Asia Tenggara di Garis Persimpangan Islamis Radikal | INDONESIA: Laporan topik-topik yang menjadi berita utama | DW | 15.10.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Terorisme

Asia Tenggara di Garis Persimpangan Islamis Radikal

Serangan terhadap Menkopolhukam Wiranto menunjukkan betapa besarnya bahaya para Islamis radikal. Namun, bukan hanya pasukan keamanan yang punya tanggung jawab dalam perang melawan radikalisasi.

Menteri Wiranto baru saja keluar dari mobil dinasnya pada Kamis (10/10) di Pandeglang, Banten, ketika seorang laki-laki bergegas maju dan menusukkan pisau dua kali sebelum akhirnya dilumpuhkan pasukan keamanan. Wiranto menderita luka parah di perut dan dirawat di rumah sakit militer di Jakarta. Kini ia dalam kondisi stabil, seperti yang diumumkan secara resmi.

Penyerangnya bernama Syahril Alamsyah, 31, yang memakai nama alias "Abu Rara" dan berbaiat kepada organisasi teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD). JAD adalah salah satu dari banyak organisasi teroris di Asia Tenggara yang berafiliasi dengan ISIS. Selain JAD, dalam kelompok ini juga termasuk Abu Sayaf dan kelompok Maute di Filipina.

Selain itu, ada sejumlah besar organisasi teroris Islam lainnya yang aktif di seluruh kawasan mulai dari Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura hingga Filipina. Tidak semua dari organisasi tersebut adalah bagian dari ISIS. Jemaah Islamiyah (JI) misalnya, yang pada tahun 2002 melakukan pengeboman di Bali dan menewaskan lebih dari 200 orang. Setelah peristiwa bom di Bali, JI sebagian besar dikendalikan oleh otoritas keamanan, tetapi para ahli menilai mereka kini sedang memperkuat jaringan.

Asia Tenggara jadi tujuan ISIS

Zachary Abuza, pakar Asia Tenggara dari National War College, Washington D.C. dan Colin P. Clarke dari RAND Corporation, dalam laporan bersama di sebuah blog keamanan, Fortuna's Corner, menyimpulkan bahwa "Asia Tenggara kemungkinan menjadi tempat terbaik bagi para militan Islam."

Setelah kehilangan teritorialnya di Suriah dan Irak pada Maret 2019, ISIS mengubah diri menjadi organisasi teroris global yang terdesentralisasi. Menurut para ahli, wilayah Asia Tenggara yang sulit dikontrol karena banyaknya pulau sangat cocok untuk infiltrasi ISIS.

Setelah serangan di Sri Lanka pada April 2019, direktur Pusat Penelitian Islam Global di Frankfurt, Susanne Schröter, mengatakan: "Di seluruh Asia Selatan dan Tenggara ada struktur jihadis dengan latar belakang internasional."

Di Asia Tenggara, kelompok-kelompok teroris sudah menyatakan komitmen mereka terhadap ISIS pada tahun 2014. Sejak 2016, surat kabar ISIS "al-Fatihin" ("Sang Penakluk") terbit mingguan dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Sejak 2018, terjadi sebelas bom bunuh diri di Indonesia dan enam insiden di Filipina. 

Hampir setiap minggu, surat kabar di wilayah regional melaporkan penangkapan para Islamis militan. Di Malaysia saja, selama enam tahun belakangan telah ditahan lebih dari 500 tersangka teroris. Sekarang ada pula kemungkinan kembalinya orang-orang dari Suriah dan Irak. Malaysia memperkirakan ada 53 orang dan Indonesia lebih dari 100 orang, demikian menurut surat kabar Benar News.

Perlu pendekatan berbeda 

Konflik di kota Marawi, di Pulau Mindanao, Filipina, dari Mei hingga Oktober 2017 menunjukkan besarnya kapasitas perlawanan kaum Islamis. Mereka berhasil menguasai kota berpenduduk 200.000 jiwa dan bertempur selama berbulan-bulan dengan pihak militer Filipina. Kini, sebagian kota telah hancur dan ada lebih dari 50.000 penduduk tinggal di tempat-tempat penampungan.

Para pakar menilai langkah-langkah antiterorisme yang diambil oleh pemerintah masing-masing negara di wilayah ini secara berbeda. Zachary Abuza menilai langkah pemerintah Indonesia telah bagus. Dia menunjukkan adanya ratusan tersangka telah ditangkap sejak berlakunya undang-undang antiterorisme tahun 2018.

Pihak berwenang sebenarnya telah mengenali pelaku penusukan Wiranto sebagai seorang radikal. Namun mereka tidak bisa menangkapnya tanpa ada bukti ia melanggar hukum, ujar pakar keamanan Stanislaus Riyanta kepada DW.

"Bukan kecolongan, tapi intelijen tidak bisa melakukan tindakan tapi hanya memberikan peringatan atau informasi kepada aparat penegak hukum. Ketika ada informasi, aparat penegak hukum juga tidak bisa melakukan penangkapan jika tidak ada indikasi aksi teror."

Dengan diperketatnya UU yang mempersempit ruang gerak mereka, para teroris pun menyesuaikan strategi dengan membentuk sel-sel kecil dan serangan individu yang direncanakan. "Ini membuatnya lebih sulit untuk mengidentifikasi pada waktu yang tepat."

Abuza dan Clarke, lebih kritis melihat upaya antiteroris di Filipina. Pasukan keamanan telah melakukan pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia. Hal ini mendorong orang-orang yang memiliki dendam terhadap pemerintah di Manila untuk bergabung dalam pelukan kaum Islamis. Hal yang sama berlaku untuk operasi militer di Marawi yang kemudian dieksploitasi oleh kaum radikal dalam propaganda mereka.

Masalah sosial bersama

Namun perjuangan melawan teroris oleh aparat keamanan dinilai tidak cukup. Peneliti Indonesia yang berbasis di Bonn, Berthold Damshäuser, yang berbicara kepada DW pada pemilu di bulan April 2019, telah mengamati "meningkatnya intoleransi" selama bertahun-tahun. Orang-orang Indonesia khususnya yang berusia lebih muda semakin menyerukan interpretasi Islam konservatif dan mempromosikan peningkatan islamisasi di negara ini.

Toleransi beragama yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, menurut pengamat, baru-baru ini telah dirusak oleh hak-hak khusus regional guna menegakkan konsep moral yang bersifat fundamentalis. Susanne Schröter menegaskan adalah penting untuk memperkuat posisi prinsip-prinsip demokrasi secara menyeluruh dari konstitusi dalam berhadapan gerakan ini di kawasan regional. (ae/vlz)

Rizki Akbar Putra berkontribusi dalam riset dan wawancara untuk artikel ini.

 

Laporan Pilihan