AS Dukung Kesampingkan Sementara Perlindungan Hak Paten Vaksin COVID-19 | DUNIA: Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia | DW | 06.05.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Iklan

Vaksin COVID-19

AS Dukung Kesampingkan Sementara Perlindungan Hak Paten Vaksin COVID-19

AS mendukung agar perlindungan Kekayaan Intelektual vaksin corona dikesampingkan sementara agar produksi vaksin meningkat. Lebih dari 100 negara menginginkan penangguhan sementara paten dan hak cipta vaksin COVID-19.

Hak paten vaksin corona

AS mengatakan dengan mengesampingkan hak paten vaksin COVID-19 diharapkan produksi vaksin akan meningkat di tengah permintaan global yang tinggi

Duta Besar Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Katherine Tai pada Rabu (05/05) mengatakan, AS akan mendukung proposal untuk mengesampingkan sementara perlindungan Kekayaan Intelektual vaksin virus corona. Banyak pihak menyerukan penangguhan perlindungan paten, hak cipta, dan semacamnya, selama beberapa tahun demi membantu mempercepat produksi vaksin.

"Ini adalah krisis kesehatan global, dan keadaan luar biasa dari pandemi COVID-19 yang memerlukan tindakan luar biasa," tulisnya dalam sebuah pernyataan.

"Pemerintah sangat meyakini perlindungan kekayaan intelektual, tetapi dalam upaya untuk mengakhiri pandemi ini, (pemerintah) mendukung pengabaian perlindungan paten tersebut untuk vaksin COVID-19."

Dia mengatakan AS akan berpartisipasi dalam negosiasi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), namun diprediksi butuh waktu penyelesaian yang lama.

"Tujuan pemerintah AS adalah untuk memberikan sebanyak mungkin vaksin yang aman dan efektif kepada sebanyak mungkin orang, secepat mungkin. Saat pasokan vaksin kami untuk rakyat Amerika aman, pemerintah akan terus meningkatkan upayanya - termasuk bekerja dengan sektor swasta dan semua mitra - untuk memperluas produksi dan distribusi vaksin. Upaya ini juga untuk meningkatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi vaksin tersebut. "

Gagasan untuk mengesampingkan sementara perlindugan kekayaan intelektual untuk vaksin COVID-19 mendapat dukungan luas dari banyak negara berkembang, karena negara-negara ini berjuang untuk mengamankan dosis yang cukup untuk memvaksinasi warganya. Sementara negara kaya seperti AS dituding menimbun pasokan vaksin.

Bagaimana reaksi para pemimpin terhadap pengumuman AS?

Baik pemimpin di kalangan internasional, maupun di kalangan domestik AS, sama-sama memuji langkah yang diterapkan pemerintahan Presiden Joe Biden.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut keputusan pemerintahan Biden untuk mendukung proposal pengabaian hak paten vaksin corona, sebagai "momen monumental dalam perang melawan COVID-19."

Ghebreyesus mendukung inisiatif tersebut, dengan mengatakan keringanan semacam itu berada dalam kewenangan WTO dan ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya.

"Langkah berani dan langkah yang benar," kata Administrator USAID Samantha Power.

Dia menambahkan, "Mengesampingkan perlindungan Kekayaan Intelektual untuk vaksin COVID-19 akan memastikan kami dapat mendistribusikannya ke dunia lebih cepat dan menghentikan wabah dan varian baru di masa depan sebelum meningkat." 

Siapa yang menentang pengabaian hak paten?

Proposal tersebut mendapat tentangan keras dari negara-negara dengan industri farmasi dan bioteknologi yang kuat. Mereka mengatakan bahwa pengabaian seperti itu tidak akan memberikan kelegaan yang diharapkan orang-orang, karena produksi vaksin adalah prosedur kompleks yang tidak dapat ditingkatkan hanya dengan mencabut perlindungan, yang dapat berdampak pada inovasi di masa depan.

Negara-negara anggota WTO akan segera mempresentasikan dan merundingkan proposal tersebut. Duta besar di Dewan Umum WTO telah memperdebatkan gagasan tersebut, yang pertama kali diajukan oleh India dan Afrika Selatan pada bulan Oktober.

Panel WTO akan membicarakan masalah ini pada akhir bulan, sebelum pertemuan resmi pada 8 dan 9 Juni. Lebih dari 100 negara mengatakan mereka mendukung proposal tersebut. (pkp/as)

Laporan Pilihan