1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Bashar al-Assad Maju Lagi di Pilpres Suriah 26 Mei 2021

Jennifer Holleis
23 April 2021

Pemilu Suriah mendatang dikritik sebagai "lelucon teatrikal". Meskipun masih ada beberapa kandidat selain Assad, PBB menyatakan tidak melihat tanda-tanda akan berlangsung pemilihan umum yang bebas dan adil.

https://p.dw.com/p/3sQsw
Foto ilustrasi Pemilu Suriah
Foto ilustrasi Pemilu SuriahFoto: Jalaa Marey/AFP

Setelah Ketua Parlemen Suriah awal minggu ini mengumumkan bahwa pemilu akan dilangsungkan pada 26 Mei tahun ini, tiga orang sudah mengumumkan diri sebagai kandidat, termasuk Presiden Bashar al-Assad.

Kandidat yang ingin maju harus memenuhi kriteria tertentu sebelum dapat mengajukan pencalonannya ke Mahkamah Agung Suriah. Mereka perlu dukungan dari 35 anggota parlemen. Kandidat juga harus tinggal terus menerus di Suriah selama 10 tahun terakhir, tidak termasuk tokoh oposisi di pengasingan, dan harus menikah dengan seorang warga negara Suriah. Persyaratan ini berat bagi calon lain, mengingat parlemen didominasi oleh Partai Baath pimpinan Bashar al-Assad.

Sebelumnya memang sudah diduga, bahwa Bashar Assad akan mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan keempat dan akan tetap berada di puncak kekuasaan untuk tahun ke depan. Dalam pemilu terakhir pada 2014, dia memenangkan hampir 90% suara. Saat itu, dia memiliki dua pesaing.

Banyak warga Suriah tidak bisa ikut pemilu

Tidak semua orang akan diizinkan memilih, atau memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Suriah saat ini menjadi rumah bagi jumlah pengungsi terbesar di dunia, dengan jutaan pengungsi domestik di provinsi barat laut Idlib dan di daerah-daerah di timur yang berada di luar kendali pemerintah. Mayoritas Kurdi di Suriah utara juga tidak punya hak pilih.

Pengamat internasional meragukan pemungutan suara bulan Mei nanti akan bisa terlaksana sesuai tuntutan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pemilihan bebas dan adil.

"Pemilu yang telah diumumkan di bawah naungan konstitusi saat ini bukan bagian dari proses politik seperti yang ditetapkan Resolusi Dewan Keamanan 2254. PBB sama sekali tidak terlibat dalam pemilu ini dan tidak memiliki mandat untuk itu," kata Jenifer Fenton, juru bicara utusan khusus PBB untuk Suriah kepada DW.

Kawasan yang diizinkan mengikuti pemilu di Suriah (arsir biru)
Kawasan yang diizinkan mengikuti pemilu di Suriah (arsir biru)

'Lelucon' terbaru penguasa

Pemungutan suara bulan Mei akan berlangsung di tengah krisis keuangan Suriah, yang diperburuk oleh sanksi internasional dan pandemi. Sekretaris Jenderal Koalisi Nasional Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah, Naser al-Hariri,  mengecam pemilu mendatang itu sebagai "lelucon".

"Saya tidak melihat sedikit pun harapan untuk sesuatu yang baik," kata Anna Fleischer, koordinator program dari yayasan politik Heinrich Böll Foundation kepada DW. Dia mengatakan pemilihan ini hanya berfungsi untuk melegitimasi rezim Assad dan memperkuat posisinya. "Untuk penduduk Suriah, tidak akan ada perbedaan."

Menurut data PBB yang terbaru, di Suriah saat ini ada 13,4 juta orang - dua pertiga dari penduduknya - yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Meskipun Suriah berada di ambang kehancuran finansial, kemenangan Bashar al- Assad dalam pemilu akan berfungsi sebagai pendorong moral. "Pemilihannya kembali akan memperkuat kemenangan militernya, sejauh menyangkut rezim ini," kata Anna Fleischer.

(hp/ gtp)