1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Andai Saya Humas Para Politisi

Indonesien Geger Riyanto Autor, Essayist und Aktivist
Geger Riyanto
11 Desember 2021

Saat duka masih menyelimuti mereka yang kehilangan keluarga akibat COVID-19, para politisi kelas berat Indonesia berlomba-lomba “mengepakkan sayapnya", terpampang di baliho-baliho yang beradu paling depan.

https://www.dw.com/id/andai-saya-humas-para-olitisi/a-59851158
Para politisi dalam kampanye politik
Gambar baliho politik di IndonesiaFoto: Imam Suripto/detikcom

Hari-hari gelombang kedua COVID-19 di Indonesia ialah hari-hari yang kelam buat banyak orang. Aktivitas ekonomi direm untuk mengatasi kenaikan kasus harian yang seakan remnya blong. Kehidupan publik mati. Orang-orang terdekat terpapar dengan virus ini. Seperti kata penyair Joko Pinurbo, "hari-hariku terbuat dari innalilahi.”

Dan pada hari-hari itu, Anda ingat, para politisi kelas berat Indonesia berlomba-lomba "mengepakkan sayapnya”. Sosok-sosok mereka terpampang di baliho-baliho yang beradu paling depan di ruang publik terdekat Anda. Tak lupa, pada baliho tersebut tertera kata-kata mutiara yang mudah diingat seperti "Kepak Sayap Elektabilitas”, "Padamu Suara Kami Mengabdi”, "Kerja untuk 2024”.

Anda mungkin masih bisa mengingat dengan tajam kemarahan Anda terhadap sosok-sosok ini. Mungkin Anda tengah terkapar lemah di rumah, mungkin Anda sedang resah mendampingi keluarga yang dirawat, atau barangkali Anda baru saja kehilangan pekerjaan. Dalam situasi itu, Anda dihadapkan dengan sosok-sosok yang hidupnya nampak di atas awan-awan dan tengah mengail suara Anda.

Saya paham kemarahan Anda.

Bila Saya Humas Mereka

Tapi bila saya humas mereka, apa saya bakal menghentikan mereka? Tidak. Saya bakal membiarkan mereka terus bermimpi basah menjadi orang nomor satu RI di 2024. Pun, bila ada kesempatan, saya akan meniupkan ide-ide yang membuat impian mereka awet dan terus membumbung tinggi.

"Jawab dengan jujur dan objektif, Mas. Apa saya berpeluang menjadi Presiden di 2024 nanti?”

Andai politisi PM—bukan inisial yang bersangkutan—bertanya seperti itu kepada saya, jawaban saya hanya satu: "tentu saja, Bu!” Saya akan mengingatkan kepadanya lagi orang-orang partainya dan massa yang ditemuinya dalam kunjungan-kunjungannya ke daerah. Saya akan mengatakan itu petunjuk rakyat mengelu-elukannya untuk memimpin.

"Ini saatnya injak gas sedalam-dalamnya, selagi yang lain belum mulai berkampanye. Kalau Ibu mulai jauh lebih dulu, tak akan ada yang bisa mengejar nantinya,” tambah saya.

Hanya dengan begini, Anda tahu, para politisi mau merogoh koceknya yang diisi entah dengan kekayaan dari mana. Mereka tak akan segan-segan membakar sebagian uangnya, toh, bagi mereka jabatan yang lebih tinggi adalah investasi sekaligus piala kehidupan.

Dan apa yang dibutuhkan oleh para pengusaha baliho di tengah bisnis yang sepi lantaran pandemi kalau bukan suntikan dana segar dari para pemimpi ini? Apa yang dibutuhkan masyarakat kalau bukan pengeluaran jor-joran dari punggawa-punggawa yang uangnya ditumpuk aman, mungkin dalam sebuah rekening cangkang entah di mana?

Ngebet jadi presiden?

Dan kenyataannya pula, hanya sedikit ajang penggerak ekonomi negara yang bisa dibandingkan dengan ajang politik. Bila pemilu tiba, dana yang dikeluarkan oleh semua caleg dari satu partai saja bisa mencapai Rp1 triliun. Satu caleg DPR bisa mengucurkan uang antara Rp750 juta-4 miliar. Anda bisa membayangkan berapa kali lipat nilai investasi yang bisa dikeluarkan politisi-politisi kelas kakap yang kebelet menjadi presiden.

Dan sebelum saya dituduh tak punya hati, saya mau mengingatkan bahwa politisi PM, AH, maupun MI yang baliho-balihonya mencemari ruang publik itu reputasinya "kaleng-kaleng". Mereka bukan figur populer sedari awal. Mau dipermak seperti apa pun, mereka tak memiliki harapan di 2024. Semakin gahar mereka mengiklankan dirinya, semakin populer mereka sebagai bahan meme atau sosok komikal yang tak dipertimbangkan serius.

Pun, beriklan politik di tengah-tengah kekeruhan pandemi adalah bunuh diri elektabilitas. Orang-orang akan melekatkan sosok-sosok bersangkutan dengan momen-momen jatuh sakit, terkoyak-koyak duka, dan belum lagi mereka akan dikontraskan dengan gerakan warga saling membantu tanpa pamrih.

Tak akan ada ekses politik dari membantu mereka, bukan?

Keputusasaan

Saya tentu saja sadar, perkaranya tidak sesederhana itu. Praktik semacam yang terpapar di atas bakal memacu semua politisi lain untuk memacu mesin pencitraannya. Ujungnya, biaya politik menjadi tak kira-kira.

Dan biaya politik yang mahal merupakan akar dari sangat banyak kemelut politik di Indonesia. Penjelasan sederhananya, satu-satunya kesempatan untuk menebus biaya politik yang mahal ini adalah dari jabatan yang berhasil disabet melalui ajang politik. Dan lembaga-lembaga yang memoles citra para politisi ini punya andil terhadap keterperangkapan kita dalam kemelut ini.

Namun, bagaimana bila saya benar-benar seorang humas politisi? Saya pun tak akan punya pilihan di luar melakukan skenario saya di atas. Bila bukan saya yang mengiming-imingi dan menadah uang sang politisi bersangkutan, akan ada humas-humas lain yang siap melakukannya. Itulah mengapa korupsi adalah lingkaran yang sempurna. Ia adalah garis yang tak putus dan bakal terus berputar bila diikuti.

Tapi, ah, anggap saja tulisan ini celotehan tak masuk akal seseorang yang putus asa bagaimana mereformasi pemilihan pejabat di negeri ini.

@gegerriy 
Esais dan peneliti yang tengah menyelesaikan Ph.D. di Institut Etnologi, Universitas Heidelberg. 


*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.