Indonesia Buat Vaksin COVID-19 Sendiri Dinahkodai Lembaga Eijkman | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 25.03.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Wabah Corona

Indonesia Buat Vaksin COVID-19 Sendiri Dinahkodai Lembaga Eijkman

Ilmuwan dunia tengah berlomba untuk mengembangkan vaksin anti COVID-19. Di Indonesia, Lembaga Eijkman memimpin konsorsium pembuatan vaksin tersebut, alasannya untuk antisipasi jika penjualan vaksin dunia terbatas.

Uji Coba Vaksin COVID-19 (picture-alliance/AP/T. Warren)

Ilustrasi pengembangan vaksin

Pemerintah menugaskan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME) memimpin konsorsium untuk membuat vaksin anti COVID-19. Sebab lembaga ini diketahui punya fasilitas, kemampuan, pengalaman, dan minat untuk itu. Tugas ini diberikan sepekan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama pasien Coivd-19 pada 2 Maret lalu.

"Di Eijkman kami sedang mengembangkan vaksin malaria, hepatitis, dengue. Dari bakterilogi sedang mengembangkan vaksin untuk penyakit paru paru juga," kata Direktur LBME Prof Amin Soebandrio kepada tim Blak-blakan detik.com di ruang kerjanya, Selasa (24/3/2020) sore.

Jika mengikuti arahan Badan Kesehatan Dunia (WHO) pembuatan vaksin harus selesai dalam waktu 18 bulan ke depan. Namun Amin berharap dalam waktu setahun pihaknya sudah bisa mendapatkan bibit vaksin untuk diserahkan ke industri (Bio Farma) untuk proses produksi lebih lanjut.

"Kan perlu ada uji klinis terbatas, uji klinis luas, dan sebagainya. Itu yang akan dilakukan oleh industri," ujar doktor bidang Immunogenetics dari Universitas Osaka, Jepang itu.

Antisipasi terbatasnya penjualan vaksin

Berdasarkan pengalaman saat terjadi wabah Flu Burung pada 2003-2004, ia melanjutkan, Indonesia memang harus mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam membuat vaksin terutama vaksin pandemik. Karena walaupun banyak negara yang membuatnya, tapi ketika terjadi pandemik negara produsen biasanya akan membatasi penjualan. Mereka akan memprioritaskan produk vaksinnya untuk kebutuhan warganya sendiri.

Kalau pun kemudian bersedia menjual, dipastikan harganya akan berkali lipat dari harga dalam kondisi normal. Amin mencontohkan, bila WHO menetapkan harga vaksin untuk imunisasi massal misalnya satu dolar per dosis, saat terjadi pandemik harganya mungkin bisa 10 kali lipatnya.

"Nah kalau Indonesia penduduknya 260 juta, dan harus mengimunisasi 150 juta orang saja. Setiap orang disuntik dua kali, kita perlu 300 juta dosis dikalikan 10 dolar. Bila sekarang 1 dolar sudah Rp 17 ribu, berarti anggaran negara yang harus disiapkan mencapai RP 51 triliun," papar Amin Soebandrio.

Tak cuma akan membebani keuangan negara, bila tak membuat vaksin sendiri proses imunisasi juga diperkirakan baru akan selesai dalam beberapa tahun. Sebab kapasitas produksi vaksin dunia saat ini hanya sekitar 8-10 juta dosis perminggu. Andai Indonesia hanya diberi satu juta dosis perminggu, untuk mengimunisasi 150 juta warga butuh 300 minggu atau 6 tahun.

Selain membuat vaksin, Eijkman kini setiap hari menguji sekitar 150 sampel warga yang diduga terpapar virus corona. Hasilnya, kata Amin Soebandrio, rata-rata ada 10 sampel yang positif mengidap Covid-19.

Sementara andalkan obat klorokuin

Sementara, sambil menunggu pengembangan vaksin, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memiliki stok obat klorokuin atau chloroquine sebanyak 3 juta. Meski demikian, Jokowi menyebut ini bukan obat sembarangan yang bisa didapatkan dengan bebas.

Jokowi menegaskan meski dipakai untuk pasien terinfeksi virus corona, chloroquine bukan obat first line untuk menyembuhkan virus tersebut. Hingga kini, belum ada obat atau vaksin definitif yang sudah terbukti bisa menyembuhkan virus corona.

Jokowi mengatakan berdasarkan pengalaman beberapa negara, chloroquine bisa dipakai untuk membantu menyembuhkan pasien terinfeksi virus corona.

"Pengalaman beberapa negara, chloroquine digunakan dan banyak pasien COVID sembuh dan membaik kondisinya," ujar Jokowi.

Namun Jokowi menegaskan, obat ini tak dijual bebas. Harus ada resep dokter untuk dapat obat ini. "Ini bukan obat bebas. Penggunaannya harus dengan resep dokter. Pemerintah memiliki stok 3 juta. Jadi untuk pasien COVID-19 yang ada di RS jika dianggap dokter klorokuin cocok untuk pasien tersebut, pasti akan diberikan," kata Jokowi. (pkp/gtp)

Baca selengkapnya:detiknews

Direktur LBM Eijkman Beberkan Alasan RI Bikin Vaksin Covid-19

Peringatan Jokowi soal Chloroquine 'Obat' Corona Tak Bisa Dipakai Sembarangan