Polisi India Jerat Aktivis Iklim Dengan Tuduhan Makar | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 16.02.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

India

Polisi India Jerat Aktivis Iklim Dengan Tuduhan Makar

Dua aktivis iklim India didakwa "berkonspirasi" melawan negara, karena mengunggah dokumen protes petani ke media sosial. Seorang aktivis lain sudah ditangkap setelah unggahannya ditanggapi pegiat iklim, Greta Thunberg.

Simpatisan Partai Aam Aadmi menuntut pembebasan aktivis iklim India, Disha Ravi, di Mumbai, 15 Februari 2021.

Simpatisan Partai Aam Aadmi menuntut pembebasan aktivis iklim India, Disha Ravi, di Mumbai, 15 Februari 2021.

Ribuan orang berdemonstrasi di Bengaluru dan Mumbai, menuntut polisi agar membebaskan aktivis iklim yang ditahan menyusul unggahan di media sosial perihal aksi protes petani.

Disa Ravi, 22, ditangkap di Bengaluru, Sabtu (13/2). Polisi menerangkan dia dituduh menyebar informasi palsu di media sosial yang "merusak reputasi India." Dokumen yang disebar Ravi disebut berisikan rencana aksi protes yang detail untuk para petani.

Dokumen itu diunggah ulang oleh aktivis iklim Norwegia, Greta Thunberg, lewat sebuah kicauannya di Twitter awal Februari lalu.

Polisi meyakini, keberadaan dokumen tersebut mengindikasikan "konspirasi" di balik bentrokan berdarah pada 26 Januari silam, ketika para petani berkelahi dengan aparat keamanan. Satu orang demonstran meninggal dunia, sementara ratusan lain, termasuk polisi, mengalami luka-luka.

"Panggilan untuk protes disebar untuk melancarkan perang ekonomi, sosial, kultural dan regional terhadap India," tulis Mabes Kepolisian di New Delhi lewat akun Twitternya, Minggu (14/2).

Pembungkaman di media sosial

Pada Senin, demonstran berkumpul di selatan kota Bengaluru, menuntut polisi membebaskan Ravi. Puluhan lain menggelar aksi serupa di Mumbai.

Pembagian lahan pertanian di India sesuai ukuran.

Lahan pertanian di India kebanyakan terkotak-kotak dalam skala kecil. Reformasi agraria yang digulirkan pemerintah membuka kesempatan investor untuk menguasai sentra produksi, dan sebabnya dikhawatirkan akan menggusur petani kecil.

Penahanan aktivis iklim tersebut memicu kecaman di India dan di luar negeri. Partai-partai oposisi menyebut polisi melakukan penganiayaan, intimidasi dan serangan terhadap demokrasi.

Pada Senin (15/2), Polisi menerbitkan perintah penangkapan terhadap dua aktivis lain, yakni Nikita Jacob dan Shantanu Muluk, karena dituduh ikut bertanggungjawab menyusun dokumen protes yang diunggah Ravi.

Dokumen atau "toolkit" yang diperkarakan polisi disebut mengarahkan pembaca ke alamat sebuah situs internet milik kelompok pro-Khalistani, sebuah gerakan separatisme kaum Sikh di India antara 1980-1990.

Narasi serupa dibangun pemerintah India sejak awal untuk mendeskreditkan aksi protes petani. Mereka yang kebanyakan merupakan anggota komunitas Sikh, dituduh digerakkan oleh "nasionalisme agama."

Partai Kongres yang beroposisi menuduh partai Bharatiya Jannata berusaha membibit kebencian terhadap kaum Sikh untuk meredam protes petani, lapor Times of India. Kampanye media sosial anti-Sikh oleh buzzer pemerintah disebutkan meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir.

Reformasi agraria berujung petaka

Aksi protes petani India sudah berlangsung sejak November 2020 silam. Berpuluh ribu demonstran menginap di sejumlah titik di luar ibu kota, sembari sesekali menggelar aksi long march menuju pusat kota.

Mereka digerakkan oleh reformasi agraria yang diputuskan India pertengahan tahun lalu. Di dalamnya pemerintah membuka keran investasi di sektor pertanian yang selama ini diregulasi secara ketat oleh negara.

Petani khawatir akan kalah bersaing dengan korporasi. Sebaliknya pemerintah menilai aliran dana investasi dibutuhkan untuk memodernisasi sektor pertanian India.

Aksi protes para petani mulai menjaring perhatian internasional setelah ditanggapi Greta Thunberg, bintang pop Rihanna dan kemenakan wakil presiden AS, Meena Harris lewat media sosial.

Atas perhatian tersebut, Kementerian Luar Negeri India mengecam "kelompok-kelompok berkepentingan yang ingin memaksakan agenda mereka."

rzn/hp (ap, afp)

Laporan Pilihan