Cina Sahkan UU Persatuan Etnis, Minoritas Soroti Dampaknya

Kongres Rakyat Nasional Cina pekan lalu menyetujui dengan mayoritas besar sebuah undang-undang yang telah diajukan ke legislatif tiga tahun lalu: Undang-Undang tentang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis.

Sebanyak 2.756 suara mendukung undang-undang “persatuan etnis” ini, dengan tiga abstain dan tiga suara menolak.

Sebanyak 442 delegasi dari kelompok etnis minoritas ikut serta dalam pemungutan suara, yang mencakup sekitar 14% dari seluruh anggota parlemen.

Beijing mengklaim undang-undang ini akan mendorong persatuan nasional dan menghilangkan ketimpangan yang dihadapi kelompok etnis dalam kehidupan sosial.

Cina, sebagai negara multi-etnis dengan populasi 1,4 miliar jiwa, secara resmi mengakui 56 kelompok etnis. Sebanyak 55 di antaranya diklasifikasikan sebagai “minoritas” karena kelompok terbesar, etnis Han, mencakup 92% populasi, yaitu hampir 1,2 miliar orang.

Kelompok etnis lainnya termasuk Mongol (6,3 juta), Hui Muslim (11,4 juta), Tibet (7,1 juta), dan Uighur Muslim (11,7 juta).

Beberapa kelompok etnis kecil tidak diakui secara resmi, termasuk komunitas Yahudi yang diperkirakan berjumlah beberapa ribu orang.

Kekhawatiran minoritas terhadap represi

Undang-undang yang terdiri dari 65 pasal ini akan mulai berlaku pada 1 Juli. 

Pasal 1 menyatakan bahwa tujuan undang-undang ini adalah untuk “membentuk rasa kuat sebagai komunitas bangsa Cina, memajukan pembangunan komunitas bangsa Cina, serta mendorong terwujudnya kebangkitan besar bangsa Cina.”

Undang-undang ini tidak merinci sanksi konkret atas pelanggaran, melainkan merujuk pada hukum pidana.

“Jika pengorganisasian, perencanaan, atau pelaksanaan aktivitas terorisme kekerasan, aktivitas separatis etnis, atau aktivitas ekstremisme agama merupakan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana akan ditegakkan sesuai hukum,” demikian bunyi Pasal 62.

Para kritikus melihat undang-undang ini memberi ruang lebih besar bagi otoritas di Beijing untuk mengkategorikan tuntutan otonomi budaya kelompok etnis sebagai bentuk “separatisme.”

“Dikombinasikan dengan Undang-Undang Anti-Terorisme 2016, yang menjadi dasar hukum bagi kamp interniran massal, undang-undang baru ini akan semakin memperkuat represi terhadap Uighur di Turkestan Timur, khususnya terkait kebebasan bahasa, budaya, dan agama,” kata Turgunjan Alawdun, presiden World Uyghur Congress yang berbasis di Munich, kepada DW.

Organisasi tersebut merupakan lembaga advokasi politik bagi Uighur di pengasingan.

Alawdun menyebut wilayah Xinjiang di barat laut Cina sebagai “Turkestan Timur,” istilah yang populer di kalangan separatis Uighur.

Kamp massal dan asimilasi

Kamp massal bagi Uyghur, kelompok minoritas Muslim berbahasa Turkik, telah dibangun di Xinjiang dengan dalih sebagai “pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan” untuk memerangi “ekstremisme dan terorisme.”

“Selama sepuluh tahun terakhir, kebijakan asimilasi paksa dan sinisasi identitas budaya serta agama Uyghur telah menyebabkan kerusakan serius,” tambah Alawdun.

Jack Burnham, analis riset senior di Foundation for Defense of Democracies yang berbasis di Washington, menyatakan bahwa undang-undang ini mempercepat upaya Beijing dalam menekan kelompok minoritas, khususnya di Tibet dan Xinjiang.

Undang-undang ini, menurutnya, secara de facto memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan represif tersebut.

“Tindakan spesifik negara mencakup pelarangan Uighur untuk berpartisipasi dalam ibadah serta penghancuran masjid bersejarah,” ujar Burnham kepada DW.

Insentif juga diberikan untuk mendorong etnis Han berpindah dalam jumlah besar ke wilayah Uighur. Saat ini, Uighur hanya mencakup sekitar 45% populasi di wilayah otonom Xinjiang mereka sendiri.

Perubahan hierarki bahasa

Beberapa kelompok etnis besar di Cina masih memiliki bahasa dan sistem tulisan sendiri.

Hal ini, misalnya, terlihat pada uang kertas Cina. Namun, undang-undang baru ini menempatkan bahasa resmi etnis Han di atas bahasa lain.

“Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus menggunakan bahasa dan tulisan nasional sebagai bahasa utama dalam pendidikan dan pengajaran,” demikian isi undang-undang tersebut.

“Negara akan mendorong pembelajaran Mandarin sejak usia prasekolah, sehingga generasi muda yang menyelesaikan pendidikan wajib memiliki pemahaman dasar tentang bahasa nasional.”

Secara ideologis dan politik, semua kelompok etnis diharapkan semakin terikat dengan masyarakat mayoritas yang didominasi Han serta Partai Komunis.

Undang-undang ini mengharuskan negara untuk “membimbing setiap kelompok etnis dalam mengembangkan semangat etnis dengan patriotisme sebagai inti… serta mempertahankan identifikasi dengan tanah air besar, bangsa Cina, budaya Cina, Partai Komunis Cina, dan Sosialisme dengan Karakteristik Cina.”

Menurut Burnham, hal ini mendorong “nasionalisme Han.”

“Selain penekanan pada Mandarin dibandingkan bahasa daerah dalam pendidikan dan layanan publik, undang-undang ini juga memaksa minoritas untuk tinggal dalam ‘komunitas campuran’ dengan populasi Han yang signifikan,” ujarnya.

Di wilayah yang dihuni kelompok minoritas, perlawanan sejauh ini cukup kuat, terutama terkait bahasa dan tulisan mereka, yang dianggap sebagai penanda terakhir identitas mereka.

Pada tahun 2020, protes besar terjadi di wilayah otonom Mongolia Dalam setelah otoritas pendidikan setempat melarang penggunaan buku pelajaran berbahasa Mongolia di sekolah dasar dan menengah.

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman. 
Adaptasi dari naskah berbahasa inggris oleh Rahka Susanto.
Editor: Yuniman Farid