1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Naftali Bennett
PM Naftali Bennett menentang kesepakatan JCPOAFoto: Tsafrir Abayov/Pool/picture alliance
PolitikTimur Tengah

Israel: Kompromi Baru Nuklir Iran 'Lebih Lemah' dari JCPOA

21 Februari 2022

Kesepakatan baru mungkin lebih lemah dibandingkan dengan kesepakatan awal tahun 2015, kata PM Naftali Bennett. Di saat yang sama, Israel yakin pencabutan sanksi terhadap Iran dapat meningkatkan pendanaan untuk terorisme.

https://www.dw.com/id/israel-kompromi-baru-nuklir-iran-lebih-lemah-dari-jcpoa/a-60852234

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pada hari Minggu (20/2) mengatakan bahwa Iran mungkin akan "segera" menyetujui kesepakatan nuklir baru. Namun, ia memperingatkan kompromi itu akan "lebih lemah" dibanding perjanjian awal tahun 2015.

Sejumlah negara kuat di dunia telah bernegosiasi di Wina, untuk menghidupkan kembali kesepakatan yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), yang memberikan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.

Israel dengan keras menentang kesepakatan itu dan telah mendesak para negosiator untuk mengambil sikap tegas terhadap Teheran dalam pembicaraan saat ini.

"Kami mungkin akan segera melihat kesepakatan," kata Bennett, seraya menambahkan bahwa pengaturan baru itu "lebih pendek dan lebih lemah dari yang sebelumnya."

Kekhawatiran Israel atas terorisme

Bennett menjadi penentang keras JCPOA dan berulang kali memperingatkan setiap pendapatan yang diperoleh Iran sebagai akibat dari keringanan sanksi baru akan digunakan untuk membeli senjata yang dapat membahayakan Israel.

"Uang ini pada akhirnya akan digunakan untuk terorisme," dia mengulangi pada hari Minggu (20/02).

Bennett mengatakan Israel tidak akan terikat oleh kesepakatan yang dihidupkan kembali dan akan mempertahankan kebebasan untuk bertindak melawan Iran.

"Kami mengorganisir dan mempersiapkan hari esok, dalam semua dimensi, sehingga kami dapat menjaga keamanan warga Israel sendiri," kata Bennett kepada kabinetnya.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada hari Sabtu (19/02) bahwa ada "kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang akan memungkinkan sanksi dicabut," memberi harapan.

Namun demikian, pemimpin Jerman itu mengatakan pembicaraan tetap di ujung tanduk, karena dia mengklaim kekuatan global sedang mendekati "momen kebenaran."

bh/ha (AP, AFP)