Erdogan Ancam Uni Eropa Terkait Isu ISIS, Pengungsi, dan Siprus | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 13.11.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Turki

Erdogan Ancam Uni Eropa Terkait Isu ISIS, Pengungsi, dan Siprus

Tanggapi rencana sanksi Uni Eropa, Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan ancam pulangkan anggota ISIS yang berasal dari negara-negara Eropa. Kemungkinan ini juga dipengaruhi oleh rencana kunjungannya ke Amerika Serikat.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengancam akan memulangkan anggota-anggota ISIS yang berasal dari negara-negara di Eropa, bila Uni Eropa terus bersikukuh menerapkan sanksi terhadap negaranya. Turki sudah mulai melakukan ini, jelas Erdogan di Ankara sebelum terbang ke Amerika Serikat. 

“Kalian bisa menganggap remeh hal ini. Tetapi pintu-pintu ini bisa terbuka,” kata Erdogan. “Lalu kalian bisa lihat, bagaimana kalian menghadapi hal ini.” Uni Eropa harus mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap sebuah negara yang memiliki kendali atas banyak anggota ISIS di Turki dan Suriah, lanjutnya. Menurut keterangan Erdogan, ada lebih dari 1.000 anggota ISIS yang mendekam di penjara-penjara di Turki, 737 di antaranya adalah warga negara asing.

Baca jugaPemimpin IS Tewas di Perbatasan Negaranya, Mengapa Turki Lalai Mendeteksi?

"Kalian selalu menghalangi Turki"

Selain itu Erdogan juga kembali mengancam untuk mengirim lebih banyak pengungsi ke Eropa. Turki telah menampung lebih dari 3,6 juta pengungsi dari Suriah dan mengulangi ancamannya untuk membuka perbatasan ke Eropa. 

Minggu ini, Turki juga untuk pertama kalinya memulangkan sejumlah tersangka anggota IS ke Jerman. Sehubungan dengan proses masuk ke Uni Eropa yang lambat, Erdogan juga menuduh bahwa Uni Eropa tidak menepati janjinya. "Kalian (EU) selalu menghalangi Turki," tegas Erdogan.

Uni Eropa juga diminta jangan coba-coba untuk menakut-nakuti pemerintah Turki mengenai isu Siprus, lanjut Erdogan. Hal ini mengacu kepada pengeboran gas alam di lepas pantai Siprus, yang dianggap melanggar hukum oleh Uni Eropa. Pada Senin (11/11) kemarin, dalam pembukaan sidang Uni Eropa, akan menjatuhkan sanksi-sanksi baru bagi Turki.

Menteri luar negeri Uni Eropa antara lain membuat kerangka hukum untuk membekukan aset perorangan atau perusahaan yang terlibat dalam pengeboran gas alam ini. Turki menepis tuduhan atas pengeboran ilegal dan menganggap lepas pantai Siprus, dimana mereka melakukan uji coba pengeboran gas alam, termasuk dalam wilayah milik Turki.

Dengan aktivitas ini, Turki juga ingin mengamankan bagian Turki Utara dalam bisnis gas alam. Masalah ini berawal dari perselisihan pembagian Pulau Siprus. Turki menguasai bagian utara Siprus sejak tahun 1974. Di wilayah ini ada Republik Turki Siprus Utara, yang hanya diakui sebagai negara oleh pemerintah Turki. Sedangkan keseluruhan pulau ini diakui secara internasional sebagai Republik Siprus, dan merupakan anggota Uni Eropa sejak tahun 2004.

Harapan positif dari pertemuan dengan Donald Trump

Sebaliknya, rencana pertemuannya pada hari Rabu (13/11) siang waktu Amerika, dengan Presiden AS Donald Trump dinantikan Erdogan dengan positif. “Terlepas hubungan kami yang kurang baik, kami sepakat dengan Presiden Trump untuk menyelesaikan masalah dan untuk memperkuat hubungan-hubungan kami,” ujarnya. 

Trump akan menerima Erdogan di Washington; Amerika Serikat (AS). Erdogan antara lain ingin berbicara dengan Trump tentang ulama Fethullah Gülen yang tinggal di AS. Turki menuduh, bahwa Gülen mendalangi percobaan kudeta pada bulan Juli 2016 dan menuntut agar AS menyerahkan Gülen ke Turki. Tema-tema lainnya dalam pertemuan ini adalah perkembangan di Suriah Utara dan apa yang disebut zona keamanan disana.

Penyebab ketegangan lainnya antara Ankara dan Washington adalah sistem pertahanan yang dibeli Turki dari Rusia. Selain itu Erdogan mengatakan, bahwa Amerika Serikat tidak menepati janjinya untuk menyingkirkan milisi Kurdi Suriah dari zona perbatasan dengan Turki.

ag/rap/pkp (dpa,afp,rtr)
 

Laporan Pilihan