Hadapi Sanksi Global, Ini Cara Iran Tetap Ekspor Minyak

Akhir September, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan kembali sanksi luas terhadap Iran yang sebelumnya ditangguhkan di bawah perjanjian nuklir JCPOA 2015. Kini perjanjian nuklir itu sudah tidak berlaku.

Langkah ini diambil setelah Inggris, Prancis, dan Jerman, sebagai tiga penandatangan Eropa perjanjian itu, memicu mekanisme 'snapback', yakni proses yang memungkinkan sanksi internasional yang sebelumnya ditangguhkan kembali berlaku secara otomatis jika Iran dianggap melanggar kesepakatan nuklir.

Sanksi yang diperbarui meliputi pembekuan aset Iran di luar negeri, penghentian perdagangan senjata dengan Teheran, dan pembatasan tambahan pada program rudal balistik Iran, di antara tindakan lainnya.

"Bukan masalah besar,” ujar Menteri Minyak Iran, Mohsen Paknejad.

"Dalam waktu kurang dari dua tahun, 25 paket sanksi dengan total 470 hingga 480 tindakan hukuman baru telah dijatuhkan pada Iran. Tidak ada sanksi lebih lanjut yang bisa benar-benar menjadi perhatian kami,” katanya kepada wartawan pada 1 Oktober.

Ambisi nuklir dan minyak terdampak sanksi

Beberapa sanksi yang diberlakukan kembali menargetkan program nuklir Iran, menyusul serangan Amerika Serikat (AS) terhadap situs nuklirnya pada Juni 2025. Setelah konflik 12 hari antara Israel dan Iran yang berpuncak pada pengeboman AS, Presiden Donald Trump mengklaim situs nuklir Iran telah "dihancurkan.”

Washington kini ingin terus menekan Teheran dan memaksa rezim teokratis itu untuk mundur serta sepenuhnya menghentikan ambisi nuklirnya. Untuk membiayai program nuklir, elit Iran harus menanamkan dana besar, terutama dari pendapatan ekspor minyak mentah.

"Dengan kembalinya sanksi PBB, pembatasan kini mencakup pengiriman Iran, larangan penjualan bahan bakar ke kapal tanker, inspeksi lebih ketat terhadap kapal yang membawa barang berpotensi ganda, serta pembatasan transfer keuangan,” ujar Dalga Khatinoglu, pakar energi dan ekonomi Iran, kepada DW.

"Semua ini membuat ekspor minyak legal Iran jauh lebih sulit, termasuk penjualan, transportasi, dan proses pembayarannya,” tambahnya.

Siapa yang diuntungkan dari sanksi ini?

Rezim Iran telah mencari cara untuk menghindari sanksi internasional selama bertahun-tahun, termasuk dengan membangun jaringan keuangan dan pengiriman bayangan untuk memfasilitasi perdagangan minyak.

Akhir Juli lalu, pemerintah AS menjatuhkan sanksi baru yang menargetkan lebih dari 115 individu, perusahaan, dan kapal yang terkait dengan industri minyak Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menggambarkannya sebagai putaran sanksi terbesar terhadap Iran sejak 2018.

Pembatasan ini terutama menargetkan "elit rezim” di Teheran, khususnya jaringan perusahaan milik Mohammad Hossein Shamkhani, putra Ali Shamkhani, seorang penasihat dekat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Keluarga Shamkhani telah menggunakan pengaruh politiknya untuk membangun kerajaan pengiriman, mengendalikan armada besar tanker dan kapal kontainer yang mengangkut produk petroleum dari Iran dan Rusia, serta kargo lainnya di seluruh dunia.

"Kerajaan pengiriman keluarga Shamkhani menyoroti bagaimana elit rezim Iran memanfaatkan posisi mereka untuk mengumpulkan kekayaan besar dan membiayai perilaku berbahaya rezim,” kata Bessent pada Juli.

Namun, kerajaan pengiriman keluarga Shamkhani bukan satu-satunya opsi bagi Iran untuk melewati sanksi.

AS mampu mengungkap banyak jaringan ini dalam beberapa tahun terakhir karena "perjuangan kekuasaan internal” di Iran, kata Hamzeh Safavi, profesor di Universitas Teheran, dalam konferensi pers bersama para pakar ekonomi di Teheran pekan lalu. "Jaringan-jaringan ini saling mengekspos untuk menghasilkan keuntungan miliaran.”

Cina membayar minyak dengan infrastruktur

"Hanya enam bulan lalu, Iran menjual minyaknya dengan diskon sekitar $1 (sekitar Rp15.500) dibandingkan harga Brent,” kata Homayoun Falakshahi, analis senior di perusahaan data minyak dan komoditas Kepler, kepada DW, merujuk pada patokan global harga minyak.

"Tiga bulan lalu, diskonnya sudah $3 (sekitar Rp 46.500), dan sekarang $6,5 (sekitar Rp 100.750). Saat ini Iran menawarkan minyaknya dengan diskon $8 hingga $10 (sekitar Rp 124.000–Rp 155.000) dibandingkan dengan grade sejenis dari Timur Tengah,” tambahnya

Meskipun ada sanksi AS yang luas yang membuat hampir tidak mungkin memproses pembayaran ke Iran secara resmi, Cina terus mengimpor minyak Iran.

Negara Asia ini bahkan telah menjadi pembeli terbesar minyak Iran sejak AS menarik diri sepihak dari perjanjian nuklir 2015 pada masa Presiden Trump, Mei 2018.

Seperti dilaporkan Wall Street Journal pada 5 Oktober, Iran dan Cina telah membangun sistem barter yang sebagian besar bersifat rahasia, di mana minyak Iran dikirim ke Cina, dan sebagai gantinya, perusahaan yang didukung negara Cina membangun proyek infrastruktur di Iran.

Dengan menghindari sistem perbankan internasional, kesepakatan ini telah memberikan pendapatan yang sangat dibutuhkan bagi Iran, yang ekonominya terpukul parah oleh sanksi.

Hanya dalam 2024 saja, hingga $8,4 miliar (Sekitar Rp122,4 triliun) dari pembayaran minyak mengalir melalui sistem ini untuk membiayai proyek infrastruktur Cina di Iran, lapor media AS tersebut.

 

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Yuniman Farid