Aksi Penyadapan Harus Direstui Pengadilan Khusus AS | Fokus | DW | 19.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Fokus

Aksi Penyadapan Harus Direstui Pengadilan Khusus AS

Kritik terhadap pemerintah AS atas kasus penyadapan pembicaraan warganya, dilancarkan secara gencar.

default

Hari Rabu (17/01) yang lalu, pemerintah mengumumkan mengubah kebijakan penyadapannya. Kini para senator Amerika Serikat terutama ingin mengetahui kenapa pemerintah tiba-tiba mengubah sikapnya. Padahal Presiden George W. Bush bertahun-tahun menyatakan, bahwa tidak diperlukan surat perintah pengadilan untuk menyadap pembicaraan. Setiap 45 hari, dia memperpanjang instruksinya tersebut. Tetapi kebijakan presidensial itu sekarang tidak lagi dilaksanakan.

Desember tahun 2005, harian New York Times mengangkat tema aksi penyadapan tersebut. Para jurnalis mengungkapkan, tidak lama setelah 11 September 2001, presiden memerintahkan Dinas Rahasia Nasional NSA menyadap semua pembicaraan telepon dan lalu lintas internet warga AS dengan luar negeri. Presiden menyebut kebijakan ini sebagai langkah penumpasan terorisme internasional. Dikatakannya, dalam hal ini NSA tidak memerlukan surat perintah pengadilan. Padahal pada tahun 1978 telah dibentuk sebuah pengadilan khusus yang berwenang menentukan, apakah pemerintah boleh menyadap pembicaraan atau tidak. Menteri Kehakiman AS Alberto Gonzales mengakui, presiden punya hak untuk mengeluarkan instruksi penyadapan.

“Dia tahu bahwa jabatan presiden mencakupi wewenang tertentu yang hanya digunakan bila memang diperlukan. Dalam kasus ini, itu tidak lagi diperlukan.”

Dengan demikian, menteri kehakiman menjelaskan sebuah kasus, bahwa setelah sekitar tiga tahun, pada awal 2005, pemerintah memutuskan untuk pertama kalinya menghubungi Pengadilan Khusus untuk mendapatkan restu menyadap pembicaraan. Namun, Menteri Kehakiman Gonzales mengatakan: “Saya kira, kebijakan yang diambil pemerintah atau presiden ini, berdasarkan hukum.”

Setelah proses permintaan ijin penyadapan, yang telah berlangsung selama setahun itu, Dinas Rahasia Nasional NSA kini diijinkan melaksanakan satu kasus penyadapan. Setelah kasus ini, ke depan, Pengadilan Khusus harus dihubungi dalam kasus penyadapan. Para senator menyambut baik perubahan sikap pemerintah AS itu. Namun, banyak pertanyaan masih belum terjawab. Misalnya, apakah pemerintah AS akan kembali melangkah sendiri dalam kasus tertentu atau bagaimana tepatnya bentuk permohonan NSA yang telah disetujui Pengadilan Khusus. Seharusnya Undang-Undang mengenai itu hendaknya mencakupi keputusan untuk kasus-kasus tersendiri dan bukan untuk kasus secara umum.