DPR AS targetkan pemulangan pasukan AS dari Irak | dunia | DW | 26.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Dunia

DPR AS targetkan pemulangan pasukan AS dari Irak

Tak hiraukan veto Bush, DPR AS sepakati dana militer darurat dengan syarat pulangnya seluruh pasukan AS dari Irak sampai awal musim semi tahun depan.

Dalam pemungutan suara 218 berbanding 208, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang dipimpin partai Demokrat menyepakati dana militer darurat sebesar $ 124 milyar, dengan syarat penarikan pulang pasukan AS secara bertahap.

Jadwal pemulangan pasukan yang tak mengikat itu dimulai selambatnya Oktober tahun ini. Secara berangsur pemulangan seluruh pasukan AS itu ditargetkan berakhir 31 Maret tahun depan. Rancangan Undang-undang yang diajukan kepada Presiden Amerika Serikat George W Bush hari ini, masih akan diputuskan oleh Senat AS.

Sebelum DPR AS mengambil keputusan itu Jenderal David Petraeus, komandan pasukan di Irak berusaha meyakinkan para wakil rakyat agar tidak mengesahkan RUU yang menyebut jadwal penarikan itu dengan menyorot perbaikan situasi di Irak. Jendral David Petraeus,

„salah satu bidang dimana ada kemajuan adalah menurunnya jumlah pembunuhan sektarian di Baghdad, yang jumlahnya kini hanya sepertiga daripada di bulan Januari. Ini merupakan perkembangan yang penting karena pembunuhan sektarian sangat mengkhawatirkan masyarakat dan ini merupakan salah satu fokus dari komandan pemimpin kami dan Irak. Meski begitu, kemampuan Al Kaidah untuk melancarkan aksi teror yang hebat merupakan hambatan besar yang pasti bisa Anda bayangkan, tetap menjadi fokus kami.“

Keterangan yang disampaikan Jendral Petraeus tidak menggoyahkan mayoritas anggota DPR. Partai Demokrat yang menguasai DPR AS berpijak pada ketidakpuasan masyarakat luas terhadap perang Irak yang sudah berlangsung selama empat tahun dan sebagai mayoritas berhasil mendorong posisi mereka tentang penarikan pulang pasukan AS dari Irak. Wakil partai Demokrat John Murtha selama ini memimpin upaya penghentian perang di Irak. Ia menyerukan,

„Menejemen perang ini begitu buruk sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk menuntut akuntabilitas Gedung Putih. Kebijakan ini tidak ditetapkan oleh militer melainkan oleh Gedung Putih. Jadi Gedung Putih harus bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan.“

Di pihak lain, kubu Republik tetap berargumen bahwa penetapan jadwal akan mengikat tangan para komandan militer AS dan mendorong pihak musuh di Irak.

Bagi Presiden George W Bush veto kali ini hanya merupakan yang kedua kalinya dalam enam tahun masa kepresidenannya. Sementara Partai Demokrat menyadari bahwa belum tentu mereka memiliki suara cukup dalam kedua kamar Kongres AS untuk menggulingkan vetonya.

Saat ini ada sekitar 146,000 pasukan AS di Irak, dan akan ditambah 30 ribu tentara. Sementara selain ribuan warga sipil dan tentara Irak yang terbunuh, sudah lebih dari 3000 tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang di Irak ini

Iklan