200 juta Rupiah sebulan.

Stafnya yang berjumlah 15 orang, yang ia sebut sebagai "pasukan siber", tersebar di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka tidak menyadari identitas utama klien, katanya.

Dia mengatakan kepada Reuters bahwa dia dibayar oleh penasihat tim kampanye Jokowi.

Ace Hasan Syadzily, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- KH Ma'ruf Amin, membantah klaim kelompok tersebut, dan mengatakan "tim kampanye memiliki kewajiban untuk melawan narasi yang salah atau negatif " terhadap Jokowi.

Tim buzzer lain mengatakan mereka dibayar oleh penasihat untuk Prabowo, sementara tim ketiga mengatakan mereka menyediakan layanan untuk agensi media sosial yang digunakan oleh kedua tim kampanye.

Anthony Leong, koordinator tim digital Prabowo, membantah mereka menggunakan tim buzzer, dan mencatat bahwa tim kampanye mereka mewajibkan "10.000 sukarelawan digital" untuk menggunakan nama asli dan hanya mengizinkan mereka memposting "konten positif".

Pekerjaan yang menyenangkan

Menurut para buzzer yang diwawancarai, "prajurit siber" junior dapat dibayar antara 1 juta hingga 50 juta Rupiah per proyek tergantung pada jangkauan akun media sosialnya.

"Bagi kami, pekerjaannya menyenangkan ... dan gajinya layak," ungkap buzzer yang mengatakan dia adalah kontraktor untuk agen media sosial yang digunakan oleh tim kampanye Jokowi dan Prabowo.

Dia mengatakan perannya adalah menciptakan trending topic selama momen kunci pemilu, menggunakan tagar dan konten yang disediakan oleh agennya.

"Bagi saya, tidak ada hoaks atau konten negatif. Materi hanya datang dari klien," katanya kepada Reuters.

Pradipa Rasidi, seorang peneliti di Universitas Indonesia, mengatakan kebanyakan buzzer adalah mereka yang baru lulus, "karena sulit mencari pekerjaan setelah lulus dari universitas dan gaji (buzzer) lebih tinggi ".

Tetapi risiko hukumnya nyata. Aktivitas buzzer dapat berujung penjara jika mereka dinilai melanggar hukum.

Ketiga buzzer yang diwawancarai oleh Reuters menolak untuk memberi nama atau memberikan rincian cara kerja mereka karena adanya risiko tersebut.

Namun, mendapat hukuman dari perusahaan media sosial tidak menimbulkan kekhawatiran: tidak ada yang pernah memiliki akun palsu atau posting yang dihapus.

na/ts (Reuters)

Laporan Pilihan