AS dan Eropa Desak Pemilu Ulang Demi Damaikan Kosovo

Lobi politik untuk mendamaikan Kosovo dilancarkan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, selama Konferensi Tingkat Tinggi Eropa di Moldova, Kamis (1/6). Di sana turut hadir Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti, dan Presiden Serbia, Aleksandar Vucic.

Pemerintah di Pristina didesak menyelenggarakan ulang pemilu di kawasan etnis Serbia. Pemilu sebelumnya diboikot oleh partai-partai Serbia dan sebabnya mencatatkan tingkat partisipasi cuma sebesar 3,5 persen. "Kita telah meminta kedua pihak untuk mengorganisasikan pemilihan baru di empat distrik secepat mungkin," kata Presiden Prancis, Macron.

Kedua negara bermusuhan sejak kemerdekaan Kosovo 15 tahun silam, yang hingga kini tidak diakui oleh Serbia. Uni Eropa belakangan menggencarkan upaya diplomatik untuk memulihkan relasi antara kedua negeri jiran.

"Penting bagi semua yang terlibat untuk melakukan segala cara demi mencapai deeskalasi," kata Scholz seusai pertemuan. Dia tidak merinci hasil negosiasi, namun mengklaim naskah kesepakatan akan menjadi solusi akhir bagi perpecahan di Kosovo. "Kami  membahasnya dengan sangat intensif dan serius," imbuhnya. "Kita lihat keberhasilannya nanti."

Pada hari yang sama, PM Kurti menegaskan sikapnya untuk mengakui hasil pemilu komunal di utara yang dimenangkan partai-partai Albania.

"Wali kota harus menjalankan tugas di kantornya masing-masing," kata Kurdi kepada media-media Kosovo. "Kita membutuhkan normalitas. Apa artinya punya bangunan pemerintah untuk pejabat negara jika tidak digunakan?"

Protes berlanjut di Kosovo

Sementara itu, warga etnis Serbia kembali berkumpul di kota Zvecan untuk berdemonstrasi, di tempat pecahnya bentrokan dengan pasukan perdamaian NATO. Di sana, mereka disambut aparat anti huru-hara berseragam lengkap yang membarikade kantor wali kota dengan pagar besi dan kawat berduri.

Ketegangan di Zvecan sempat memuncak pada Selasa (31/5), ketika insiden bentrokan dengan demonstran Serbia menyebabkan 30 pasukan NATO dan polisi Kosovo luka-luka. Adapun jumlah korban di pihak demonstran diyakini lebih tinggi. Menurut laporan media lokal, aksi protes warga etnis Serbia pada hari Kamis berlangsung damai.

Wilayah utara Kosovo dihuni oleh mayoritas etnis Serbia, sementara sisanya didominasi warga berdarah Albania. Kisruh teranyar sudah bermula sejak akhir tahun lalu, ketika pemerintah pusat di Pristina gagal bersepakat dengan partai-partai Serbia soal pemilu komunal yang seharusnya digelar Desember silam.

Warga etnis Serbia sejauh ini menuntut pembatalan hasil pemilu dan penarikan mundur aparat kepolisian Kosovo. Hal senada didesakkan oleh Presiden Serbia, Vucic, yang mengatakan tidak akan berdiam diri jika minoritas Serbia di Kosovo diserang.

Kamis (1/6), Presiden Kosovo, Vjosa Osmani, mengritik Vucic karena dinilai telah berbohong terkait hasil pertemuan di Moldova. Dia menyebut para demonstran Serbia sebagai "kelompok kriminal" yang diperintah oleh Belgrad.

"Apa yang penting saat ini adalah bahwa Serbia berhenti mendukung kelompok kriminal yang menyebabkan sebagian besar masalah di utara kosovo, tapi juga di luar kawasan ini," kata dia.

Kanselir Jerman Scholz mengatakan, solusi permanen bagi konflik di Kosovo membutuhkan komitmen yang kokoh dari kedua pihak. "Solusinya membutuhkan keberanian dari semua yang terlibat," kata dia, "karena mereka harus menjalankan peran masing-masing untuk mencapai deeskalasi."

rzn/hp  (dpa, rtr)