1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Presiden Joko Widodo dan Ketua MK Anwar Usman
Presiden Joko Widodo (kiri), secara langsung menikahkan adiknya sendiri, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan)Foto: Wedding Organizer Bride Production Yogyakarta

Ketua MK-Adik Jokowi Menikah di Tengah Perdebatan Politis

Detik News
26 Mei 2022

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menampik bahwa pernikahannya dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, dikaitkan dengan politik. Anwar Usman diminta oleh Koalisi Selamatkan MK untuk mengundurkan diri.

https://www.dw.com/id/ketua-mk-adik-jokowi-menikah-di-tengah-perdebatan-politis/a-61937695

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman resmi menikah dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, hari ini (26/05).

Pernikahan Idayati dan Anwar Usman berlangsung lancar. Presiden Joko Widodo secara langsung menikahkan adiknya sendiri.

"Saudara Prof Dr Anwar Usman bin Usman SH MH, saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya, Idayati binti Notomiharjo, nikah dengan engkau dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan sebuah jam tangan dibayar tunai," kata Jokowi saat akad nikah.

"Saya terima nikahnya dan jodohnya, Idayati binti Notomiharjo, dengan mahar tersebut, tunai," sahut Anwar Usman.

Anwar menampik bahwa pernikahannya dengan Idayati dikaitkan dengan politik.

"Enggak ada (kaitannya dengan politik). Tiga hal ya, kematian, rezeki, jodoh, (itu) hak Allah. Kalau kita mengingkari itu, nauzubillah, nanti kita mengingkari Allah," ujarnya.

Dan menyebut mengingkari Allah sama dengan mau melawan Allah.

"Saya enggak berani juga. Kalau Allah sudah menentukan putri Solo Mbak Ida, saya mau bilang apa? Tidak berani saya," katanya.

"Kalau Allah sudah mengatakan itu (menikah dengan Ida), melawan saya yang dosa. Saya nggak berani melawan Allah, saya dikenalkan oleh Allah," imbuhnya.

Ngabalin tepis isu nikah politis

Tenaga ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin berkomentar tentang pernikahan adik Presiden Joko Widodo, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Dia menepis isu pernikahan itu merupakan kepentingan politik Jokowi.

"Pak Jokowi akan segera selesai. Memang kemarin ketika muncul isu itu karena orang susah membedakan antara urusan privat dengan negara," kata Ngabalin saat menghadiri pernikahan Anwar-Idayati di Solo, Kamis (26/05).

Dia pun menceritakan sosok Ketua MK Anwar Usman yang berintegritas. Anwar disebut tidak pernah mau bertemu empat mata dengan seseorang.

"Kita ini sama Pak Anwar luar biasa, saya sangat dekat dan beberapa temannya. Setelah beliau menjabat Ketua MK itu ketemu saja tidak boleh berdua, minimal bertiga. Tetapi saya tidak pernah bertemu di luar, kecuali di Istana acara kenegaraan," ujar dia.

Dia pun mengajak seluruh masyarakat berprasangka baik atas pernikahan ini.

"Mari berprasangka baik berhusnuzan melihat ini bahwa suatu kegiatan apa yang diperintahkan oleh agama, oleh Islam. Jadi kita berbaik sangka agar kehadiran orang di sini pun bernilai ibadah," ujarnya. 

Kritik eks pimpinan KY hingga koalisi

Mantan pimpinan Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh tidak mempermasalahkan pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Jokowi, Idayati. Namun, dalam posisi sebagai pejabat negara, Anwar Usman seharusnya bersikap negarawan dengan mengundurkan diri sebagai hakim MK/ketua MK.

"Tidak ada aturan untuk mundur tapi ada potensi conflict of interest. Lebih baik mundur dari ketua MK, bahkan hakim MK," kata Imam Anshori Saleh kepada wartawan, Rabu (30/03).

"Kalau mau mundur, dia akan tanpa beban politis. Walaupun secara yuridis tak ada pelanggaran," ucap Imam Anshori Saleh.

Mundurnya Anwar Usman sebagai hakim MK akan menyudahi perdebatan politis. Selain itu, bisa jadi bukti nyata hubungannya dengan adik Jokowi.

"Juga untuk membuktikan dia menikahi adik presiden benar-benar karena asmara," ujar Imam Anshori Saleh.

Sebagai Ketua MK, Anwar Usman memiliki kedudukan lebih kuat dibanding 8 hakim MK lainnya. Sebab, bila deadlock, ketua MK punya hak mengambil keputusan akhir.

"Kita percaya semua hakim konstitusi yang ada sekarang ini berintegritas tinggi. Tapi peran ketua tetap besar," beber Imam Anshori Saleh.

Seruan mundur juga disampaikan Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi. Koalisi ini terdiri dari:

1. Indonesia Corruption Watch (ICW)
2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
3. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
5. Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA)
6. Konsitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif)
7. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

(pkp/ha)

 

Baca selengkapnya di: detiknews

 

Cerita Perkenalan Ketua MK dan Adik Jokowi hingga Akan Menikah Hari Ini

Eks Pimpinan KY hingga Koalisi: Anwar Usman Harus Mundur

Tepis Ketua MK-Idayati Nikah Politis, Ngabalin: Pak Jokowi Segera Selesai