1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Perempuan Palestina memrotes kehadiran pasukan Israel di Yerusalem
Perempuan Palestina memrotes kehadiran pasukan Israel di YerusalemFoto: EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images

Isu Pemukiman Yahudi Picu Keretakan pada Koalisi Pemerintah

13 Juni 2022

Konflk Palestina mengancam keutuhan koalisi pemerintah Israel yang baru setahun memerintah. Aksi pembangkangan sejumlah anggota parlemen untuk melegalkan pemukiman Yahudi di Tepi Barat mendekatkan prospek pemilu awal.

https://www.dw.com/id/isu-pemukiman-yahudi-picu-keretakan-pada-koalisi-pemerintah/a-62115551

Merujuk pada pencapaian pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan mengurangi defisit anggaran, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Yair Lapid bertekad menyelamatkan koalisi pemerintahannya.

"Setiap orang jujur akan mengakui bahwa ini adalah pemerintahan terbaik di Israel, yang ditopang oleh koalisi paling sulit dalam sejarah Knesset," kata Bennett dalam sebuah rapat kabinet. "Kita tidak akan putus asa dan kita tidak akan menyerah."

Kedua tokoh membina koalisi lintas spektrum yang menggabungkan kelompok konservatif kanan Yahudi, kaum liberal dan partai-partai Arab. Tapi setelah hanya satu tahun berkuasa, mayoritas tipis yang dimiliki Bennett dan Lapid di parlemen sudah mengalami keretakan akibat isu Palestina.

Krisis tercipta ketika dua anggota Knesset dari fraksi kanan, Aliansi Yamina, mencabut dukungan terhadap pemerintah, ketika Bennett berusaha meloloskan RUU Pemukiman yang mengesahkan payung hukum bagi warga Yahudi di pemukiman ilegal di Tepi Barat Yordan. Tanpa keduanya, koalisi pemerintah kini hanya didukung 60 dari 120 anggota parlemen.

Di sisi lain, Lapid juga kesulitan mengamankan dukungan fraksi Arab bagi RUU Pemukiman seiring berkecamuknya pertumpahan darah antara Israel dan Palestina. Setidaknya dua anggota dilaporkan bersikap abstain dalam pencoblosan di parlemen.

Jika RUU Pemukiman gagal diloloskan hingga akhir Juni, semua warga Yahudi di Tepi Barat Yordan, termasuk dua orang hakim Mahkamah Agung, secara otomatis akan kehilangan kewarganegaraan Israel.

Status pemukiman ilegal

Semua warga Israel yang hidup di wilayah pendudukan di Palestina masih menikmati status istimewa yang akan berakhir bulan Juni ini. Tanpanya, hakim, pengacara atau dokter yang hidup di Tepi Barat akan kehilangan izin profesi, sementara warga Yahudi tidak lagi diadili dalam pengadilan sipil, melainkan oleh mahkamah militer.

"Tanpa Undang-undang ini, situasinya akan menjadi bencana," kata Benyamin Ganz, gubernur sebuah pemukiman ilegal Yahudi di luar Yerusalem. Artinya, "pemerintah Israel akan kehilangan kontrol di sini. Tidak ada lagi polisi, tidak ada lagi penarikan pajak."

Sudah sejak separuh abad lalu Israel memperpanjang status istimewa yang saat ini melindungi sekitar 500.000 pemukim Yahudi di Palestina. Pemerintahan Bennett ingin membetoni hak tersebut melalui amandemen UU Pemukiman. Setelah ditolak oleh Knesset pada Senin, koalisi pemerintah masih punya satu kesempatan terakhir untuk meloloskan RUU itu melalui voting, Senin (13/6).

Status tersebut membagi dua sistem pengadilan bagi Yahudi dan Palestina di Tepi Barat. "Bisnis pemukiman bergantung dari kemampuan warga Yahudi menikmati hak sebagai warga negara Israel sembari hidup di wilayah pendudukan," kata Jessica Montell, Direktur HaMoked, lembaga bantuan hukum bagi Palestina.

Meski sejatinya RUU Pemukiman didukung secara penuh oleh kelompok konservatif kanan Yahudi, oposisi nasionalis Israel menolak memberikan persetujuan lantaran masalah politik. Sebaliknya, anggota legislatif yang menolak pemukiman Yahudi merasa harus mendukung demi menyelamatkan koalisi pemerintah, lapor Reuters.

Kembalinya Netanyahu?

Menurut Liron Libman, bekas jaksa militer yang kini meneliti untuk Israel Democracy Institute, implementasi RUU Pemukiman "di wilayah pendudukan bisa dipahami sebagai sebuah aneksasi, beserta semua konsekuensi yang sebenarnya tidak diinginkan Israel," kata dia.

Kebanyakan warga Israel meyakini jika pemerintah gagal meloloskan legislasi ini di Knesset, nasib koalisi Bennett dan Lapid hanya tinggal menunggu waktu. 

"Saya tidak khawatir," kata Ganz yang mengepalai pemukiman di Tepi Barat. "Sama halnya seperti jika Anda berutang USD 1 juta kepada bank, Anda yang khawatir, tapi jika Anda berutang USD 1 miliar, maka manajer bank yang akan khawatir."

Pemilu awal antara Desember dan April 2023 sebabnya dilihat sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik di Israel. Menurut Yoav Krakovsky, analis politik Israel, pemerintah sekarang "berusaha menunda untuk mengulur waktu."

Pemerintahan Bennett terbentuk di tengah kekacauan politik, di mana empat putaran pemilu dalam dua tahun gagal menghasilkan pemenang mutlak. Koalisi dihimpun dengan satu tujuan, yakni menjatuhkan Netanyahu dari kekuasaan. Meski saat ini masih disibukkan oleh kasus dugaan korupsi, Netanyahu sudah mengatakan akan berusaha merebut kembali jabatan perdana menteri. 

rzn/hp (rtr,ap)