1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Seseorang menunjukkan dompet penuh uang logam
Ilustrasi dana terbatasFoto: Robin Utrecht/picture alliance
EkonomiIndonesia

Akan Resesi Lagi? Bagaimana dong?

10 Juni 2022

Ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, tapi Bank Dunia sudah mewanti-wanti resesi akan datang lagi. Kali ini dalam skala global. Kita harus bagaimana?

https://www.dw.com/id/bagaimana-kita-mempersiapkan-diri-dari-bayangan-resesi-ekonomi-global/a-62079145

Kondisi perekonomian global belum sepenuhnya bisa bernapas lega usai melewati pandemi COVID-19. Pada Selasa (07/06) Bank Dunia juga memperingatkan bahwa perang, kebijakan lockdown di Cina, gangguan rantai pasokan, dan stagflasi telah memukul pertumbuhan ekonomi. "Bagi banyak negara, resesi akan sulit dihindari," kata Presiden Bank Dunia, David Malpass, dikutip dari laman internet Bank Dunia.

Ada sejumlah tantangan yang wajib diwaspadai diantisipasi oleh negara-negara di dunia agar tidak terjun dalam jurang resesi ekonomi. Misalnya, perang antara Rusia dan Ukraina serta pengetatan kebijakan moneter yang digaungkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve System) atau The Fed.

Resesi ekonomi terjadi saat suatu negara mengalami penurunan angka produk domestik bruto (PDB) selama lebih dari dua kuartal dalam setahun mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Resesi dapat menyebabkan penurunan profit perusahaan, peningkatan pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, dan bahkan kebangkrutan ekonomi.

Resesi, siklus yang selalu berulang

Resesi merupakan siklus ekonomi yang selalu terjadi. Sejumlah pemikir ekonomi dunia seperti Joseph Schumpeter dalam jurnalnya yang berjudul The Analysis of Economic Change pada 1935, menelisik ulang teori siklus ekonomi terjadi setiap tujuh hingga 11 tahun. Sementara Nikolai Kodrantiev, pakar ekonomi Uni Soviet, merumuskan hipotesisnya dalam buku The Major Economic Cycles, bahwa siklus ekonomi ini terjadi setiap 45 hingga 60 tahun sekali.

Sejarah mencatat serangkaian resesi global yang terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Masih segar dalam ingatan berbagai negara, termasuk Indonesia dan Jerman, masuk masa resesi akibat pandemi COVID-19.

Sebelumnya tahun 2012, krisis keuangan yang melanda sejumlah negara-negara di Eropa. Lalu, ada pula housing bubble pada tahun 2008 di Amerika Serikat yang mengakibatkan bank investasi terbesar di dunia Lehman Brothers gulung tikar.

Wilayah Asia Tenggara sendiri pernah mengalami keterpurukan ekonomi yang dimulai dari Thailand kemudian merambat ke Indonesia dan beberapa negara wilayah Asia lainnya pada tahun 1997 hingga 1999.

Siklus resesi bisa lebih pendek?

Kepala Ekonom Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual menuturkan tidak menutup kemungkinan bahwa siklus resesi ekonomi di masa depan bisa lebih pendek daripada yang selama ini diteorikan para ekonom dunia.

Resesi ekonomi merupakan siklus yang tidak bisa dielakkan, menurut David. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat pun bisa tidak siap mengatasi laju inflasi yang tinggi sehingga menaikkan suku bunga dengan cepat. Perlambatan ekonomi bisa diindikasikan dari tingkat utang global, dia menambahkan bahwa negara-negara maju mengalami tren kenaikan utang yang bisa mengganggu perekonomian.

"(Kita) perhatikan akhir-akhir ini The Fed agresif menaikkan suku bunga. Tahun depan (perekonomian) bisa melambat," kata David kepada DW Indonesia. Dia juga mengucapkan bahwa kenaikan harga komoditas dan tingkat inflasi yang tinggi dapat memicu perlambatan ekonomi.

Karena itu, ia menilai negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu mempersiapkan kebijakan moneter sehingga resesi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Sementara terhadap masyarakat luas, dia menyarankan agar pada fase-fase pesatnya pertumbuhan ekonomi, masyarakat perlu menabung. 

"Perlu pemikiran strategis jangka menengah dan panjang, daripada (keputusan) kepentingan jangka pendek yang didorong pertimbangan politik," ujar David kepada DW Indonesia melalui sambungan telepon.

Subsidi perlu dipertimbangkan

David menyoroti anggaran negara sebesar 520 triliun rupiah yang dialokasikan untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, LPG tabung 3 kilogram, hingga tarif listrik. Dia mengatakan bahwa subsidi BBM cenderung tidak tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah. Saat ini, harga ekonomi dan jual BBM terlalu lebar sehingga dapat menimbulkan distorsi di pasar.

"Penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dapat memicu penyelundupan. Sektor industri tidak boleh menerima subsidi. Harus diperhatikan efektivitasnya," kata David.

"Subsidi oke, jangan sampai terlalu besar, (karena) distorsi besar juga," tegas David. Menurut dia, pemerintah perlu membenahi data agar subsidi yang disalurkan pemerintah tepat sasaran. David mencontohkan bagaimana pemerintah India memiliki pengelolaan data yang baik serta melibatkan sektor finansial untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran.

Inovasi teknologi diharapkan redam pengaruh resesi

Pendapat berbeda diutarakan oleh Shandy Jannifer Matitaputty, ekonom dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Menurut Shandy, siklus resesi tidak akan memendek karena faktor perkembangan teknologi yang cukup pesat.

Pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada beberapa hal meliputi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), inovasi teknologi, serta pembentukan modal. "SDM dan SDA sifatnya saling memengaruhi. SDM ditingkatkan untuk mengejar teknologi dan modal, namun secara fondasi menjadi keropos karena satu pilar yaitu SDA tidak tersorot," ucap Shandy.

Siklus resesi bisa memanjang atau memendek tergantung pada ketahanan dari sisi permintaan dan penawaran. Pertumbuhan ekonomi bisa terbentuk dari produsi sejumlah sektor seperti jasa, manufaktur, dan pertanian, kata Shandy kepada DW Indonesia.

"Suplai kita aman. Produksi aman. Ketahanan ini dalam artian kita tidak bergantung pada negara lain. (Bila) kita bergantung dengan negara lain, kita riskan dengan goncangan ekonomi," ujar Shandy. 

Sisi pembelanjaan atau pengeluaran suatu negara digerakkan oleh faktor konsumsi, investasi, kegiatan belanja negara, dan ekspor-impor, ujar Shandy. Dia juga menambahkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina tidak berdampak langsung pada perekonomian di Indonesia.

"Goncangan ekonomi yang disebabkan pandemi tidak bisa disamakan dengan perang Ukraina. Pandemi berdampak pada sektor kesehatan, manufaktur, dan tenaga kerja (di Indonesia)," kata Shandy kepada DW Indonesia.

Shandy juga menyoroti soal langkah pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Fed. Selama Bank Indonesia (BI) tidak merespon dalam bentuk perubahan penetapan suku bunga, maka situasi ekonomi Indonesia akan baik-baik saja. Segala perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh BI akan diikuti oleh bank-bank di bawah naungannya.

"Harus dilihat apa (sektor) apa dulu yang paling terdampak resesi. (Pemerintah Indonesia) bisa memberikan relaksasi pajak, penurunan suka bunga," tutup Shandy. (ae)